JAKARTA – Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S Pane menyatakan sinyalemen Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bahwa ada perwira tinggi TNI-Polri yang berpihak pada partai politik dan calon presiden tertentu bisa berdampak negatif.
Menurutnya, hal itu bisa memecah belah internal TNI-Polri karena masing-masing jenderal akan saling curiga, yang akhirnya bisa saling menjatuhkan dan menghancurkan soliditas institusi kedua lembaga dalam mengamankan pemilihan presiden 2014.
Untuk menghindari terjadinya perpecahan yang lebih parah di TNI-Polri pasca sinyalemen tersebut, IPW mendesak agar SBY sebagai panglima tertinggi segera mendorong Panglima TNI dan Kapolri melakukan mutasi terhadap jenderal-jenderal yang terlibat dalam politik praktis tersebut.
“Sinyalemen itu harus ditindaklanjuti dengan konkret, misalnya melakukan mutasi terhadap para jenderal agar SBY tidak dituding hanya sekadar melempar isu yang tidak mendasar,” kata Neta, Rabu (4/6).
Sayangnya, lanjut dia, SBY tidak membuka identitas para jenderal itu. Namun, Menko Polhukam Djoko Suyanto menegaskan informasi yang dimiliki SBY tersebut valid adanya.
“Jika memang valid, tidak ada alasan bagi SBY untuk tidak mendorong agar segera dilakukan mutasi,” kata dia.
Menurut Neta, tujuannya adalah agar para jenderal itu tidak menggunakan posisinya untuk menghimpun dukungan bagi partai atau capres tertentu.
“Jika para jenderal bermain-main di wilayah politik praktis ada tiga dampak negatif yang muncul,” kata Neta.
Pertama, ia menjelaskan, akan sangat berat bagi tokoh-tokoh sipil untuk bersaing, mengingat para jenderal itu memiliki kekuatan militer dan senjata, yang semuanya tidak dalam tatanan demokrasi.
Kedua, sambung dia, aksi para jenderal itu akan merusak reformasi TNI-Polri yang sudah dibangun dengan susah payah. Ketiga, Neta melanjutkan, dikhawatirkan akan terjadi benturan antara TNI dengan TNI, atau Polri dengan Polri atau TNI dengan Polri.
“Bukan mustahil, benturan ini akan menyulut konflik dan berbagai kerusuhan di masyarakat menjelang Pilpres 2014,” paparnya.
Untuk itu, Neta memandang bahwa SBY harus mendorong dilakukan mutasi terhadap para jenderal yang terlibat.
“Persoalannya kemudian, apakah SBY berani. Sebab selama ini SBY dikenal sebagai figur peragu. Padahal jika SBY ragu-ragu, sang presiden bisa dituding hanya sebagai penyebar isu dan melakukan kebohongan publik,” pungkasnya.
Polisi Diminta Mundur
Kapolri Jenderal Sutarman menegaskan, jika ada jajarannya yang nekat berpolitik sebaiknya mundur saja sebagai anggota Polri. Sebab, selama ini Sutarman sudah mengingatkan jika seorang Anggota Polri harus netral dan tak memihak di pemilihan presiden 2014.
“Kalau masih nekat, ya mengundurkan diri saja supaya (bisa) menjadi capres dan cawapres,” ujar Sutarman, Rabu (4/6).
Dia menegaskan, tugas Polri hanya melakukan pengamanan. Untuk itu, orang nomor satu di Korps Bhayangkara itu meminta anak buahnya mengikuti aturan yang berlaku. Menurutnya, tidak ada salah satu atau perorangan maupun atas nama institusi mendukung salah satu pasangan calon. “Semuanya harus netral,” tegasnya.
Dia menegaskan, anggota Polri aktif yang ikut dalam politik akan diproses dan diminta mengubah sikap. Jika tak mau, akan diproses secara disiplin dan etika.(boy/jpnn)
