TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan bersama Sekdako Muhammad Dimiyathi mengikuti rangkaian kegiatan pelaksanaan virtual launching pengelolaan Monitoring Control for Prevention (MCP) pencegahan korupsi.
VIRTUAL:
Wali Kota Tebingtinggi, Umar Zunaidi Hasibuan dan OPD mengikuti virtual pengelolaan MPC.
Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional (Rakorwasdanas) tahun 2021, sekaligus pemberian penghargaan atas penyelesaian dalam Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Jendral Kementrian Dalam Negeri Secara Tepat Waktu kepada 10 Provinsi, di ruang Aula Balai Kota Jalan Sutomo Kota Tebingtinggi, Selasa(31/8).
Acara yang digelar oleh Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pengawasan dan Keuangan Pembangunan (BPKP) diikuti oleh Gubernur, Bupati dan Wali Kota serta Inspektorat se Indonesia.
Ketua KPK RI Komjen Pol Firli Bahuri, dalam arahannya berharap program MCP bisa mencegah dan mempersempit ruang bagi oknum yang akan melakukan korupsi. Dan MCP sebagai salah satu instrumen untuk pemberantasan korupsi di Indonesia.
Sementara Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi, mengatakan sangat mendukung dengan adanya Program MCP, dan berharap dengan adanya MCP ini sistem dan tata kelola pemerintahan Kota Tebingtinggi bisa berjalan dengan baik.
“Dengan adanya MPC ini, langsung mencegah tindakan seseorang yang akan melakukan korupsi. Diharapkan semua ASN di Kota Tebingtinggi bisa mematuhi aturan-aturan yang ada demi menjaga Kota Tebingtinggi bebas dari korupsi,”tegasnya.(ian/han)
TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan bersama Sekdako Muhammad Dimiyathi mengikuti rangkaian kegiatan pelaksanaan virtual launching pengelolaan Monitoring Control for Prevention (MCP) pencegahan korupsi.
VIRTUAL:
Wali Kota Tebingtinggi, Umar Zunaidi Hasibuan dan OPD mengikuti virtual pengelolaan MPC.
Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional (Rakorwasdanas) tahun 2021, sekaligus pemberian penghargaan atas penyelesaian dalam Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Jendral Kementrian Dalam Negeri Secara Tepat Waktu kepada 10 Provinsi, di ruang Aula Balai Kota Jalan Sutomo Kota Tebingtinggi, Selasa(31/8).
Acara yang digelar oleh Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pengawasan dan Keuangan Pembangunan (BPKP) diikuti oleh Gubernur, Bupati dan Wali Kota serta Inspektorat se Indonesia.
Ketua KPK RI Komjen Pol Firli Bahuri, dalam arahannya berharap program MCP bisa mencegah dan mempersempit ruang bagi oknum yang akan melakukan korupsi. Dan MCP sebagai salah satu instrumen untuk pemberantasan korupsi di Indonesia.
Sementara Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi, mengatakan sangat mendukung dengan adanya Program MCP, dan berharap dengan adanya MCP ini sistem dan tata kelola pemerintahan Kota Tebingtinggi bisa berjalan dengan baik.
“Dengan adanya MPC ini, langsung mencegah tindakan seseorang yang akan melakukan korupsi. Diharapkan semua ASN di Kota Tebingtinggi bisa mematuhi aturan-aturan yang ada demi menjaga Kota Tebingtinggi bebas dari korupsi,”tegasnya.(ian/han)
