Laporan:
Soetomo Samsu
Rencana relokasi warga yang tinggal di zona 3 kilometer dari puncak Sinabung belum juga menemukan titik terang. Lahan yang disediakan Pemkab Karo masih menjadi misteri. Setelah pura-pura punya lahan di hadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY),
kini Pemkab Karo malah mau membeli lahan warga. Tapi, lahannya masih disembunyikan agar menghindari spekulan.
Hal ini kembali ditegaskan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Badan ini mengabarkan sudah mengincar lahan seluas 15 hektare yang akan digunakan untuk merelokasi 921 KK di lima desa lereng Gunung Sinabung, Karo, Sumut. Lahan untuk tahap awal itu nantinya akan dibeli oleh Pemkab Karo. Saat ini, lahan yang akan dibeli itu sedang dalam tahap survei.
Hanya saja, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho, enggan menyebutkan di mana saja persisnya lahan yang akan dibeli itu. Alasannya, jika disebutkan sekarang, maka para spekulan tanah akan bermain. “Saya tidak sebutkan lokasi tepatnya agar tidak timbul spekulan tanah. Lahannya ada 15 hektare,” ujar Sutopo di Jakarta, kemarin (3/2).
Dia memastikan bahwa lahan relokasi tidak akan menggunakan lahan kehutanan seperti yang pernah diwacanakan di awal. Pasalnya, lahan kehutanan tersebut lokasinya jauh, yakni 20 kilometer dari lereng Sinabung.
Jika lokasinya jauh, kata Sutopo, sudah pasti warga yang akan direlokasi tidak akan mau. Jarak yang jauh juga akan menyulitkan warga untuk menggarap lahan pertaniannya. “Lupakan lahan kehutanan tersebut karena dalam rapat dengan presiden sudah diputuskan bukan menggunakan lahan tersebut tetapi akan menggunakan lahan yang lebih dekat,” paparnya.
Dikatakan, lahan 15 hektare yang akan dibeli ini lokasinya dalam radius 5 hingga 7 kilometer dari Sinabung. “Saat ini lahannya sedang disurvei dan nanti akan dibeli oleh Pemda Karo,” jelas birokrat bergelar doktor itu.
Sebelumnya, Kapuskom Kementerian Pekerjaaan Umum (PU), Danis H Sumadilaga, penyediaan lahan masih diupayakan Pemkab Karo. “Akan diupayakan oleh Bupati Kabupaten Karo, sekitar 25 hektar di radius 5-7 kilometer untuk hampir 1000 KK,” terang Danis.
Dia juga menyebutkan, anggaran relokasi sekitar Rp60 miliar. Ditambah untuk membangun fasilitas khusus dan fasilitas umum, diperkirakan total mencapai sekitar Rp67 miliar.
Ketika dikonfirmasi lahan relokasi, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Nurdin Lubis pun terkesan menyembunyikan lahan yang katanya sudah disiapkan Pemkab Karo itu. “Menyangkut masalah tanah relokasi untuk masyarakat yang berada di pengungsian, Bupati Karo telah menyiapkan lahan tersebut,” beber Nurdin Lubis.
Menurut Nurdin Lubis, saat ini tim gabungan sudah melakukan sosialiasasi bagi pengungsi korban Sinabung. “Kita telah menyiapkan relokasi untuki seribu jiwa yang berada di tiga desa yang berada di radius 3 kilometer dari Gunung Sinabung. Jadi saat sekarang ini, kita menunggu masyarakat tersebut. Tapi mau tidak mau masyarakat harus mau untuk dipindahkan ke daerah relokasi baru,” tegas Nurdin Lubis.
“Masalah tempat relokasi ini lokasinya di daerah sekitar juga. Hanya jarak jauh saja yang berubah. Artinya, lokasi yang menjadi tempat tersebut berjarak 5-7 kilometer dari luar jarak aman,” beber Nurdin.
Ketika disinggung lahan relokasi tepatnya, Nurdin Lubis, belum mau membeberkan. Karena saat ini lahan tersebut sedang dilakukan pembenahan.
“Lahan tersebut tidak jauh dari tempat tinggal mereka. Cuma 5-7 kilometer dari radius aman. Saat sekarang ini saya belum bisa jabarkan tepatnya lokasi yang menjadi daerah relokasi tersebut,” tegasnya.
Semula, lanjut Nurdin, rencana relokasi tersebut akan memakai lahan milik kementerian kehutanan. Berdasarkan pertimbangan maka lahan tersebut tidak jadi dipakai.
“Lahan yang baru ini adalah milik masyarakat yang nantinya akan dibeli oleh Pemerintah Kabupaten Karo. Sementara itu untuk masalah bangunan (rumah) akan dibangun oleh kementerian pekerjaan umum,”tegasnya.
Sebelumnya, ketidaksiapan atau ketidaktahuan Bupati Karo, Kena Ukur Karo Jambi Surbakti, terhadap wilayahnya dianggap menjadi bumerang. Ketika ditanya SBY soal lahan relokasi pada Kamis (23/1) malam lalu, Karo Jambi langsung tergagap. Dia gelagapan dan sama sekali tak bisa menjawab.
Peristiwa ini terjadi ketika rapat tertutup yang digelar Presiden SBY guna menyelesaikan masalah pengungsi akibat erupsi Sinabung. Tak pelak, ketidaktahuan Karo Jambi itu membuat rapat ditunda. SBY menghentikan rapat sampai Karo Jambi tahu tentang kondisi wilayah yang dipimpinnya. Peristiwa gelagapan Karo Jambi itu secara langsung menjawab kepenasaran publik soal mengapa SBY menyatakan bahwa kebijakan penanganan korban pengungsi Sinabung baru akan diumumkan keesokan harinya, Jumat (24/1). Padahal, rapat koordinasi dalam rangka mencari solusi masalah bencana Gunung Sinabung di Karo, digelar Kamis (23/1) malam.
Ketika dikonfirmasi, Sutopo Purwo Nugroho tidak membantahnya. Diceritakan Sutopo, pada rapat Kamis malam itu, SBY menegaskan bahwa keberhasilan program relokasi rumah korban erupsi, sangat tergantung dari kesiapan lahan, di mana lahan yang dibutuhkan mencapai 25 hektare. Lahan harus disediakan Pemkab. Biaya dari pemerintah pusat.
“Nah, bupatinya, saat ditanya di mana saja lahan yang sudah siap dan berapa luasnya yang siap, bupatinya bingung. Rapat dihentikan, untuk memberi waktu ke bupati bicara dengan SKPD-SKPD-nya agar mencari lahan dalam radius lima hingga tujuh kilometer dari Sinabung,” cerita Sutopo kepada Sumut Pos, saat itu. Saat dihubungi, Sutopo masih di bandara Soekarno-Hatta, sepulang dari Karo dan akan balik lagi ke Karo, Selasa (28/1).
Lantas apa yang dilakukan Bupati Kena Ukur? Sutopo mengatakan, Jumat paginya (24/1) saat SBY menggelar rapat lagi, bupati menyampaikan bahwa sudah siap lahan 15 hektare dari kebutuhan 25 hektare. Nah, jawaban Karo Jambi inlah yang kemudian menjadi masalah baru. Kesiapan 15 hektare yang diungkap Karo Jambi ternyata juga belum ada. Ditanya soal itu, Sutopo enggan komentar. Yang pasti, katanya, nantinya pihak BNPB akan melakukan pengecekan lagi mengenai lahan yang sudah dinyatakan siap itu.
Di sisi lain, Astrino Sitepu ( 40 ) pengungsi di Pusat Pembinaan Warga milik Gereja Batak Karo Protestan (GBKP ) Berastagi asal Desa Gurukinayan Kecamatan Payung, yang masuk zona merah, mengaku khawatir dengan masa depannya.
Dia mengaku, jumlah pengungsi di posko pengungsian itu sebanyak 450 jiwa dengan ruangan yang cukup memadai MCK sebanyak 15 pintu, namun ketersediaan logistik dan ruangan yang memadai tidak dapat menjawab kekwatiran yang mereka miliki. “Kami mengkawatirkan lahan pertanian yang kami miliki,” akunya.
Ayah dari 2 anak ini mengaku sering termenung pada malam hari. Masa depan baginya terasa berat. “Lahan pertanian milik kami yang rusak tidak akan mengeluarkan hasil satu tahun ke depan. Jika pemerintah memberikan perhatian yang cukup saat di pengungsian, bagaimana pula dengan masa depan kami setelah Gunung Sinabung benar-benar jinak,” ujarnya. (win/smg/rud/rbb)
