LANGKAT- DPD PDI Perjuangan Kabupaten Langkat menggelar aksi keprihatinan, tentang lambatnya kinerja aparat penegak hukum memproses kasus diduga berhubungan erat dengan pihak penguasa sekaligus mengesankan pembiaran. Diantaranya, meliputi isu nasional hingga muatan lokal.
Syafril selaku Ketua DPD PDI-P memboyong seratusan warga partai berlambang kepala banteng tersebut mendatangi Kejari serta DPRD, Kamis (1/12), dengan melemparkan sepuluh pernyataan sikap. Seluruh lembaga penegak hukum (polisi, jaksa, hakim dan KPK) diminta melaksanakan tugas sesuai UU berlaku serta tunduk kepada konstitusi bukan pemerintah yang berkuasa, menjadi poin pertama pernyataan mereka.
Diantara pernyaatan mendesak KPK serta aparat penegak hukum lainnya mengusut tuntas kasus Bank Century sampai ke akarnya sekaligus memproses hukum kepada siapapun pihak yang terlibat tanpa diskriminasi. PDI Perjuangan meminta pengusutan dan proses hukum mafia suara di Pemilu 2009 lalu baik pemilihan legislatif serta presiden.
Selanjutnya, massa mendesak agar mafia pajak yang dinilai merugikan negara dan mendorong DPR-RI awasi kinerja aparat penegak hukum, terutama terkait kasus menjadi perhatian publik serta yang merugikan keuangan negara. Selain itu, kasus alih fungsi hutan mangrove di pesisir Kabupaten Langkat seperti di Kecamatan Pangkalan Susu, Pematang Jaya, Brandan Barat, Sei Lepan, Babalan, Gebang, Secanggang dan Tanjung Pura harus diproses tegas. “Kami menginginkan, legislatif harus bisa menyelesaikan persoalan masyarakat sekaligus penuntasan kasus rakyat,” kata Syafril.
Wakil Ketua DPRD Surialam usai pertemuan menjelaskan pihaknya bukanlah eksekutor dapat mengambil begitu saja kebijakan bersifat memutuskan, tapi kami memberikan masukan dalam menyikapi persoalan rakyat. (m ag-4)
LANGKAT- DPD PDI Perjuangan Kabupaten Langkat menggelar aksi keprihatinan, tentang lambatnya kinerja aparat penegak hukum memproses kasus diduga berhubungan erat dengan pihak penguasa sekaligus mengesankan pembiaran. Diantaranya, meliputi isu nasional hingga muatan lokal.
Syafril selaku Ketua DPD PDI-P memboyong seratusan warga partai berlambang kepala banteng tersebut mendatangi Kejari serta DPRD, Kamis (1/12), dengan melemparkan sepuluh pernyataan sikap. Seluruh lembaga penegak hukum (polisi, jaksa, hakim dan KPK) diminta melaksanakan tugas sesuai UU berlaku serta tunduk kepada konstitusi bukan pemerintah yang berkuasa, menjadi poin pertama pernyataan mereka.
Diantara pernyaatan mendesak KPK serta aparat penegak hukum lainnya mengusut tuntas kasus Bank Century sampai ke akarnya sekaligus memproses hukum kepada siapapun pihak yang terlibat tanpa diskriminasi. PDI Perjuangan meminta pengusutan dan proses hukum mafia suara di Pemilu 2009 lalu baik pemilihan legislatif serta presiden.
Selanjutnya, massa mendesak agar mafia pajak yang dinilai merugikan negara dan mendorong DPR-RI awasi kinerja aparat penegak hukum, terutama terkait kasus menjadi perhatian publik serta yang merugikan keuangan negara. Selain itu, kasus alih fungsi hutan mangrove di pesisir Kabupaten Langkat seperti di Kecamatan Pangkalan Susu, Pematang Jaya, Brandan Barat, Sei Lepan, Babalan, Gebang, Secanggang dan Tanjung Pura harus diproses tegas. “Kami menginginkan, legislatif harus bisa menyelesaikan persoalan masyarakat sekaligus penuntasan kasus rakyat,” kata Syafril.
Wakil Ketua DPRD Surialam usai pertemuan menjelaskan pihaknya bukanlah eksekutor dapat mengambil begitu saja kebijakan bersifat memutuskan, tapi kami memberikan masukan dalam menyikapi persoalan rakyat. (m ag-4)
