SUMUTPOS.CO- GUBRAK!!! Terdengar suara meja digebrak. Semacam suara teriakan atau perdebatan pun mengemuka. Suasana di lantai tiga kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) heboh dan bahkan menjurus tegang. Saat itu jam dinding menunjukkan pukul 00.25 WIB. Setelah itulah diketahui Suryadharma Ali (SDA) didepak dari posisi ketua umum partai berlambang kakbah tersebut.
Laporan: Soetomo Samsu
redaksi@hariansumutpos.com
Setidaknya seperti itu keadaan kemarin malam di gedung yang berada di kawasan Menteng Jakarta Pusat itu. Tepatnya saat digelar rapat untuk membahas tentang penyelenggaraan Muktamar VIII. Rapat dimulai sekitar pukul 21.00 WIB, Selasa (9/9).
Tentu saja kegaduhan itu langsung menarik perhatian awak media yang menunggu di luar ruang rapat. Namun sayang, sejumlah anggota Satgas PPP yang berjaga di depan pintu ruangan menghalangi awak media untuk mendekat.
Samar-samar terdengar ada peserta rapat yang permasalahkan jabatan Ketua Umum, SDA. Terdengar juga ada yang menyinggung tentang posisi PPP dalam bursa pimpinan DPR RI.
Di tengah-tengah kericuhan, Wakil Ketua Umum Hasrul Azwar tiba-tiba keluar bersama seorang peserta rapat yang tidak diketahui namanya. Keduanya langsung masuk ke dalam toilet pria dan berbincang-bincang. Namun saat ditanya tentang kericuhan, politisi asal Sumatera Utara (SUmut) itu ia menolak untuk menjawab.
Sementara, SDA melakukan aksi walkout di tengah-tengah berlangsungnya rapat yang panas. Kepada wartawan yang menunggu di luar ruang rapat, SDA mengaku kecewa dengan sikap para peserta rapat. Mantan Menteri Agama RI itu menyebut suasana rapat tersebut sudah ‘tidak sehat’. “Karena ada rapat di dalam rapat atau sebelum rapat sudah ada rapat. Jadi dalam rapat itu sudah mengambil keputusan yang dipaksakan,” ungkap SDA yang terlihat kesal.
Menurutnya, dalam rapat mengemuka wacana agar dirinya segera lengser dari kursi ketua umum. Wacana tersebut dilontarkan oleh sejumlah petinggi partai. Ditegaskannya, sebagai ketua umum yang sah, dia merupakan satu-satunya orang yang memegang mandat untuk menentukan kebijakan di tubuh partai.
“Jadi bukan sekjen, bukan waketum, bukan para ketua. Mereka adalah orang yang saya angkat. Dan pada malam hari ini (kemarin malam, Red), mereka berusaha memberhentikan saya. Logikanya di mana? Orang yang diangkat ingin memberhentikan orang yang mengangkatnya,” ucap SDA kesal.
Dia pun mengancam akan memecat para kader yang berseberangan dengan dirinya. “Kalau mereka mengambil keputusan, saya punya keputusan sendiri. Selaku ketum, saya bisa memberhentikan siapapun,” ancamnya.
Sejatinya, konflik di tubuh PPP mirip dengan konflik yang pertama, perseteruan jilid II ini kubu Sekretaris Jenderal PPP, Romahurmuzy pun mengeluarkan keputusan memecat Suryadharma Ali (SDA) dari kursi ketua umum partai.
Bedanya, pada pemecatan 20 April 2014 dilakukan karena SDA dianggap mengambil keputusan sepihak merapat ke capres Prabowo Subianto. Untuk kali ini lantaran mantan menteri agama itu sudah menyandang status sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana haji.
“Rapat harian DPP tanggal 9 September 2014 memutuskan Suryadharma Ali sebagai Ketua Umum DPP PPP karena melanggar ART (anggaran rumah tangga),” kata Romahurmuzy membacakan hasil rapat, Rabu (10/9) dinihari.
Selanjutnya, kursi ketua umum diserahkan kepada Waketum PPP Emron Pangkapi yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas (plt).
Politisi muda yang akrab dipanggil Romi itu berdalih, status tersangka yang disandang SDA membuat dia tidak layak memimpin partai. Dikatakan juga, status itu membuat nama baik PPP tercoreng. Bahkan Romi menyebut SDA telah menjatuhkan kehormatan PPP secara nasional.
“Karenanya, perlu diambil tindakan yang bersifat sangat segera untuk memutus keterkaitan organisasional,” ucapnya.
Romi menyebut, keputusan pemecatan SDA didukung 21 DPW PPP. Sejumlah sesepuh dan senior partai, katanya, juga telah mengimbau agar SDA segera mundur.
Rencananya, Emron akan didaulat menjadi ketua umum definitif dalam Mukernas PPP yang akan digelar pertengahan bulan ini. “Mukernas PPP akan dilaksanakan 15 hari sejak tanggal ini,” ujarnya.
Rapat juga menggagas persiapan Muktamar ke VIII, dengan Ketua steering comite (SC) Suharso Monoarfa. Muktamar VIII akan diselenggarakan antara 1 Januari 2015 sampai dengan 20 Oktober 2015, yang waktu dan tempat pastinya, akan diputuskan belakangan.
Â
Fadly Nurzal Heran Hasrul Ikut Pecat SDA
Dari Sumut, Ketua DPW PPP Sumut Fadly Nurzal mengatakan alasan pemberhentian SDA dari kursi Ketua Umum adalah persoalan status tersangka korupsi yang kini disandang oleh mantan Menteri Agama era kabinet Gotong Royong jilid II yang dipimpin SBY. Status tersebut menurutnya mempengaruhi nama baik partai. Selain itu, juga berpengaruh pada rapat-rapat yang sudah lama sekali tidak digelar. Sehingga secara organisasi kepartaian, banyak langkah yang seharusnya dijalankan oleh partai terkait berbagai hal menjadi terganggu. Kemudian soal keputusan penting yang tidak didasari oleh hasil rapat atau musyawarah.
“Bahkan pengambilan keputusan terkait dengan jabatan publik juga itu tidak dikoordinasikan, misalnya jabatan pengganti waki ketua MPR. Itu tidak melalui rapat koordinasi partai. Itulah yang dijadikan alasan oleh DPP,” ujar Fadly, Rabu (10/9).
Dia juga mengatakan bahwa keputusan rapat internal DPP perihal pemberhentian SDA sebagai Ketum telah didukung oleh sekurangnya 35 orang pengurus harian. Bahkan caleg terpilih DPR RI ini, dengan nada heran mengatakan bahwa salah satu politisi senior di PPP Sumut Hasrul Azwar juga ikut menandatangani pemberhentian SDA.
“Pemberhentian ini didukung oleh 35 (36) orang pengurus harian. Termasuk juga pak Hasrul ikut mendukung pemberhentian itu. Menurut informasi dari teman-teman DPP begitu, dia ikut tanda tangan juga,” ujarnya.(bal/rbb)
