30.5 C
Medan
Saturday, September 28, 2024

Di Sumut Sulit Dapat Izin …

Kambuhnya byar pet listrik di wilayah Sumut harus dicarikan solusi yang bersifat permanen.  Jika mengatasi persoalan hanya bersifat parsial, berupa perbaikan mesin pembangkit tidak akan menuntaskan masalah.

Nur Pramudji, Dirut PLN Sumut
Nur Pramudji, Dirut PLN Sumut

Masalahnya, PLN mengklaim kesulitan mendapat izin di Sumatera Utara (Sumut) untuk menuntaskan kebutuhan seperti lahan, pembangunan transmisisi, dan sebagainya. Berikut wawancara eksklusif wartawan Sumut Pos, Laila Azizah, dengan Dirut PLN Nur Pamudji, tadi malam.

Dalam rangka apa bapak ke Medan karena sepertinya kedatangan Bapak begitu mendadak?

Ya saya lebih senang kunjungan mendadak tanpa menginformasikan sebelumnya supaya kondisinya asli. Tadi saya ke Gardu Induk Titi Kuning (Pembangkitan Sumatera Bagian Utara,Red) kita mau pasang Pure Palm Oil (PPO) atau bahan bakar nabati.  Produsen PPO kita campurkan solar supaya pemakaian solar kita turun karena 60 persen nanti PPO dan 40 persen pakai solar. Pemakaian solar selama ini 800 kl per bulan. Nah, 60 persen nanti disalurkan PPO agar bisa efesiensi solar.

Bisa bapak jelaskan, kondisi yang terjadi di Sumut, khususnya di Medan yang akhir-akhir ini terjadi pemadaman?

Kondisi saat ini pasokan lebih rendah dari pada kebutuhan, maka terpaksa dilakukan pemadaman bergilir. Sehari pelanggan kena dua kali pemadaman. Ini untuk keseimbangan pasokan dengan demain tetap bisa dipertahankan. Kondisi yang terjadi karena mesin pembangkit kita di Belawan sedang diperbaiki. Sehingga, total defisit sekitar 300 MW dari total kebutuhan daya 1.600 MW. Artinya, sekarang kita hanya punya daya 1.300 MW sehingga tidak cukup atau jadi defisit 300 MW.

Pemakaian listrik memang bertambah karena terkait kemarau di Sumut. Banyak orang yang menghidupkan AC atau memakai AC sehingga pemakaian listrik bertambah.

Bagaimana genset yang disewa PLN, apakah belum mencukupi?

Memang genset 30 MW yang kita letakkan di Kualanamu berhenti beroperasi sementara karena diprotes masyarakat setempat. Ini karenansuaranya bising. Kita akan pakai peredam.

Apakah PLN mau bekerja sama dengan pihak swasta dalam penyediaan listrik?

Kita selalu membuka peluang, tapi rata-rata pihak swasta tak sanggup. Kalau pemerintah yng ingin membangun kawasan industri  dan ada swasta yang ingin mengaliri listriknya, kita monggo. Silahkan.

Apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki kondisi ini?

Kalau pembangkit listrik GT 2.2 di Belawan yang sedang dilakukan pemeliharaan sudah selesai, maka kita bisa dapat pasokan 180 MW. GT 2.2 itu yang disita kejanggung tetapi pemeliharaannya tetap kita lakukan.  Kita usahakan akhir Februari ini selesai perbaikan. Sedangkan kekurangnya yakni 130 lagi dari pembangkit Nagan Raya. Nagan Raya 1 ini tesnya belum selesai. Dalam proses tes ini mesin harus mati untuk dipasang instrumen. Kalau Nagan unit 1 dan 2 masuk dapat tambahan 200 MW. Nagan 1 seminggu lagi masuk, Nagan 2 sedang beroperasi. Lalu dua minggu lagi kita dapat tambahan Labuhan Angin 100 MW, lalu akhir Februari dapat tambahan 180 dari GT 22. Memang, untuk standar sistem kelistrikan, ini pas-pasan.

Harusnya ada cadangan 30 persen. Misalnya, kebutuhan itu 100 MW, kita harus punya daya 130 MW. Itu yang benar. Untuk mencapai cadangan, kita punya pembangkit di Pangkalansusu, Langkat 220 MW. Sebenarnya pembangkitnya sudah siap, tapi ada masalah sosial dengan masyarakat. Nah, hari ini (kemarin,Red) Direktur Konstruksi ada di Medan untuk mencari solusi permasalah itu terkait soal kompensasi bagi pemiliki tanah yang dilintasi kawat listrik PLN di Pangkalansusu. Towernya sudah berdiri semua. Jadi ada dua daerah masih harus dirundingkan untuk kompensasinya. Aturan kompensasinya sudah ada, mau tak mau PLN harus ikuti aturan itu. Kita maunya Pangkalansusu cepat selesai, Sarulla cepat dibangun, Asahan III harus dibangun.

Kira-kira kapan target penyelesaian Pangkalansusu?

Kalau sudah masalah sosial, kita takkan pasang target karena berhadapan dengan masyarakat. Jadi kita berusaha secepat mungkin.

Terkait listrik padam, apa pendapat soal kekhawatiran kalangan industri yang terganggu produksi dan usahanya?

Saya tak bisa kasih tanggapan. Maaf, saya tak ada tanggapan. Tapi, persoalan penyediaan energi kita pikirkan bersama jauh-jauh hari sebelumnya. Tidak boleh ada hambatan-hambatan. Contoh yang sangat buruk itu Asahan III. PLN mau bangun sejak 2004. Sekarang ini izin kehutanannya belum selesai. Kita masih melengkapi beberapa persyaratan lagi. Itu menunjukkan bahwa penyediaan energi listrik harus dikerjakan bersama-sama oleh berbagai unsur di dalam negara, lembaga yang mengeluarkan izin, leadership Pemda dan pemerintah pusat. Memang tidak mudah. Ini harus kita siapkan 5 tahun sebelumnya. Kita terlambat memikirkan apa yang terjadi pada 2019 mendatang, maka 2019 akan seperti ini. Menyediakan listrik itu tak bisa dadak-dadakan.

Belum lama ini Menteri BUMN Dahlan Iskan sempat memberi kabar kepada warga di Medan maupun Sumut, bahwa tak ada lagi krisis listrik karena dapat pasokan dari Inalum. Kenyataannya, saat ini malah krisis listrik. Bagaimana sebenarnya kontrak kita dengan Inalum?

Inalum hanya memasok 90 MW sehingga tidak mencukupi karena defisit kita 300 MW. Kalau Inalum bisa menambah daya ke PLN, tentu akan lebih baik. Tapi Inalum hanya menyanggupi 90 MW karena kebutuhan listrik untuk produksi mereka tinggi. Kita pernah minta 150 MW, tapi Inalum hanya sanggup memberi 90 MW.

Apakah persoalan listrik di Sumut paling ruwet dibanding daerah lain?

Ya benar. Sebab di Medan, Sumut, perizinan sulit. Sedangkan pertumbuhan ekonominya tinggi. Ya, salah satunya pemasangan AC kian bertambah sehingga penambahan kapasitas listriknya cepat. Sedangkan PLN butuh lahan, perizinan, pembangunan transmisinya, semuanya di tanah masyarakat. Ini yang harus disiapkan 5 tahun sebelumnya. Inilah persoalan yang kompleks. Ini memerlukan kerja bareng terkoordinir. Kita ingin Sumut tak ada lagi pemadaman. Ayo kita kerja bareng, ayo kita sediakan tanahnya, ayo sediakan izinnya, ayo kita bangun transmisinya. Lebih penting lagi, sediakan bahan bakarnya. Nah, LNG dari Papua akan dibawa ke Arun, Aceh. Kemudian gasnya nanti dialirkan ke Medan dan Aceh. Itu baru selesai tahun 2015. ini harus ada yang ngatur gas di Arun untuk PLN berapa, untuk industri berapa.

Apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat Sumut terkait pemadaman ini?

Semua keadaan ini menjadi lebih baik kalau pembangkit di Pangkalansusu beroperasi. Testing 6 bulan, tetap saja tak cukup. Tak pernah cukup. Kita harus ngebut.

Lalu, sampai kapan pemadaman listrik di Sumut?

Kondisi Maret lebih baik. Tapi kita tak bisa menjamin.  Kalau mau menyelesaikan, duduk dulu semuanya, tak hanya PLN saja. (*)

Kambuhnya byar pet listrik di wilayah Sumut harus dicarikan solusi yang bersifat permanen.  Jika mengatasi persoalan hanya bersifat parsial, berupa perbaikan mesin pembangkit tidak akan menuntaskan masalah.

Nur Pramudji, Dirut PLN Sumut
Nur Pramudji, Dirut PLN Sumut

Masalahnya, PLN mengklaim kesulitan mendapat izin di Sumatera Utara (Sumut) untuk menuntaskan kebutuhan seperti lahan, pembangunan transmisisi, dan sebagainya. Berikut wawancara eksklusif wartawan Sumut Pos, Laila Azizah, dengan Dirut PLN Nur Pamudji, tadi malam.

Dalam rangka apa bapak ke Medan karena sepertinya kedatangan Bapak begitu mendadak?

Ya saya lebih senang kunjungan mendadak tanpa menginformasikan sebelumnya supaya kondisinya asli. Tadi saya ke Gardu Induk Titi Kuning (Pembangkitan Sumatera Bagian Utara,Red) kita mau pasang Pure Palm Oil (PPO) atau bahan bakar nabati.  Produsen PPO kita campurkan solar supaya pemakaian solar kita turun karena 60 persen nanti PPO dan 40 persen pakai solar. Pemakaian solar selama ini 800 kl per bulan. Nah, 60 persen nanti disalurkan PPO agar bisa efesiensi solar.

Bisa bapak jelaskan, kondisi yang terjadi di Sumut, khususnya di Medan yang akhir-akhir ini terjadi pemadaman?

Kondisi saat ini pasokan lebih rendah dari pada kebutuhan, maka terpaksa dilakukan pemadaman bergilir. Sehari pelanggan kena dua kali pemadaman. Ini untuk keseimbangan pasokan dengan demain tetap bisa dipertahankan. Kondisi yang terjadi karena mesin pembangkit kita di Belawan sedang diperbaiki. Sehingga, total defisit sekitar 300 MW dari total kebutuhan daya 1.600 MW. Artinya, sekarang kita hanya punya daya 1.300 MW sehingga tidak cukup atau jadi defisit 300 MW.

Pemakaian listrik memang bertambah karena terkait kemarau di Sumut. Banyak orang yang menghidupkan AC atau memakai AC sehingga pemakaian listrik bertambah.

Bagaimana genset yang disewa PLN, apakah belum mencukupi?

Memang genset 30 MW yang kita letakkan di Kualanamu berhenti beroperasi sementara karena diprotes masyarakat setempat. Ini karenansuaranya bising. Kita akan pakai peredam.

Apakah PLN mau bekerja sama dengan pihak swasta dalam penyediaan listrik?

Kita selalu membuka peluang, tapi rata-rata pihak swasta tak sanggup. Kalau pemerintah yng ingin membangun kawasan industri  dan ada swasta yang ingin mengaliri listriknya, kita monggo. Silahkan.

Apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki kondisi ini?

Kalau pembangkit listrik GT 2.2 di Belawan yang sedang dilakukan pemeliharaan sudah selesai, maka kita bisa dapat pasokan 180 MW. GT 2.2 itu yang disita kejanggung tetapi pemeliharaannya tetap kita lakukan.  Kita usahakan akhir Februari ini selesai perbaikan. Sedangkan kekurangnya yakni 130 lagi dari pembangkit Nagan Raya. Nagan Raya 1 ini tesnya belum selesai. Dalam proses tes ini mesin harus mati untuk dipasang instrumen. Kalau Nagan unit 1 dan 2 masuk dapat tambahan 200 MW. Nagan 1 seminggu lagi masuk, Nagan 2 sedang beroperasi. Lalu dua minggu lagi kita dapat tambahan Labuhan Angin 100 MW, lalu akhir Februari dapat tambahan 180 dari GT 22. Memang, untuk standar sistem kelistrikan, ini pas-pasan.

Harusnya ada cadangan 30 persen. Misalnya, kebutuhan itu 100 MW, kita harus punya daya 130 MW. Itu yang benar. Untuk mencapai cadangan, kita punya pembangkit di Pangkalansusu, Langkat 220 MW. Sebenarnya pembangkitnya sudah siap, tapi ada masalah sosial dengan masyarakat. Nah, hari ini (kemarin,Red) Direktur Konstruksi ada di Medan untuk mencari solusi permasalah itu terkait soal kompensasi bagi pemiliki tanah yang dilintasi kawat listrik PLN di Pangkalansusu. Towernya sudah berdiri semua. Jadi ada dua daerah masih harus dirundingkan untuk kompensasinya. Aturan kompensasinya sudah ada, mau tak mau PLN harus ikuti aturan itu. Kita maunya Pangkalansusu cepat selesai, Sarulla cepat dibangun, Asahan III harus dibangun.

Kira-kira kapan target penyelesaian Pangkalansusu?

Kalau sudah masalah sosial, kita takkan pasang target karena berhadapan dengan masyarakat. Jadi kita berusaha secepat mungkin.

Terkait listrik padam, apa pendapat soal kekhawatiran kalangan industri yang terganggu produksi dan usahanya?

Saya tak bisa kasih tanggapan. Maaf, saya tak ada tanggapan. Tapi, persoalan penyediaan energi kita pikirkan bersama jauh-jauh hari sebelumnya. Tidak boleh ada hambatan-hambatan. Contoh yang sangat buruk itu Asahan III. PLN mau bangun sejak 2004. Sekarang ini izin kehutanannya belum selesai. Kita masih melengkapi beberapa persyaratan lagi. Itu menunjukkan bahwa penyediaan energi listrik harus dikerjakan bersama-sama oleh berbagai unsur di dalam negara, lembaga yang mengeluarkan izin, leadership Pemda dan pemerintah pusat. Memang tidak mudah. Ini harus kita siapkan 5 tahun sebelumnya. Kita terlambat memikirkan apa yang terjadi pada 2019 mendatang, maka 2019 akan seperti ini. Menyediakan listrik itu tak bisa dadak-dadakan.

Belum lama ini Menteri BUMN Dahlan Iskan sempat memberi kabar kepada warga di Medan maupun Sumut, bahwa tak ada lagi krisis listrik karena dapat pasokan dari Inalum. Kenyataannya, saat ini malah krisis listrik. Bagaimana sebenarnya kontrak kita dengan Inalum?

Inalum hanya memasok 90 MW sehingga tidak mencukupi karena defisit kita 300 MW. Kalau Inalum bisa menambah daya ke PLN, tentu akan lebih baik. Tapi Inalum hanya menyanggupi 90 MW karena kebutuhan listrik untuk produksi mereka tinggi. Kita pernah minta 150 MW, tapi Inalum hanya sanggup memberi 90 MW.

Apakah persoalan listrik di Sumut paling ruwet dibanding daerah lain?

Ya benar. Sebab di Medan, Sumut, perizinan sulit. Sedangkan pertumbuhan ekonominya tinggi. Ya, salah satunya pemasangan AC kian bertambah sehingga penambahan kapasitas listriknya cepat. Sedangkan PLN butuh lahan, perizinan, pembangunan transmisinya, semuanya di tanah masyarakat. Ini yang harus disiapkan 5 tahun sebelumnya. Inilah persoalan yang kompleks. Ini memerlukan kerja bareng terkoordinir. Kita ingin Sumut tak ada lagi pemadaman. Ayo kita kerja bareng, ayo kita sediakan tanahnya, ayo sediakan izinnya, ayo kita bangun transmisinya. Lebih penting lagi, sediakan bahan bakarnya. Nah, LNG dari Papua akan dibawa ke Arun, Aceh. Kemudian gasnya nanti dialirkan ke Medan dan Aceh. Itu baru selesai tahun 2015. ini harus ada yang ngatur gas di Arun untuk PLN berapa, untuk industri berapa.

Apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat Sumut terkait pemadaman ini?

Semua keadaan ini menjadi lebih baik kalau pembangkit di Pangkalansusu beroperasi. Testing 6 bulan, tetap saja tak cukup. Tak pernah cukup. Kita harus ngebut.

Lalu, sampai kapan pemadaman listrik di Sumut?

Kondisi Maret lebih baik. Tapi kita tak bisa menjamin.  Kalau mau menyelesaikan, duduk dulu semuanya, tak hanya PLN saja. (*)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/