MEDAN- Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumut, Parlindungan Purba, mengingatkan pemerintah untuk tidak menjadikan pajak sebagai hal yang menakutkan agar pengusaha bisa tetap eksis di era komunitas ASEAN yang sudah semakin dekat.
“Terus terang masalah pajak masih membuat pengusaha resah, padahal tingkat kesadaran membayar pajak di tengah masyarakat semaikin tinggi,” katanya di Medan, Selasa (30/7).
Pemerintah kata dia, harus bisa menciptakan suasana yang kondusif saat menangani pungutan dan permasalahan perpajakan di tengah masyarakat agar pembayaran pajak itu bukan lagi dianggap beban tetapi menjadi suatu kesadaran atau keharusan.
Dia mengingatkan pentingnya menjaga ketenangan pengusaha karena kalau tidak, berdampak buruk secara menyeluruh mulai menyangkut masalah ketenagakerjaan, investasi hingga pembangunan di dalam negeri.
“Kalau karena kasus pajak, perusahaan akhirnya tutup, maka yang merugi bukan hanya pengusaha, tetapi pekerja dan bahkan pemeritah,”katanya.
Tenaga kerja bisa di PHK dan pemerintah menanggung dampak negatif meningkatnya jumlah pengangguran dan kehilangan berbagai pemasukan dana dari perusahaan.
Apindo menyadairi merintah membutuhkan pajak untuk pembangunan, tetapi harusnya dilakukan dengan cara persuasif. “Kalau memang ada pengusaha yang salah, harusnya dibina, bukan langsung dibinasakan mengingat pengusaha tentunya ingin usahanya berkesinambungan,” katanya.
Dia menegaskan, jangan sampai masalah pajak menjadi salah satu hambatan dalam pengembangan usaha perusahan nasional dan termasuk rencana investasi di Indonesa atau Sumut khususnya pada era komunitas ASEAN 2015 yang membuat persaingan semakin ketat.
Wakil Ketua Kadin Sumut, Ichsan Taufik, menyebutkan, masalah pajak hingga dewasa ini menjadi salah satu hambatan pengusaha khususnya di sektor UMKM untuk mengembangkan usahanya. Bukan hanya karena cara hitungannya yang diakukan sepihak, juga pelayanan petugas pajak itu yang masih jauh dari rasa persahabatan sehingga terkesan menjadi sosok yang menakutkan. (rel/sih)
