JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Partai Demokrat (PD) memilih untuk mendukung opsi pemilihan kepala daerah secara langsung. Hanya saja, PD mendukung mekanisme pilkada langsung dengan embel-embel, karena mengajukan 10 syarat.
Menurut Wakil Ketua Umum PD Max Sopacua, terpenuhi atau tidaknya 10 syarat itu akan menentukan sikap partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu dalam pengambilan keputusan atas RUU Pilkada di DPR RI. “Kita nanti akan dengar apakah panja (panitia kerja, red) sudah resmi memasukkan itu (syarat yang diajukan PD, red), ya kita menunggu aja. Yang jelas itu adalah opsi yang diberikan oleh Partai Demokrat,” kata Max di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa (23/9).
Max menegaskan bahwa 10 syarat itu bukan skenario yang dibuat-buat oleh PD untuk memecah suara Koalisi Merah Putih (KMP) di DPR yang mendukung opsi pilkada oleh DPRD. Karenanya, Max masih mencermati perkembangan pembahasan RUU Pilkada di Panja Komisi II DPR.
“Kita lihat aja perkembangannya nanti, toh kita masih mengharapkan perkembangan nanti itu krusial secara resmi panja memasukan keputusan atau tidak,” tegasnya.
Mengenai kemungkinan adanya anggota Fraksi PD yang membelot dari instruksi DPP PD jika nantinya RUU Pilkada diputuskan melalui voting, Max menyebut akan ada sanksi untuk kader yang tak patuh. Apalagi FPD sudah mengeluarkan imbauan agar seluruh kader FPD wajib hadir dalam setiap sidang pengambilan keputusan sampai 29 September 2014.
“Saya kira ada sanksi. Jadi kita mengharapkan bahwa mereka semua mengikuti keputusan yang dilakukan oleh partai,” tandasnya.(fat/jpnn)
Max Sopacua
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Partai Demokrat (PD) memilih untuk mendukung opsi pemilihan kepala daerah secara langsung. Hanya saja, PD mendukung mekanisme pilkada langsung dengan embel-embel, karena mengajukan 10 syarat.
Menurut Wakil Ketua Umum PD Max Sopacua, terpenuhi atau tidaknya 10 syarat itu akan menentukan sikap partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu dalam pengambilan keputusan atas RUU Pilkada di DPR RI. “Kita nanti akan dengar apakah panja (panitia kerja, red) sudah resmi memasukkan itu (syarat yang diajukan PD, red), ya kita menunggu aja. Yang jelas itu adalah opsi yang diberikan oleh Partai Demokrat,” kata Max di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa (23/9).
Max menegaskan bahwa 10 syarat itu bukan skenario yang dibuat-buat oleh PD untuk memecah suara Koalisi Merah Putih (KMP) di DPR yang mendukung opsi pilkada oleh DPRD. Karenanya, Max masih mencermati perkembangan pembahasan RUU Pilkada di Panja Komisi II DPR.
“Kita lihat aja perkembangannya nanti, toh kita masih mengharapkan perkembangan nanti itu krusial secara resmi panja memasukan keputusan atau tidak,” tegasnya.
Mengenai kemungkinan adanya anggota Fraksi PD yang membelot dari instruksi DPP PD jika nantinya RUU Pilkada diputuskan melalui voting, Max menyebut akan ada sanksi untuk kader yang tak patuh. Apalagi FPD sudah mengeluarkan imbauan agar seluruh kader FPD wajib hadir dalam setiap sidang pengambilan keputusan sampai 29 September 2014.
