MEDAN – Gubsu Gatot Pudjo Nugroho mengungkapkan hingga Maret 2013, dari 2.611.977 pelanggan rumah tangga PLN, masih ada 421.660 rumah di Sumatera Utara yang belum teraliri listrik. Sebanyak 421.660 rumah tersebut tersebar di 1.154 desa di seluruh penjuru Sumatera Utara. Dengan demikian rasio elektrifikasi di Sumatera Utara hingga Maret 2013 masih sebesar 86,45 % , atau 20% dari 5.779 desa di Sumut belum bisa menikmati listrik.
“Jadi masalah kita bukan cuma byarpet, tapi juga hampir 20% desa di Sumut belum teraliri listrik. Sementara saya dan wakil punya visi 5 tahun ke depan menjadi provinis ini harus bisa berdaya saing. Bagaimana pun listrik adalah pemicu semangat belajar anak-anak. Sulit tentunya bagi anak-anak di 1.154 desa yang belum teraliri listrik itu untuk memacu prestasi belajar,” ungkap Gubsu Saat melantik kepengurusan Masyarakat Kelistrikan Indonesia (MKI) Wilayah Sumut, di Binagraha, Jl Diponegoro, Medan, Senin (2/9) siang, Gubernur Sumatera Utara.
Gubsu menambahkan, krisis listrik saat ini tentu tak bisa lepas dari sejumlah proyek pembangkit di Sumut yang tak kunjung rampung dan beroperasi.
Sebagai Kepala Daerah, Gubsu mengakui sudah melakukan sejumlah langkah untuk mendorong terselesaikannya masalah listrik di provinsi ini. Berkali-kali Gubsu melobby dan mendorong Pemerintah Pusat sebagai pemegang kebijakan kelistrikan dan energi untuk bertindak cepat.
“Izin lokasi Asahan III pernah terbengkalai sekian tahun, namun alhamdulillah dengan masukan dari berbagai pihak di masa kepemimpinan saya izinnya akhirnya keluar. Walau hingga sekarang Asahan III belum ada perkembangan signifikan,” ujar Gubsu.
Pemberian surat izin lokasi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Asahan III ditandatangani oleh Gatot Pujo Nugroho saat masih Plt Gubsu pada 17 Februari 2012 lalu. Tak cuma Asahan III, pembangunan PLTU Pangkalan Susu dengan kapasitas 2×200 MW juga sudah molor dari jadwal pertengahan tahun 2013. Dengan sejumlah kendala ini, Gubsu berpendapat, PLN sudah sepantasnya melakukan audit atas kegagalan komntraktor mencapai target yang ditetapkan.
Saat bertemu Dewan Energi Nasional (DEN) Jumat (30/8) pekan lalu, tegas-tegas Gubsu meminta PLN bergerak cepat. Namun PLN juga mengungkapkan sejumlah hambatan yang memang berat mereka hadapi.
Misalnya, PLN mengungkapkan saat ini PLTU Pangkalan Susu tidak juga kunjung operasional karena ada masalah sosial yang mereka hadapi di lapangan.
Masyarakat di 3 desa dari 2 kecamatan di Kabupaten Langkat hingga hari ini masih tetap bersikeras menuntut ganti rugi di areal pembangunan transmisi. Akibatnya tower-tower yang membentang dari Pangkalan Susu hinga ke Binjai sepanjang lebih kurang 70 kilometer tak kunjung terkoneksi, alhasil listrik pun tak bisa nyeterum. Padahal jika masalah sosial ini selesai, maka listrik 2 x 200 MW dari PLTU Pangkalan Susu sudah bisa mengatasi krisis byarpet saat ini.
“Saat bertemu DEN, curhat teman -teman PLN, kalaupun selesai PLTU Pangkalan Susu, listrik belum bisa juga langsung dialirkan ke masyarakat karena pembangunan jaringan transmisi di beberapa kecamatan di Kabupaten Langkat masih terkendala pembebasan lahan”ujar Gubsu yang berharap masyarakat di 3 desa di Kabupaten Langkat bisa bekerjasama untuk kepentingan luas.
Gubsu berharap kehadiran MKI Sumaera Utara yang dipimpin anggota DPD RI Parlindungan Purba dapat menjadi partner pemerintah mengatasi berbagai persoalan listrik di Sumut, termasuk memberikan pengertian kepada masyarakat di Kabupaten Langkat . (kl)
