Dua DPC di Sumut Bolos Rapimnas
JAKARTA-Sebanyak 29 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) tidak hadir dalam Rapat Pimpinan Nasional Partai Demokrat, Minggu (17/2).
Dua di antaranya berasal dari Sumatera Utara, yakni Serdang Bedagai (Sergai) dan Nias Utara.
Sementara 27 DPC lainnya adalah Brebes, Sukoharjo, Blitar, Situbondo, Madiun,Depok, Tuban, Gresik, Kota Madiun, Cirebon, Kuningan, Sulma Tengah, Lampung Barat, Rejang Lebong, Lebong, Kaur, Pariaman, Solok, Lubuk Linggau, Natuna, Aceh Utara, Kota Banda Aceh, Gayo Lues, Maluku Barat Daya, Buton, Muna, Kota Baubau, dan Kendari.
Kepastian 29 DPC itu bolos dapat dilihat dari tanda tangan yang tidak ada di daftar hadir Rapimnas. Undangan Rapimnas PD memang sempat menjadi permasalahan tersendiri. Tidak ada tanda tangan Ketua Umum PD Anas Urbaningrum dalam undangan tersebut. Melainkan hanya tanda tangan Sekretaris Majelis Tinggi PD Jero Wacik, dan Sekjen PD Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas). Tapi apakah mereka tak hadir karena loyal terhadap Anas atau karena faktor lain?
Ketika dikonfirmasi melalui anggota DPRD Sergai fraksi Demokrat, Labuhan Hasibuan, Ketua DPC Demokrat Azmi Yuli Sitorus malah dikatakan sudah berada di Jakarta. Azmi yang juga ketua DPRD Sergai itu kemarin pagi. “Sekarang (tadi malam, Red) menginap di Hotel Said Jakarta,” katanya.
Di sisi lain, akhir pelaksanaan Rapimnas Demokrat, kemarin, patut membuat lega Anas Urbaningrum dan para pendukungnya. Pernyataan dan arahan Ketua Majelis Tinggi Susilo Bambang Yudhoyono di tengah arena sementara meredakan ketegangan di tubuh partai yang keberadaannya belakangan ini mengundang banyak perhatian publik tersebut.
Dalam keterangan pers yang disampaikan di atas podium di arena Rapimnas, SBY sejak awal sudah langsung menyinggung kalau hasil akhir dari rapimnas tidak menghebohkan. Tidak ada kejutan-kejutan politik seperti yang kemungkinan ditunggu oleh sejumlah kalangan.
“Bisa jadi apa yang akan saya sampaikan kurang melegakan, karena tidak bombastis,” ujar SBY menjelang acara penutupan Rapimnas di Hotel Sahid Jakarta kemarin (17/2).
Dia menyinggung, banyaknya muncul rumor dan isu yang beredar luas di masyarakat belakangan ini terkait rencana pelaksanaan rapimnas. Sejumlah skenario, bahka dia menyebut, muncul menyeramkan. “Maafkan saya, tapi dalam pernyataan pers ini segala sesuatunya berjalan sesuai dengan harapan dan rencana Partai Demokrat,” tegas SBY.
SBY kemudian mengutarakan rumor dan isu yang berkembang dari komentar sejumlah pengamat. Khususnya, tentang posisi dirinya dan Anas Urbaningrum yang seakan berada pada posisi berhadap-hadapan.
Terhadap hal tersebut, SBY mengelaknya dengan membeber posisi dirinya dan Anas yang sama-sama duduk Majelis Tinggi partai. Dia sebagai ketua dan Anas sebagai ketua umum otomatis menjabat sebagai wakil ketua. “Jadi, kalau Majelis Tinggi (kini) memimpin langkah-langkah penyelamatan, berarti ketua umum (juga) ada di dalamnya,” terangnya disambut tepuk tangan sejumlah pengurus Demokrat.
Pada kesempatan kemarin, SBY kembali menguarakan alasan pengambilalihan kewenangan tersebut. Menurut dia, dalam situasi krisis yang dialami partainya saat ini, maka manajemen partai yang digunakan juga manajemen krisis. “Bukan manajemen business as usual. Kalau hanya diselesaikan dengan ketum saja, maka tidak akan efektif, oleh karena itu saya lebih turun untuk ikut mengatasi,” paparnya.
Pernyataan praktis menjadi penegasan bahwa wacana perlunya penggantian ketua umum yang sempat digulirkan sejumlah kader sesegera mungkin menjelang Rapimnas tidak akan dilaksanakan. Keputusan Majelis Tinggi di Cikeas 8 Februari lalu untuk mengambil alih kewenangan dan tanggungjawab strategis partai yang sebelumnya ada di tangan Anas, belum akan dilanjutkan dengan pencopotan yang bersangkutan dari jabatan ketua umum.
Wacana penggantian ketua umum di forum Rapimnas salah satunya sempat digulirkan Ketua Divisi Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan DPP PD Ulil Abshar Abdalla. Menurut dia, wacana penggantian nahkoda partai penting dilakukan dengan segera karena situasi sudah darurat. Demokrat terkini diibaratkannya seperti kapal yang mau tenggelam.
Anas Puji SBY
Wacana itu digulirkan Ulil Abshar dalam kesempatan konferensi pers bersama sejumlah pengurus DPP PD lainnya. Diantaranya, Ketua Departemen Pemberantasan Korupsi Didi Irawadi Syamsuddin, Sekretaris Departemen Hukum dan HAM Rachland Nashidik, serta Sekretaris Departemen Ekonomi Husni Thamrin.
Reaksi keras pun muncul. Sejumlah pengurus daerah loyalis Anas sempat mengancam akan melakukan melakukan walkout d arena rapimnas. Bahkan, mereka juga mengultimatum siap menggalang kekuatan massa di untuk membatalkan acara jika ada upaya menggeser Rapimnas menjadi ajang penggantian ketua umum.
Usai acara Rapimnas, Anas sambil menyunggingkan senyum khasnya menegaskan kalau pernyataan sekaligus arahan SBY tidak perlu dikomentari karena sudah sangat jelas. “Pidatonya sudah amat sangat jelas sekali, ya sudah itu, kan mantap, beliau sudah menyampaikan secara rinci dan saya kira tidak perlu ditafsirkan lagi,” katanya.
Bersama sejumlah anggota Majelis Tinggi lainnya, Anas turut berdiri berjajar mendampingi SBY saat memberikan pernyataan pers terkait pelaksanaan Rapimnas kemarin. Mantan ketua umum PB HMI itu berdiri teat di samping kiri SBY.
Sejumlah DPC yang selama ini dikenal sebagai loyalis Anas, juga menyambut baik penegasan SBY bahwa posisi ketua umum yang masih belum berubah tesebut. Ketua DPC PD Cilacap Tridianto bahkan merasa bahwa penegasan SBY tersebut justru semakin menguatkan possi mantan anggota KPU itu sebagai ketua umum.
“Posisi Ketua Umum kini justri dikuatkan lagi. Ini sangat bagus dan disambut antusias oleh para kader,” tegas Tridianto di sela-sela rapimnas.
Menurut dia, hingga saat ini, seperti halnya SBY, semua DPC PD mendukung jabatan ketua umum tetap dipegang Anas. Karena itu pula, dia meminta kepada seluruh elit dan kader partai untuk tidak lagi mencoba meminta Anas turun dari posisinya. “Hal itu provokatif dan tidak sesuai dengan putusan Majelis Tinggi,” tandasnya.
Lalu bagaimana dengan Ulil Abshar? Mantan aktivis Jaringan Islam Liberal itu hingga kemarin tetap menegaskan kalau pandangan dirinya terhadap jalan menuju upaya penyelematan partai belum berubah. Yaitu, perlunya ada nahkoda baru menjalankan aktivitas kepartaian di bawah kepemimpinan SBY sebagai ketua Majelis Tinggi.
“Saya masih berpandangan sama seperti kemarin,” tegas Ulil.
Meski demikian, dia menambahkan, kalau sebagai kader partai pihaknya akan taat terhadap segala keputusan Majelis Tinggi yang diketuai SBY. “Saya siap taat terhadap apapun keputusan Majelis Tinggi,” pungkasnya. (gil/dyn/jpnn/ian)
