25 C
Medan
Saturday, September 28, 2024

Tak Capai Target, Kadispenda Pesimis

MEDAN-Dinas Pendapatan Kota Medan nampaknya mulai harap-harap cemas karena belum mampu merealisasikan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Medan secara maksimal.

Hingga akhir bulan Mei, realisasi PAD hanya mampu menyentuh angka 19,14 persen. Hal ini ironis, karena Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tahun lalu hanya mampu merealisasikan 70 persen target PAD dari yang sudah ditetapkan. “PAD di Dispenda yang baru terealisasi hingga Jumat (23/5) sebesar Rp226 miliar atau 19,41 persen,” ujar Sulpan di Balai Kota akhir pekan kemarin.

Sulpan menyebutkan, Dispenda pada tahun 2014 dibebankan untuk mampu menghasilkan PAD sebesar Rp1,167 triliun. Dari catatan yang diperolehnya realisasi PAD yang paling minim berasal dari pos Pajak Bumi Bangunan (PBB) yang baru terelisasi sebesar 4,57 persen.

“Target dari pos PBB berjumlah Rp365 miliar, sedangkan yang baru direalisasikan sebesar Rp16,6 miliar,” paparnya.

Untuk itu, ia juga mengimbau kepada masyarakat untuk secepatnya membayar PBB sebelum masa jatuh tempo pada Agustus mendatang. “Kalau Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang(SPPT) PBB sudah diterima kenapa PBB tidak langsung dibayar, untuk apa menunggu sampai bulan Agustus kalau bisa dibayar sekarang,” harapnya.

Terpisah, Kadispenda Kota Medan, M Husni membenarkan realisasi PAD dari dari PBB masih sangat minim, namun dirinya tetap berupaya untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar secepatnya membayar PBB.”Jatuh tempot pembayaran PBB di Bulan Agustus, sehingga penerimaan saat ini masih sangat minim,” katanya.

Husni mengatakan realisasi PAD di tahun 2013 memang tidak mampu teralisasi dengan maksimal karena beberapa hal, kesahalan yang terjadi di tahun lalu dijadikan tolak ukur untuk bebenah di tahun 2014.

Untuk pajak daerah, kata dia, dibulan Juli akan mengalami kenaikan yang cukup signifikan karena akan ada acara Hut Koperasi dan Kota Medan menjadi tuan rumah.”Tamu-tamu dari daerah lain akan menginap dihotel, dan secara otomatis meningkatkan realisasi PAD,” ucapnya.

Secara pribadi, lanjutnya, Husni mengaku pesimis realisasi PAD dapat tercapai 100 persen. Karena pada triwulan I realisasi pajak reklame hanya 8 persen pada saat di kelola Dinas Pertamanan.”Kita sudah kalah diawal, jadi saya pesimis mampu teralisasi secara maksimal,” tandasnya.

Anggota Komisi C DPRD Medan, Ilhamsyah menyayangkan realisasi PAD yang dihasilkan Dispenda belum maksimal hingga akhir bulan Mei.

“19,14 persen itu angka yang kecil, apalagi sekarang sudah masuk bulan Juni, jadi masih banyak yang akan dikejar Dispenda untuk memenuhi target PAD,” ujar Ilham, Minggu (1/6).

Untuk itu Ilham menyarankan agar Dispenda lebih ekstra dalam bekerja guna memenuhi target PAD, karena PAD merupakan ujung tombaknya pembangunan di Kota Medan.

Melihat realisasi PBB yang sangat minim, Politisi Golkar itu menganggap itu sebuah kewajaran karena masyarakat Kota Medan mulai sibuk membayar PBB pada saat jatuh tempo di bulan Agustus mendatang.”Nanti Komisi C akan komunikasikan kembali dengan Dispenda mengenai sektor pajak yang belum maksimal, serta dicarikan solusinya,” tegas Sekretaris Fraksi Golkar itu. (dik/ila)

MEDAN-Dinas Pendapatan Kota Medan nampaknya mulai harap-harap cemas karena belum mampu merealisasikan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Medan secara maksimal.

Hingga akhir bulan Mei, realisasi PAD hanya mampu menyentuh angka 19,14 persen. Hal ini ironis, karena Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tahun lalu hanya mampu merealisasikan 70 persen target PAD dari yang sudah ditetapkan. “PAD di Dispenda yang baru terealisasi hingga Jumat (23/5) sebesar Rp226 miliar atau 19,41 persen,” ujar Sulpan di Balai Kota akhir pekan kemarin.

Sulpan menyebutkan, Dispenda pada tahun 2014 dibebankan untuk mampu menghasilkan PAD sebesar Rp1,167 triliun. Dari catatan yang diperolehnya realisasi PAD yang paling minim berasal dari pos Pajak Bumi Bangunan (PBB) yang baru terelisasi sebesar 4,57 persen.

“Target dari pos PBB berjumlah Rp365 miliar, sedangkan yang baru direalisasikan sebesar Rp16,6 miliar,” paparnya.

Untuk itu, ia juga mengimbau kepada masyarakat untuk secepatnya membayar PBB sebelum masa jatuh tempo pada Agustus mendatang. “Kalau Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang(SPPT) PBB sudah diterima kenapa PBB tidak langsung dibayar, untuk apa menunggu sampai bulan Agustus kalau bisa dibayar sekarang,” harapnya.

Terpisah, Kadispenda Kota Medan, M Husni membenarkan realisasi PAD dari dari PBB masih sangat minim, namun dirinya tetap berupaya untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar secepatnya membayar PBB.”Jatuh tempot pembayaran PBB di Bulan Agustus, sehingga penerimaan saat ini masih sangat minim,” katanya.

Husni mengatakan realisasi PAD di tahun 2013 memang tidak mampu teralisasi dengan maksimal karena beberapa hal, kesahalan yang terjadi di tahun lalu dijadikan tolak ukur untuk bebenah di tahun 2014.

Untuk pajak daerah, kata dia, dibulan Juli akan mengalami kenaikan yang cukup signifikan karena akan ada acara Hut Koperasi dan Kota Medan menjadi tuan rumah.”Tamu-tamu dari daerah lain akan menginap dihotel, dan secara otomatis meningkatkan realisasi PAD,” ucapnya.

Secara pribadi, lanjutnya, Husni mengaku pesimis realisasi PAD dapat tercapai 100 persen. Karena pada triwulan I realisasi pajak reklame hanya 8 persen pada saat di kelola Dinas Pertamanan.”Kita sudah kalah diawal, jadi saya pesimis mampu teralisasi secara maksimal,” tandasnya.

Anggota Komisi C DPRD Medan, Ilhamsyah menyayangkan realisasi PAD yang dihasilkan Dispenda belum maksimal hingga akhir bulan Mei.

“19,14 persen itu angka yang kecil, apalagi sekarang sudah masuk bulan Juni, jadi masih banyak yang akan dikejar Dispenda untuk memenuhi target PAD,” ujar Ilham, Minggu (1/6).

Untuk itu Ilham menyarankan agar Dispenda lebih ekstra dalam bekerja guna memenuhi target PAD, karena PAD merupakan ujung tombaknya pembangunan di Kota Medan.

Melihat realisasi PBB yang sangat minim, Politisi Golkar itu menganggap itu sebuah kewajaran karena masyarakat Kota Medan mulai sibuk membayar PBB pada saat jatuh tempo di bulan Agustus mendatang.”Nanti Komisi C akan komunikasikan kembali dengan Dispenda mengenai sektor pajak yang belum maksimal, serta dicarikan solusinya,” tegas Sekretaris Fraksi Golkar itu. (dik/ila)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/