JAKARTA – Praktik politik uang dalam pelaksanaan pemilihan umum sudah merambah ke level yang lebih tinggi. Jika sebelumnya politik uang dalam pemilu memengaruhi pilihan pemilih, kini praktik penyimpangan itu sudah merambah ke jajaran elite.
“Politik uang sekarang tak ‘serangan fajar’ saja,” ujar J. Kristiadi, pengamat politik Centre for Strategic and International Studies (CSIS), dalam diskusi yang diadakan Ikatan Alumni Universitas Andalas di Jakarta, kemarin (8/12).
Menurut Kristiadi, politik uang dalam pemilu sudah menjalar ke elite seperti tokoh parpol, peneliti politik, hingga penyelenggara pemilu. Dengan iming-iming yang jauh lebih besar, politik uang terhadap elite mampu memengaruhi bahkan memanipulasi hasil pemilu.
“Salah satu contoh pola politik uang tersebut berbentuk suap untuk melanggengkan proses jual beli suara antarcalon anggota legislatif (caleg) dan sebagainya,” ujarnya.
Tidak heran, lanjut Kristiadi, biaya politik di setiap pemilu semakin tinggi. Upaya untuk melanggengkan kekuasaan tidak jarang menggunakan praktik yang melanggar. Hal itu tentu berdampak buruk pada roda pemerintahan yang dijalani. “Jika pemilu dihasilkan oleh politik uang, praktik korupsi akan mengkhawatirkan,” tuturnya. (bay/jpnn)
JAKARTA – Praktik politik uang dalam pelaksanaan pemilihan umum sudah merambah ke level yang lebih tinggi. Jika sebelumnya politik uang dalam pemilu memengaruhi pilihan pemilih, kini praktik penyimpangan itu sudah merambah ke jajaran elite.
“Politik uang sekarang tak ‘serangan fajar’ saja,” ujar J. Kristiadi, pengamat politik Centre for Strategic and International Studies (CSIS), dalam diskusi yang diadakan Ikatan Alumni Universitas Andalas di Jakarta, kemarin (8/12).
Menurut Kristiadi, politik uang dalam pemilu sudah menjalar ke elite seperti tokoh parpol, peneliti politik, hingga penyelenggara pemilu. Dengan iming-iming yang jauh lebih besar, politik uang terhadap elite mampu memengaruhi bahkan memanipulasi hasil pemilu.
“Salah satu contoh pola politik uang tersebut berbentuk suap untuk melanggengkan proses jual beli suara antarcalon anggota legislatif (caleg) dan sebagainya,” ujarnya.
Tidak heran, lanjut Kristiadi, biaya politik di setiap pemilu semakin tinggi. Upaya untuk melanggengkan kekuasaan tidak jarang menggunakan praktik yang melanggar. Hal itu tentu berdampak buruk pada roda pemerintahan yang dijalani. “Jika pemilu dihasilkan oleh politik uang, praktik korupsi akan mengkhawatirkan,” tuturnya. (bay/jpnn)
