MEDAN- Dari tiga perusahaan daerah (PD) Kota Medan, hanya PD Pasar yang mampu membagikan deviden (keuntungan) setiap tahun. Artinya, dua perusahaan lainnya yakni PD Rumah Potong Hewan (RPD) dan PD Pembangunan masih merugi. Penyebab kerugian adalah jumlah karyawan yang banyak tak seimbang dengan pemasukan.
Misalnya saja, PD RPH dimana biaya yang dikeluarkan tidak sebanding dengan pemasukan yang diperoleh. Pemasukan yang didapat oleh RPH, hanya dari banyaknya hewan yang dipotong. Setiap hari rata-rata ada 20 ekor hewan yang dipotong dengan biaya Rp 85 ribu perekor.
Pendapatan itu tidak mampu menutupi biaya operasional perusahaan terutama dari sisi pembayaran gaji karyawan yang berjumlah 100 orang serta biaya operasional yang lain. Hal ini dikatakan Dirut PD Rumah Potong Hewan (RPH) Kota Medan, Putrama Alkhairi. Selain itu, lanjutnya, PD RPH juga harus menyicil utang kepada pihak ketiga dimana utang tersebut muncul dimasa Direksi sebelumnya.
“Idealnya, jumlah karyawan di PD RPH harusnya 75 orang dengan kondisi seperti ini. Jadi beban PD RPH tidak sebanding pendapatan yang diperoleh,” keluhnya.
Untuk itu, secara pribadi dirinya juga mendukung tentang adanya penyatuan ketiga perusahaan daerah menjadi satu agar lebih efektif dan efesien (marger). Setelah itu dilakukan, maka harus ada kebijakan pengurangan jumlah karyawan agar perusahaan mampu hidup dengan kondisi seperti itu.”Perlu kajian yang panjang untuk itu, tapi wacana itu bangus untuk dikembangkan menjadi realita demi kemajuan perusahaan daerah Pemko Medan,” jelasnya.
Sementara itu, Direktur Pengembangan PD Pembangunan Rafriandi mengatakan pihaknya saat ini masih mengalami kerugian karena biaya yang dikeluarkan tidak sebanding dengan pemasukan.
Dia menyebutkan di PD Pasar Kota Medan, ada sekitar 198 karyawan dan dianggap terlalu banyak dengan kondisi perusahaan yang tidak sehat.”Idealnya dengan pendapatan saat ini karyawan hanya 100 orang untuk penghematan pengeluaran,”katanya.
Terpisah, salah satu direktur di PD Pembangunan, Rafriandi Nasutioan mengatakan, pendapatan PD Pembangunan berasal dari tiket masuk kolam renang dan tiket masuk Medan Zoo. Dia menilai untuk kolam renang PD Pembangunan belum mampu bersaing dengan kolam renang yang dikelola oleh swasta terutama soal fasilitas dan tarif. PD Pembangunan, tidak bisa menaikkan tarif kolam renang tanpa ada restu dari Badan Pengawas dan tanpa memperbaiki fasilitas yang ada. “Makanya sulit Perusahaan Daeah berkembang, dengan situasi seperti ini,” katanya.
Dalam penyertaan modal yang diberikan Pemko Medan, lanjut dia, ada anggaran yang ditampung untuk mengembangkan usaha kolam renang dengan memperbaiki fasilitas. Namun dengan situasi PD Pembangunan yang kurang kondusif dan terjerat kasus hukum, maka pembangunan itu belum dapat dilanjutkan dalam waktu dekat. “Ada anggaran sekitar Rp1 miliar untuk membangun kolam renang atlet, tapi karena situasi seperti ini maka pembangunan ditunda sampai situasi normal kembali dan seluruh Direksi sudah kembali aktif,” ucapnya.
Dia menyebutkan, upaya lain untuk mengembangkan usaha, kata dia, PD Pembangunan diberikan wewenang sepehunya untuk mengelola aset yang ada. Ketika itu diberlakukan, PD Pembangunan bisa meminjam uang kepada bank dengan agunan surat tanah dari aset perusahaan guna mengembangkan usaha seperti rehab gelanggang olahrga dan jenis usaha lain.”Pemko Medan dalam memberikan penyertaan modal selalu terbatas, jadi upaya itu bisa dilakukan untuk mencari modal tambahan guna mengembangkan usaha,” jelasnya. (dik/ila)
