Ingin Gelar Rally Dunia Lagi, Ijeck Mohon Dukungan Pusat

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wagub Sumut Musa Rajekshah, menyampaikan perkembangan berbagai sektor di Danau Toba kepada Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. Ia pun meminta dukungan pemerintah pusat dalam melengkapi fasilitas, mulai rumah sakit, infrastruktur jalan, hingga even bertaraf internasional yang akan digelar, diantaranya Danau Toba Rally 2021.

MENURUT Wagubsu yang karib disapa Ijeck ini, Danau Toba magnetnya memang sudah ada. Kalau ditambah even lagi pasti bisa menarik wisatawan lebih banyak. “Saat ini, kami sudah mulai tanggal 11-12 nanti, ada Danau Toba Rally. Dulu pernah juga tahun 1996-1997 Rally kejuaraan dunia dibuat, tapi tahun 1998 hilang karena ada krisis moneter. Target kami, 2023 bisa buat kejuaraan rally dunia lagi dan mohon dukungannya,” kata Ijeck kepada Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dalam Rapat Koordinasi Pengembangan Lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta, Rabu (1/12).

Track yang dipakai, lanjut Ijeck, berada di kawasan Aek Nauli. Menjadi even berkelas dunia, dibutuhkan fasilitas di antaranya fasilitas rumah sakit dan infrastruktur jalan. “Dahulu rally dunia kendalanya juga ada di rumah sakit dan beberapa hal lainnya. Jadi kami berharap, kalau bisa tidak hanya di Porsea rumah sakit dibangun, karena di kawasan Danau Toba ada tujuh kabupaten dan kalau bisa dibuat juga rumah sakit di Samosir dan Parapat agar tidak jauh ke Porsea,” usulnya.

Ijeck pun mengucapkan terima kasih, karena pemerintah pusat akan membangun pelabuhan kapal di kawasan Sigapiton. “Kami sangat berterima kasih atas bantuan pemerintah memajukan Sumut melalui Danau Toba,” ujarnya.

Selain rumah sakit, Ijeck juga berharap, beban pembangunan infrastruktur jalan dari provinsi jatuh ke nasional. “Kalau boleh, kita bebankan jalan provinsi ada 3.000 km lebih, dialihkan ke nasional,” harapnya.

Sementara itu, untuk keberadaan Keramba Jaring Apung (KJA) yang dulu mencapai 15.732 lokasi, kini hanya tinggal 9.022 lagi. Pemerintah terus berusaha mengatur KJA tersebut demi keseimbangan ekosistem dan kualitas air Danau Toba.

Dalam rapat itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terus melanjutkan pembangunan infrastruktur transportasi di lima DPSP tersebut, yakni Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang. Budi menuturkan, Presiden Joko Widodo mengarahkan pembangunan infrastruktur pendukung kawasan wisata terus dikebut meski di tengah pandemi. Sehingga, ketika kondisi sudah kembali normal, kawasan tersebut sudah siap menampung pengunjung. “Dengan adanya dukungan infrastruktur transportasi, dapat memberikan kemudahan bagi mereka para wisatawan yang berkunjung di lima destinasi wisata tersebut,” kata Budi.

Pada tahun 2022, Kemenhub mengalokasikan anggaran sebesar Rp442,7 miliar untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana transportasi di 5 DPSP. Tahun sebelumnya di 2021, Kemenhub mengalokasikan anggaran sebesar Rp856,7 miliar.

Anggaran tahun 2022 lebih kecil, dikarenakan beberapa kegiatan/proyek telah diselesaikan pada tahun 2020 dan 2021. “Dengan alokasi anggaran di tahun 2022, diharapkan dapat melengkapi apa yang sudah dilakukan pada tahun sebelumnya,” ucap Budi.

Di sisi lain, dukungan Kemenhub terhadap sektor pariwisata yaitu untuk mengoptimalkan konektivitas nasional dari dan menuju ke destinasi wisata melalui sejumlah pembangunan, yakni peningkatan kapasitas terminal penumpang pesawat udara, perpanjangan runway, penambahan rute internasional dan domestik, penyediaan jaringan infrastruktur KA, pembangunan pelabuhan laut, sungai dan danau, serta meningkatkan keselamatan jalan dengan penyediaan fasilitas keselamatan jalan.

Adapun sejumlah infrastruktur transportasi yang telah dibangun di 5 DPSP, yaitu di Danau Toba, pembangunan dan pengembangan Bandara Silangit dan Bandara Sibisa, peningkatan jalur KA Aras Kabu-Siantar, pembangunan lalu lintas jalan, pembangunan angkutan jalan Kawasan Danau Toba, pembangunan transportasi danau sungai penyeberangan, pengadaan jaringan trayek angkutan (7 trayek + 15 bus).

Sementara, Menko Marves Luhut B Panjaitan yang memimpin rakor itu mengatakan, saat ini sudah ada platform untuk memantau pengembangan lima DPSP tersebut. Platform ini akan membantu pemerintah dalam mempercepat pengembangan lima DPSP. “Kami sudah membuat satu platform di mana kita bisa mengevaluasi setiap progres project yang dibuat di tempat masing-masing,” kata Luhut.

Rakornas ini merupakan rakornas kedua sejak 2020 dengan mengangkat tema komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan pariwisata dan pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19. Beberapa isu yang dibicarakan adalah terkait terpusatnya lokasi wisata yang dikunjungi mancanegara, serta pengelolaan lokasi wisata di Danau Toba, Likupang, Borobudur, Mandalika, dan Labuan Bajo.

Hadir dalam rapat, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Parekraf Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur DIY Sri Sultan HB X, Gubernur NTB Muhammad Zainul Majdi , Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat dan Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey.(gus)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wagub Sumut Musa Rajekshah, menyampaikan perkembangan berbagai sektor di Danau Toba kepada Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. Ia pun meminta dukungan pemerintah pusat dalam melengkapi fasilitas, mulai rumah sakit, infrastruktur jalan, hingga even bertaraf internasional yang akan digelar, diantaranya Danau Toba Rally 2021.

MENURUT Wagubsu yang karib disapa Ijeck ini, Danau Toba magnetnya memang sudah ada. Kalau ditambah even lagi pasti bisa menarik wisatawan lebih banyak. “Saat ini, kami sudah mulai tanggal 11-12 nanti, ada Danau Toba Rally. Dulu pernah juga tahun 1996-1997 Rally kejuaraan dunia dibuat, tapi tahun 1998 hilang karena ada krisis moneter. Target kami, 2023 bisa buat kejuaraan rally dunia lagi dan mohon dukungannya,” kata Ijeck kepada Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dalam Rapat Koordinasi Pengembangan Lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta, Rabu (1/12).

Track yang dipakai, lanjut Ijeck, berada di kawasan Aek Nauli. Menjadi even berkelas dunia, dibutuhkan fasilitas di antaranya fasilitas rumah sakit dan infrastruktur jalan. “Dahulu rally dunia kendalanya juga ada di rumah sakit dan beberapa hal lainnya. Jadi kami berharap, kalau bisa tidak hanya di Porsea rumah sakit dibangun, karena di kawasan Danau Toba ada tujuh kabupaten dan kalau bisa dibuat juga rumah sakit di Samosir dan Parapat agar tidak jauh ke Porsea,” usulnya.

Ijeck pun mengucapkan terima kasih, karena pemerintah pusat akan membangun pelabuhan kapal di kawasan Sigapiton. “Kami sangat berterima kasih atas bantuan pemerintah memajukan Sumut melalui Danau Toba,” ujarnya.

Selain rumah sakit, Ijeck juga berharap, beban pembangunan infrastruktur jalan dari provinsi jatuh ke nasional. “Kalau boleh, kita bebankan jalan provinsi ada 3.000 km lebih, dialihkan ke nasional,” harapnya.

Sementara itu, untuk keberadaan Keramba Jaring Apung (KJA) yang dulu mencapai 15.732 lokasi, kini hanya tinggal 9.022 lagi. Pemerintah terus berusaha mengatur KJA tersebut demi keseimbangan ekosistem dan kualitas air Danau Toba.

Dalam rapat itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terus melanjutkan pembangunan infrastruktur transportasi di lima DPSP tersebut, yakni Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang. Budi menuturkan, Presiden Joko Widodo mengarahkan pembangunan infrastruktur pendukung kawasan wisata terus dikebut meski di tengah pandemi. Sehingga, ketika kondisi sudah kembali normal, kawasan tersebut sudah siap menampung pengunjung. “Dengan adanya dukungan infrastruktur transportasi, dapat memberikan kemudahan bagi mereka para wisatawan yang berkunjung di lima destinasi wisata tersebut,” kata Budi.

Pada tahun 2022, Kemenhub mengalokasikan anggaran sebesar Rp442,7 miliar untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana transportasi di 5 DPSP. Tahun sebelumnya di 2021, Kemenhub mengalokasikan anggaran sebesar Rp856,7 miliar.

Anggaran tahun 2022 lebih kecil, dikarenakan beberapa kegiatan/proyek telah diselesaikan pada tahun 2020 dan 2021. “Dengan alokasi anggaran di tahun 2022, diharapkan dapat melengkapi apa yang sudah dilakukan pada tahun sebelumnya,” ucap Budi.

Di sisi lain, dukungan Kemenhub terhadap sektor pariwisata yaitu untuk mengoptimalkan konektivitas nasional dari dan menuju ke destinasi wisata melalui sejumlah pembangunan, yakni peningkatan kapasitas terminal penumpang pesawat udara, perpanjangan runway, penambahan rute internasional dan domestik, penyediaan jaringan infrastruktur KA, pembangunan pelabuhan laut, sungai dan danau, serta meningkatkan keselamatan jalan dengan penyediaan fasilitas keselamatan jalan.

Adapun sejumlah infrastruktur transportasi yang telah dibangun di 5 DPSP, yaitu di Danau Toba, pembangunan dan pengembangan Bandara Silangit dan Bandara Sibisa, peningkatan jalur KA Aras Kabu-Siantar, pembangunan lalu lintas jalan, pembangunan angkutan jalan Kawasan Danau Toba, pembangunan transportasi danau sungai penyeberangan, pengadaan jaringan trayek angkutan (7 trayek + 15 bus).

Sementara, Menko Marves Luhut B Panjaitan yang memimpin rakor itu mengatakan, saat ini sudah ada platform untuk memantau pengembangan lima DPSP tersebut. Platform ini akan membantu pemerintah dalam mempercepat pengembangan lima DPSP. “Kami sudah membuat satu platform di mana kita bisa mengevaluasi setiap progres project yang dibuat di tempat masing-masing,” kata Luhut.

Rakornas ini merupakan rakornas kedua sejak 2020 dengan mengangkat tema komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan pariwisata dan pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19. Beberapa isu yang dibicarakan adalah terkait terpusatnya lokasi wisata yang dikunjungi mancanegara, serta pengelolaan lokasi wisata di Danau Toba, Likupang, Borobudur, Mandalika, dan Labuan Bajo.

Hadir dalam rapat, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Parekraf Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur DIY Sri Sultan HB X, Gubernur NTB Muhammad Zainul Majdi , Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat dan Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey.(gus)