KARO-Pernyataan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karo yang mengatakan telah memiliki 15 hektare (ha) dari 25 ha yang dibutuhkan untuk relokasi hunian pengungsi Sinabung ternyata hanya sandiwara. Jawaban yang terkesan untuk membuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) senang tersebut tentu saja mengecoh.
Ketidakadaan lahan ini terungkap ketika pihak Badan Nasional Penanggulangan Bencana ( BNPB) menyatakan siap bangun rumah bagi para pengungsi dua hari ke depan.
“BNPB akan menyiapkan bangunan rumah dan fasilitas umum bagi warga, kita tinggal menunggu. Bila dalam dua hari ke depan Pemkab sudah siapkan lahan, tentu kita akan langsung bangun,” ujar Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana daerah Sumatera Utara, Asren Nasution, Jumat ( 24/1).
Saat itulah diketahui tantangan yang diberikan BNPB sejauh ini belum dapat dipenuhi oleh Pemkab Karo. Awalnya, Kadis Infokom dan PDE Pemkab Karo, Kenan Ginting, mengaku pihaknya baru sanggup menyediakan 15 ha lahan dari 25 ha yang dibutuhkan oleh masyarakat ketiga desa yang secara keseluruhan penduduknya berjumlah 1.102 jiwa ( 365 kk) untuk tempat tinggal. “Tadi malam setelah Bapak Presiden menggelar rapat dengan para menteri, gubernur, dan bupati kami melanjutkan rapat dengan Gubsu, bupati dan dua camat, yakni Simpang Empat dan NamantTeran. Baru 15 hektare lahan yang ada, kita masih cari tambahannya,” ujar Kenan.
Namun ternyata, lokasi lahan 15 ha yang disampaikan kepada presiden belum ditemukan. Pasalnya, sesuai amanat, pihaknya dianjurkan menyediakan lahan di radius 5-7 km dari ketiga desa yang harus direlokasi. “Sesuai amanat presiden, warga yang direlokasi masih dapat kembali ke lahan pertaniannya saat gunung tidak beraktivitas tinggi. Areal yang kita berikan itu hanya mencakup rumah tinggal, bukan lahan pertanian,” tambah Kenan.
Maka, Pemkab pun mengincar wilayah Desa Perteguhen dan sekitar. Tetapi ini bukan sesuatu yang mudah, di tempat itu tidak ada lahan negara yang langsung bisa diambil alih. Di daerah ini hampir sebahagian besar kepemilikan lahan berada di tangan rakyat.
Kenan juga mengesampingkan soal pilihan menetapkan lahan kehutanan di sekitar Desa Kutarayat untuk dijadikan areal relokasi. Pasalnya, untuk lahan yang diambil dari hutan, pihak kementerian mengusulkan kawasan di sekitar Merek. Namun, usul itu juga langsung mentah karena di sana petani hanya diberikan lahan masing-masing setengah hektare.
Problem lain yang muncul saat relokasi ini benar benar dilaksanakan pada ‘pecahnya’ komunitas desa. Karena, dari informasi, lahan seluas itu tidak mungkin berada di satu wilayah hingga bisa saja penduduk dari satu desa akan terpecah di beberapa bahagian. Inilah yang oleh Kenan masih dilihat dampak negatif dan positifnya. “Kita tetap memilih opsi agar warga dapat tetap menyatu dengan penduduk sedesa, namun ini kan bergantung kepada lahan yang tersedia kelak,” terangnya.
Ketiadaan lahan ini didukung oleh pengakuan Bupati Karo Kena Ukur Karo Jambi Surbakti. “Langsung saya tindak lanjuti intruksi dari Pak SBY. Para camat sudah dikumpulkan untuk mencari lahan,” katanya sembari mengatakan ada lahan di tiga kecamatan yakni Namanteran, Sipayung, dan Simpang Empat yang diincar.
Tak Mau Pindah
Di luar belum didapatnya lahan yang dibutuhkan, isu relokasi ini juga mendapat tanggapan beragam dari warga di ketiga desa tadi. Karena selain menginginkan tempat tinggal mereka juga meminta agar disediakan lahan pertanian, sementara guna kebutuhan hunian tetap bagi mereka saja Pemkab Karo sudah pusing dan terpaksa bersandiwara di depan SBY.
“Kalau memang harus direlokasi tidak masalah, tapi harus dimusyawarahkan dulu bersama semua masyarakat desa.Relokasi yang kami inginkan pastinya tempat tinggal tersedia, lahan pertanian juga, kalau bisa jaraknya jangan jauh-jauh bisa repot kami nanti,” ujar Kepala Desa Simacem, Harta Sitepu .
Kepala Desa Suka Meriah Amir Ginting menyebut kalau relokasi tidak hanya membutuhkan lahan dan tempat tinggal tetapi modal untuk bekerja juga harus menjadi prioritas dari pemerintah. Hal ini penting agar warga tidak seperti dilepas begitu saja.
Selain ketiga Desa ini, dua desa lain seperti Sigaranggarang Kecamatan Namanteran dan Mardinding Kecamatan Tiganderket sebenarnya juga masuk ke dalam wilayah yang jaraknya berada pada radius 3 km dari kawah aktif Sinabung. Namun, sebagaimana informasi yang ada baru tiga desa tadi yang kini diprioritaskan.
Padahal , sesuai yang diungkap Kepala Desa Mardinding, Johan Sitepu, pihaknya juga menginginkan itu, karena selama ini juga mereka sudah sangat takut akan aktivitas Sinabung. Namun, ianya menyerahkan keputusan kepada pemerintah.
Selain yang bernada setuju, warga Desa Mardinding lainnya, Jefri Bangun malah menolak mentah-mentah isu relokasi. Ia menegaskan kalau dirinya dan penduduk lain akan bertahan di desa menunggu situasi normal kembali, karena bagaimanapun tanah yang mereka tempati kini adalah warisan yang harus dijaga keberadannya. Ia bahkan tak takut jika satu waktu terjadi sesuatu yang besar dari Sinabung.
“Adi padan kin mate la i gendangi labo dalih Bang, kami tetap bertahan i kuta kami (kalau sudah suratan meninggal kami tidak diadati tak apa-apalah bang, kami akan tetap bertahan tinggal di desa kami, Red),” akunya.
Sebelumnya, dalam pernyataannya Jumat ( 24/1) di Posko Pengungsi Paroki Katolik Kabanjahe Presiden RI didampingi ibu Ani Yudhoyono dan sejumlah menteri memberikan solusi jangka pendek dan menengah atas penanganan bencana Sinabung.
Untuk jangka pendek dengan asumsi erupsi dua bulan lagi bakal berakhir, SBY menegaskan perlunya penyiapan logistik dan kesehatan di posko pengungsi yang dikordinasikan BNPB dibantu Pemkab Karo dan Pemprov Sumut. Hal yang sama juga sama pentingnya dengan penanganan di bidang pendidikan dengan pemberian beasiswa SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi.
Di sektor perekonomian, perlu ditingkatkan insentif cash for work (padat karya) kepada setiap kepala keluarga yang terdampak dan relokasi. Kemudian pemerintah juga akan memberikan bantuan bagi lahan perkebunan dan pertanian yang terganggu dengan tepat. Selain itu, kerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan akan dilakukan guna penjadwalan ulang kredit lama, dapat meminjam kredit baru, dan menghapus bunga pinjaman yang lama.
Sedangkan kebijakan jangka menengah untuk 1-2 tahun dengan relokasi bagi warga yang bermukim di radius 3 km dibutuhkan lahan seluas 25 ha di daerah yang berjarak 5-7 km untuk pembangunan hunian tetap (huntap) bagi 1.000 KK. Lantas, demi melangsungkan kebijakan dan program berjalan dengan baik maka pengendalian dan penanganan dampak erupsi berada di bawah Kepala BNPB, Syamsul Maarif, dibantu Kasdam Bukit Barisan Brigjend Handoko dan bupati, gubernur, dan jajarannya.Presiden juga mengingatkan agar penggunaan uang negara ratusan miliar benar benar dipergunakan dengan baik dan bertanggung jawab. (nng/smg/mag-5/rbb)
