MEDAN- Informasi yang diberikan Ari Wibowo Saleh soal pemanggilan kepala jembatan timbang bukan isapan jempol. Kemarin, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Sumut mengumpulkan semuanya di Medan.
Para pejabat Dishub hingga komandan regu tingkat jembatan timbang merapatkan barisan dalam sebuah rapat tertutup ruangan aula lantai 2 Dinas Perhubungan Sumut Jalan Imam Bonjol Medan. Berdasarkan informasi yang diterima Sumut Pos di Kantor Dinas Perhubungan Sumut, bahwa rapat untuk mencari oknum-oknum yang melakukan pengutan liar di 11 jembatan timbangan seperti yang dilaporkan Ari Wibowo Saleh ke Polda Sumut. Selain itu, Kadishub Sumut Anthoni Siahaan mengumpulkan sejumlah pejabat hingga komandan regu tersebut untuk membentuk tim yang tugasnya untuk mencari oknum-oknum yang melakukan pungutan liar.
Namun, setelah rapat usai, sang Kadishub membantah. “Tidak ada rapat masalah itu. Yang ada rapat membahas kinerja anggota ke depannya. Dari mulai pejabat hingga komandan regu memang kita kumpulkan. Tapi itu hanya rapat rutin yang dilakukan semua SKPD,” elak Anthoni, Rabu (15/1).
Ketika disinggung soal dugaan menguapnya Rp170 miliar dari jembatan timbang (baca edisi Sumut Pos, Rabu 15 Januari), Anthoni mengatakan hitung-hitungan yang dilakukan Sumut Pos adalah benar. “Tapi biar saja masyarakat yang menilai. Apakah benar hitung-hitungan Rp170 miliar itu? Kita tidak mau saling bersitegang. Nanti si Ari Wibowo Saleh mengatakan bahwa hitung-hitungannya kita melakukan pungli tanpa kita membalas pernyataan dia,” ujar Anthoni.
Anthoni juga tidak menampik bahwa ada oknum-oknum yang melakukan pungutan liar seperti apa yang diberitakan.” Saya tidak menampik ada oknum-oknum yang melakukan hal itu. Bahkan sampai ada yang ditangkap. Itu baru pertama kali saya memimpin juga. Bahkan sebelum saya memimpin Dishub Sumut, ada juga anggota yang ditangkap dalam perkara pungutan liar ini,” ujar Anthoni.
Pungli Masal via Yayasan
Terkait itu, Pengamat Anggaran Elfenda Ananda mengatakan, menguapnya nilai pungli di Jembatan Timbang di Sumut hingga Rp170-an miliar per tahun bukan barang baru yang mengejutkan. Pasalnya, praktik pungli sudah diketahui banyak orang. Tapi, aparatur penegak hukum tidak bisa memberikan sanksinya hingga kini.
Dia menyebutkan, ada banyak modus pungli di jembatan timbang, di antaranya mengambil selisih muatan truk yang tidak masuk jembatan timbang, serta memakai jasa yayasan untuk mengambil pungli secara masal. “Jadi kesannya, jembatan timbang bukan berfungsi mengawasi, melainkan sebagai tempat pemerasan,” sebutnya.
Elfenda menyebutkan, yayasan cenderung mengatasnamakan Puskopad, KBPP Polri dan banyak lagi. Hal inilah yang seharusnya ada pengawasan dari instansi yang bersangkutan baik itu dari TNI dan Polri. “Secara prinsip aturan tidak dibenarkan TNI dan Polri berbisnis,” ucapnya.
Dia memaparkan, terjadinya pungli dikarenakan Perda yang mengatur tentang jembatan timbang tidak tegas dan konsiten, kondisi inilah yang berdampak pada kehilangan makna dan tidak memiliki wibawa.
Padahal, terangnya jembatan timbang memiliki fungsi mengawasi truk-truk yang melebihi muatan. Tapi, pada kenyataannya kelebihan muatan ini yang dihitung dengan nilai tapi tak masuk dalam PAD. Sehingga menimbulkan banyak persoalan besar, dan kerugian masyarakat khususnya dari kerusakan jalan serta pengusaha angkutan khususnya menderita ketidak pastian aturan.
“Pengusaha mendapatkan ketidakpastian, khususnya pengusaha yang tak mau memakai jasa yayasan. Dampaknya buruk pada investasi di Sumut, jika dibiarkan maka investor akan enggan masuk,” katanya.
Makin Usang Makin Hasilkan Uang
Untuk memutus mata rantai pungli, Elfenda menyarankan, jembatan timbang bisa dipertahankan dengan sebuah sistem yang modern yakni dengan memakai sistem teknologi dan komputerisasi. Setiap truk yang masuk akan terekam oleh CCTV dan langsung terekam plat kendaraannya. Selanjutnya, di depan jembatan timbang dibuat CCTV untuk memantau kendaraan yang melintas tak masuk jembatan timbang.
Selain itu, belakangan sudah dikembangkan oleh prinsipal dari Cardinal, yaitu metode pengoperasian jembatan timbang tanpa menghadirkan seorang operator didalamnya. Ringkasnya pengemudi melakukan self service transaksi tersebut langsung dan hasil output tersebut bisa berupa hardcopy yaitu tiket timbangan serta softcopy berupa data transaksi secara realtime dan bisa dikirim ke tempat yang jaraknya ribuan kilometer dari lokasi dengan menggunakan fasilitas ethernet maupun intranet.
“Cara ini bisa dilakukan jika Kepala Dinasnya bersedia membuat jembatan timbang untuk sebuah fungsi sebenarnya yakni mengawasi,” sarannya.
Sekda Apresiasi Ari Wibowo Saleh
Di konfirmasi sebelumnya, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Nurdin Lubis menyampaikan apresiasi terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melaporkan dugaan pungli di beberapa jembatan timbang di Sumut. Dirinya juga telah meminta Kadishub Sumut untuk mengkroscek laporan dari staf di instansinya. Setelah mendapatkan hasil dari laporan baru dapat dibuat kebijakan.
“Kita tunggu saja hasil laporan Kadishub Sumut. Kalau sudah ada hasilnya baru akan diputuskan akan seperti apa nantinya,” katanya.
Menurutnya, segala laporan tersebut tentu perlu dicari kebenarannya terlebih dahulu. Dia tidak menutup kemungkinan akan ada evaluasi di jajaran Dishub. “Saya masih menunggu laporan dari Kadishub terlebih dahulu. Kalau memang benar adanya bisa saja diganti,” katanya.
Ketika disinggung apakah Pemprovsu akan memberikan penghargaan kepada pelapor pungli di jembatan timbang, Nurdin Lubis mengungkapkan bahwa hasil laporan akan menentukan. “Kalau benar laporan tentu akan diapresiasi. Tapi seharusnya dia (Ari Wibowo Saleh) tidak langsung melapor ke Poldasu. Bisa saja kan melapor ke pimpinannya dahulu,” ujar Sekda.
Seperti diberitakan, Ari Wibowo Saleh, Staf Pos Pelabuhan Regional Teluknibung, Tanjungbalai, Seksi Kepelabuhan dan Pengerukan pada Bidang Laut, Dishub Sumut. Dia melaporkan ada dugaan pungli di 11 jembatan timbang ke Polda Sumut. Laporan berupa data diserahkan kepada Ka Siaga SPKT II Poldasu Kompol ML Dachi. Namun, hingga kemarin, pihak Polda Sumut belum juga menindaklanjuti laporan tersebut. (rud/ril/mag-5/rbb)
