KABANJAHE-Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2012 diwarnai aksi unjuk rasa Aliansi Masyarakat Karo (AMK). Mereka mendatangi gedung DPRD Karo dan menuntut legalitas ijazah Bupati Karo DR (HC) Kena Ukur Karo Jambi Surbakti.
Di depan pimpinan dan sejumlah anggota DPRD Karo, AMK menyatakan jika ijazah pria yang kerap disebut KJ dalam pencalonannya itu terdapat ketidakberesan dokumen. Kena Ukur Surbakti dianggap tidak memenuhi syarat formal dan material.
Alasan massa, pada surat keterangan pengganti ijazah SD no 422.1/292/SD/05 yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Karo tahun 2005 tertulis nama KENA UKUR/Pa Korbet Surbakti. Sementara di surat keterangan pengganti ijazah STM no 422/416/SMK-2/2010, tertanggal 7 Agustus 2010, tertulis nama KENA UKUR SURBAKTI.
“Ini merupakan bukti awal kecurangan yang dilakukan. Masalah ini harus diproses. Kami minta DPRD Karo agar menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP). Jika terbukti, kami tidak ingin dipimpin oleh orang yang tidak layak. Apalagi hari ini hari Pendidikan Nasional. Jadi apa nantinya kabupaten ini jika dipimpin oleh orang yang tidak memiliki keabsahan ijazah,” tegas Ikuten mewakili AMK.
Menyahuti demonstran, Ketua DPRD Karo Efendi Sinukaban, menyatakan pihaknya akan menggelar RDP yang melibatkan sejumlah pihak, Senin (7/5) mendatang.
“DPRD adalah wakil saudara-saudara. Dalam posisi apapun kami tetap bersikap netral. Percayalah DPRD Karo, tidak berpihak terhadap sebelah pihak,” ujarnya menjawab pendemo.
KPUD Karo Dituding Berbohong
Setelah dari DPRD Karo, aksi unjuk rasa AMK berlanjut ke depan Kantor KPUD Karo. Mereka menanyakan alasan KPUD meloloskan Kena Ukur Surbakti sebagai peserta Pilkada Karo tempo hari. Padahal, ijazah Kena Ukur Surbakti mencurigakan. “Apakah ada konspirasi antara KPUD Karo dengan Kena Ukur Surbakti.
Selain itu, pihak KPU, 10 hari lalu telah berjanji akan memplenokan masalah ini. Apakah sudah diplenokan atau tidak. Jika sudah, berikan salinan notulen rapat kepada kami agar kami ketahui apakah KPU sudah bekerja atau tidak,” pinta Ikuten mewakili AMK.
Menyikapi masalah itu, seorang anggota KPUD Karo, Jesaya Pulungan SH menjelaskan, permintaan demonstran terkait arsib berkas pencalonan diri Bupati Karo dan pasangannya, merupakan arsib negara dan tidak dapat diberikan. Dihadapan massa, pihak KPUD Karo telah menggelar rapat pleno mengenai pencalonan bupati Karo. Bila saat ini AMK meminta itu, KPUD Karo dengan beralasan menyatakan, hasil rapat pleno merupakan dokumen negara.
Amatan Sumut Pos di lapangan, situasi sempat memanas ketika terjadi adu mulut antara demonstran dengan anggota KPUD Karo Jesaya Pulungan SH. Kedua belah pihak sempat emosi dan mengeluarkan kata-kata dengan nada tinggi. Saat nyaris terjadi bentrok fisik, pihak kepolisian segera mengamankan anggota KPUD ke salah satu ruangan.
Akhirnya, setelah difasilitasi pihak kepolisian, empat perwakilan AMK melakukan dialog lebih lanjut di ruang kerja KPUD Karo. Namun hingga unjuk rasa usai sekitar pukul 16.00 WIB, pihak KPUD Karo tidak memberikan salinan hasil rapat pleno KPUD Karo yang dinyatakan telah digelar. Tak pelak, AMK menuding KPUD belum melakukan rapat pleno sesuai yang dijanjikan dan telah melakukan pembohongan.
Sebelumnya, Kena Ukur Surbakti memimpin upacara peringatan Hardiknas di Lapangan Samura Kabanjahe. Dalam upacara tersebut, dia membacakan sambutan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI yang bertema Hardiknas tahun 2012 sejalan dengan hakikat pendidikan yang telah ditekankan oleh Bapak Pendidikan Nasional, Ki Hajar Dewantara.
Pengambilan tema ini terkait dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan mobilitas fisik dan nonfisik (termasuk kebudayaan dan peradaban) semakin tinggi. Mobilitas yang tinggi tersebut memunculkan dominasi peradaban tertentu, benturan antarperadaban atau terbentuknya konvergensi peradaban. Dalam kaitan dengan inilah, peran dunia pendidikan menjadi penting dalam membangun peradaban bangsa yang didasarkan atas jati diri dan karakter bangsa. (wan/mag-19)
