JAKARTA-Dinamika koalisi parpol pendukung pemerintah seiring sikap PKS yang menolak rencana kenaikan harga BBM makin menghangat.
Selasa malam (11/6) Setgab kembali melakukan pertemuan, namun tanpa melibatkan PKS. Wasekjen PKS Fahri Hamzah juga mengungkapkan, tidak ada undangan yang diterima PKS untuk rapat Setgab tersebutn
Bahkan, dia mengatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah ‘memecat’ partainya dari koalisi.
“Tadi malam (Selasa malam, Red) Setgab ada rapat dan memang kita tidak ada pemberitahuan sama sekali soal rapat itu,” tutur Fahri di kompleks parlemen kemarin. Menurut dia, tidak adanya undangan rapat tersebut justru membenarkan informasi yang sejak pekan lalu diterima PKS.
Fahri mengungkapkan, seseorang dari istana memberitahukan kepada satu menteri dari PKS bahwa partainya sudah dikeluarkan dari koalisi atau berada di forum Setgab. Informasi itu ditindaklanjuti dengan rencana pertemuan antara Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) dan Majelis Syura PKS.
Namun, keputusan akhir masih menunggu surat resmi dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kepada partai. “Kami juga sedang menunggu kelanjutan dari pemberitahuan lisan oleh pihak istana kepada salah seorang menteri. Tentu ini info valid dan serius. Karena itu, kami menunggu,” ujar Fahri.
Kabar PKS dikeluarkan dari koalisi tersebut dibantah istana. Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha mengatakan, rumor tersebut tidak berasal dari lingkungan istana, dalam hal ini SBY. “Siapa yang dimaksud? Kalau namanya tidak jelas, saya juga tidak bisa jawab. Kalau ada pernyataan seperti itu (PKS dikeluarkan dari koalisi), berarti dari yang bersangkutan,” katanya.
Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan membenarkan bahwa PKS memang sengaja tidak diundang dalam rapat Setgab. Menurut dia, tidak diundangnya PKS itu didasari perasaan kecewa koalisi terhadap sikap berseberangan yang ditunjukkan PKS. Khususnya terkait dengan rencana kenaikan harga BBM.
Namun, seperti halnya Julian, Syarief juga membantah rumor bahwa PKS sudah pasti dikeluarkan dari koalisi. “Kita sangat kecewa dengan sikap itu. Yang namanya koalisi kan harus bersama-sama. Tapi, saya nggak tahu siapa yang bilang mengeluarkan. Kita lihat nanti, setelah APBN selesai. Mudah-mudahan dia (PKS) sadar,” imbuh dia.
Selama ini sejumlah politikus Partai Demokrat geram dengan sikap politik yang diambil PKS. Di satu sisi, sejumlah petinggi PKS tegas menolak kebijakan kenaikan harga BBM yang artinya melawan sikap mayoritas anggota koalisi pemerintahan lainnya. Di sisi lain, PKS tetap memilih bertahan di koalisi. Itu setidaknya ditunjukkan dari perbedaan pernyataan kader PKS yang duduk di kabinet sebagai menteri dan mereka yang di luar.
Mengenai kondisi tersebut, Ketua DPP Partai Demokrat Sutan Bhatoegana menyindir dengan mengajukan tawaran. Yaitu, tiga menteri dari PKS bergabung saja menjadi kader partainya. “Jadi, mereka bisa tetap gabung di kabinet, tapi pakai baju Demokrat. Kan bisa seperti itu, politik itu indah,” ujar Sutan di kompleks parlemen, Jakarta, kemarin.
Menurut Sutan, jika mau bergabung dengan partainya, para menteri PKS itu akan diberi jabatan di struktur partai. “Langsung saja nanti mereka kita jadikan ketua departemen sosial, ketua bidang komunikasi, dan lainnya,” ucapnya.
Dua agenda kepresidenan kemarin juga sama sekali tidak dihadiri tiga menteri asal PKS. Dalam agenda pertama, yakni penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) 2012 di Istana Negara, tiga menteri tersebut tidak tampak. Begitu juga ketika SBY menggelar sidang kabinet terbatas di Kantor Presiden.
Menurut Menko Polhukam Djoko Suyanto, tiga menteri yang bersangkutan telah meminta izin kepada presiden. “Saya dapat tembusan. Para menteri PKS izin ke rapat DPTP PKS di Lembang untuk memberikan penjelasan tentang kebijakan APBNP 2013,” jelas Djoko.
SBY Singgung PKS lewat Pernyataan Cinta Rakyat
Sementara itu, sikap PKS yang terus menyerukan penolakan atas kenaikan harga BBM mulai memantik reaksi SBY. SBY menyatakan, pihak-pihak yang menyampaikan pernyataan keras soal rencana kenaikan harga BBM dan program kompensasi tidak mengatasnamakan rasa cinta kepada rakyat sebagai upaya penolakan.
“Ini jalan terakhir yang terpaksa harus kita jalankan untuk perekonomian kita. Dari subsidi yang banyak itu harus memberikan pelayanan yang baik untuk rakyat kita. Tapi, saya mendengar statement-statement yang keras ditujukan kepada saya pribadi,” ucapnya.
SBY kemudian mengatakan, tidak ada yang senang-senang ketika kebijakan kenaikan harga BBM itu diambil pemerintah. Karena itu, dia meminta pihak yang menolak kenaikan harga BBM tidak mudah mengklaim bahwa mereka mencintai rakyat. “Kami semua mencintai rakyat,” jelasnya di Kantor Presiden kemarin.
SBY menekankan, pemerintah terus berupaya mencari solusi dan mengembangkan kebijakan untuk rakyat. Dia mencontohkan, ketika harga BBM akan diputuskan naik, pihaknya telah memikirkan kompensasi untuk masyarakat kalangan menengah ke bawah. Kompensasi serupa diberikan saat 2008, ketika pemerintah memutuskan menaikkan harga BBM. “Dengan kerendahan hati, saya mengajak sahabat-sahabat saya, para elite politik, untuk menomorduakan politik praktis atau kepentingan politik menjelang 2014,” ujarnya. (fal/dyn/c10/fat/jpnn)
