JAKARTA – PT Pertamina kerap jadi bulan-bulanan masyarakat terlebih bila menyangkut kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Yang terbaru, Pertamina disoroti karena sempat menaikkan harga elpiji non subsidi 12 kg hingga mencapai Rp 3.959 per kg nya.
Tak hanya masyarakat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terutama Komisi VII DPR, yang tak setuju adanya kenaikan harga elpiji 12 kg, ramai-ramai bersuara dan menyalahkan Pertamina karena dianggap hanya mementingkan segi bisnis saja.
Menanggapi tudingan itu, VP Corporate Communication Pertamina Ali Mundakir meminta pada DPR agar tak lantang bersuara, jika tak berani mengambil kebijakan ataupun memberikan solusi. Menurut Ali selama ini sudah banyak anggota DPR yang dinilainya hanya bisa berkomentar tanpa bertindak secara nyata.
“DPR saya tantang keluarkan kebijakan dengan konsekuensi APBN, apa mereka mau? Kalau sudah begitu mereka mundur semua, tapi kalau komentar kenaikan harga langsung pada ramai,” beber Ali dalam diskusi panel bertajuk ‘Harga Elpiji Naik Salah Siapa’ di Gedung PBNU, Selasa (14/1).
Menurutnya selama ini anggota DPR telah salah paham mengaitkan kenaikan harga elpiji dengan kepentingan politik semata. “Jadi komentar mereka itu kayak komoditas ekonomi yang dipaksakan ditarik ke politik, jadi ini enggak nyambung pemikirannya,” terang Ali.
Ali juga tak segan menyebut mereka yang berkomentar asal bagai mercon yang begitu dilempar ke atas, mereka langsung kabur. “Mereka kayak mercon yang begitu dilempar trus merconnya meledak. Nah pas meledak itu mereka pada kabur semua,” tuturnya.
Pertamina, lanjut Ali tak merasa keberatan jika harga elpiji 12 kg batal naik, dengan catatan DPR memberikan lampu hijau untuk disubsidi.
“Kalau DPR minta harga elpiji enggak naik ya bisa saja kita lakukan, tapi mereka harus tahu konsekuensinya. Bahwa elpiji harus disubsidi, makannya kalau enggak begitu tahu permasalahannya ya mending diem saja,” sindir Ali. (chi/jpnn)
