SUMUTPOS.CO- Pertemuan perdana dua kubu Partai Golongan Karya mulai mendapatkan titik cerah demi menuju kata islah. Meski pertemuan berlangsung singkat, dua kubu beringin sudah menghasilkan sejumlah kesepakatan awal. Salah satunya, tidak mengajukan gugatan sengketa ke pengadilan.
Hal tersebut disampaikan salah seorang juru runding Partai Golkar kubu musyawarah nasional Bali, Freddy Latumahina. Freddy menyatakan, pertemuan yang berlangsung sekitar satu setengah jam tersebut membicarakan posisi mahkamah partai terkait dualisme yang terjadi. Mahkamah sudah menyerahkan sepenuhnya penyelesaian kepada dua kubu.
’’(Mahkamah) bilang kalau mau ke pengadilan silakan. Tapi, kami tidak mau. Kami merasa masih bisa islah,’’ ujar Freddy setelah pertemuan dengan juru runding munas Jakarta di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Selasa (23/12).
Pada awalnya, pertemuan juru runding akan berlangsung di Hotel Ritz Carlton, Jakarta. Namun, atas permintaan Yoris Raweyai selaku juru runding munas Jakarta, akhirnya pertemuan dialihkan di kantor DPP Partai Golkar.
Freddy mengatakan, kesepakatan untuk segera menjalin islah merupakan keputusan pertama. Keputusan lain pertemuan tersebut adalah melokalkan persoalan. Perwakilan daerah cukup menunggu perkembangan demi meredam konflik agar tidak meluas sampai daerah.
Kesepakatan lain adalah pertemuan kembali para juru runding Partai Golkar pada 8 Januari 2015. Agenda pertemuan itu adalah membahas hal-hal lain yang belum disepakati. ’’Dua hal yang belum sepakat adalah posisi Partai Golkar di Koalisi Merah Putih dan posisi Partai Golkar,’’ ujarnya.
Secara terpisah, juru runding munas Jakarta Priyo Budi Santoso menyatakan, pihaknya terus mendorong agar Partai Golkar bisa menjadi mitra dari pemerintah. Namun, Priyo mengakui masih ada perbedaaan yang membuat poin tersebut belum menemui kata sepakat.
’’Tetapi, meski ada perbedaan, itu makin dekat. Kita melihat pemerintah bukan sebagai musuh, tetap sebagai mitra,’’ kata Priyo.
Menurut Priyo, Partai Golkar ingin mendukung pemerintah. Namun, dukungan itu tetap berada dalam posisi yang kritis. Semua program yang dikeluarkan pemerintah harus dikawal demi kepentingan rakyat. ’’Teman-teman sebelah menanggapi ini. Mereka mau merundingkan lagi di pertemuan tanggal delapan,’’ ujarnya.
Untuk menuju 8 Januari, kata Priyo, kedua pihak juga sepakat untuk cooling down. Dalam arti, tidak perlu ada provokasi, pernyataan saling menghujat yang bisa mengganggu proses juru runding selanjutnya. ’’Kami sepakat cooling down, menghentikan semua tindakan yang bisa memanaskan suasana,’’ tegasnya. (bay/c17/tom)
