Ini Pesan Pimpinan KPK untuk Jokowi-JK

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Bertepatan dengan Hari Antikorupsi, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menyampaikan pesan khusus untuk Presiden RI Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla.

Dia mengingatkan pemerintahan Jokowi-JK Kalla agar mempunyai tekad yang kuat, komitmen yang tegas serta semangat yang dahsyat untuk mewujudkan marwah dan amanat konstitusi.

Pria yang disapa BW ini, juga berpesan agar pemerintahan hasil pilpres 2014 ini bisa membangun budaya antikorupsi.

“Cukup sudah 79 tahun lamanya rakyat menjadi obyek kekuasaan dan diperdayakan oleh kepentingan sempit kekuasaan,” terang BW melalui pesan singkatnya, Selasa (9/12).

Menurut BW, hal itu penting guna mencegah dampak dari korupsi. Sebab, korupsi bukan hanya mengakibatkan terjadinya kerugian negara. ‎Korupsi juga merusak harkat kemanusiaan, keadilan dan perwujudan peradaban.‎

“Kini telah terjadi korupsi konstitusi oleh pejabat publik yang sebagian besarnya penyelenggara negara. Kekuasaan yang diberikan berdasarkan mandat konstitusi untuk wujudkan kemaslahatan publik justru diingkari dan dimanipulasi,” tandas bekas Ketua YLBHI ini. (wid/RMOL)

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Bertepatan dengan Hari Antikorupsi, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menyampaikan pesan khusus untuk Presiden RI Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla.

Dia mengingatkan pemerintahan Jokowi-JK Kalla agar mempunyai tekad yang kuat, komitmen yang tegas serta semangat yang dahsyat untuk mewujudkan marwah dan amanat konstitusi.

Pria yang disapa BW ini, juga berpesan agar pemerintahan hasil pilpres 2014 ini bisa membangun budaya antikorupsi.

“Cukup sudah 79 tahun lamanya rakyat menjadi obyek kekuasaan dan diperdayakan oleh kepentingan sempit kekuasaan,” terang BW melalui pesan singkatnya, Selasa (9/12).

Menurut BW, hal itu penting guna mencegah dampak dari korupsi. Sebab, korupsi bukan hanya mengakibatkan terjadinya kerugian negara. ‎Korupsi juga merusak harkat kemanusiaan, keadilan dan perwujudan peradaban.‎

“Kini telah terjadi korupsi konstitusi oleh pejabat publik yang sebagian besarnya penyelenggara negara. Kekuasaan yang diberikan berdasarkan mandat konstitusi untuk wujudkan kemaslahatan publik justru diingkari dan dimanipulasi,” tandas bekas Ketua YLBHI ini. (wid/RMOL)