30 C
Medan
Friday, November 22, 2024
spot_img

Anggaran Pin Anggota Dewan Bisa Berubah

Pin Emas-Ilustrasi
Pin Emas-Ilustrasi

MEDAN, SUMUTPOS.CO- Setelah menuai kritikan dari berbagai kalangan masyarakat, proses pengadaan lencana pin emas untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara (Sumut) periode 2014-2019 mendatang kembali dievaluasi. Jika pagu anggaran semula disusulkan Rp1,2 miliar, maka angka tersebut bisa diturunkan.

Hanya saja dasar penurunan tersebut tetap berlandaskan nilai harga emas di pasarang. Apalagi saat ini harga emas sedang turun, yang pekan kemarin seharga Rp531.000 per geram kini turun menjadi Rp529.000 per geram. Hanya saja ukuran berat dan bahan dasar, kemungkinan tidak akan berubah.

Sebagaimana dikatakan Sekretaeris Dewan (Sekwan) DPRD Sumut Randiman Tarigan, bahwa saat ini proses tender tersebut sedang dievaluasi untuk menurunkan nilai pagu anggarannya. Sementara soal besaran angkanmya, belum diketahui dan belum disampaikan ke publik.

“Kita sudah evaluasi itu pengajuan anggarannya. Sekarang sedang berjalan, jadi akan turun dari yang diusulkan di awal,” kata Randiman, Rabu (3/9).

Sebagaimana dapat dilihat di laman Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Sumut, pengumuman proses tender tersebut sudah tidak lagi tertera dalam website. Proses tender yang sebelumnya sudah diulang dengan jadwal yang seharusnya sudah memasuki tahap penandatanganan kontrak oleh pemenang tender kemarin, kini kemnbali dibatalkan dengan menghilangnya informasi di laman website LPSE Sumut.

“Sudah kita perintahkan untuk dievaluasi, jadi ya tunggu saja prosesnya. Nanti setelah penyesuaian harga, baru dibuka kembali (tendernya) ke publik,” ujarnya.

Sementara itu Ketua DPRD Sumut Saleh Bangun mengaku tidak tahu menahu soal pengadaan tersebut. Ia pun menyarankan hal itu untuk ditanyakan langsung kepada Sekretaris Dewan (Sekwan) selaku pemegang kuasa anggaran lembaganya. Termasuk anggaran dan proses tendernya, ada pada sekretariat.

Sedangkan Ketua Fraksi PDIP DPRD Sumut Budiman Nadapdap mengatakan tidak mempermasalahkan apakah dirinya diberikan lencana atau tidak.

Di sisi lain, Calon Ketua DPRD Sumut H Ajib Shah mengaku telah meminta kepada Sekwan untuk menurunkan harga pagu anggaran dari yang lalu. Mengingat salah satu alasannya adalah terlalu besarnya anggaran untuk itu dengan kondisi masyarakat yang cukup sulit. Sehingga kesan yang timbul di masyarakat, anggota dewan senag dengan bermewah-mewah. (bal/azw)

Pin Emas-Ilustrasi
Pin Emas-Ilustrasi

MEDAN, SUMUTPOS.CO- Setelah menuai kritikan dari berbagai kalangan masyarakat, proses pengadaan lencana pin emas untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara (Sumut) periode 2014-2019 mendatang kembali dievaluasi. Jika pagu anggaran semula disusulkan Rp1,2 miliar, maka angka tersebut bisa diturunkan.

Hanya saja dasar penurunan tersebut tetap berlandaskan nilai harga emas di pasarang. Apalagi saat ini harga emas sedang turun, yang pekan kemarin seharga Rp531.000 per geram kini turun menjadi Rp529.000 per geram. Hanya saja ukuran berat dan bahan dasar, kemungkinan tidak akan berubah.

Sebagaimana dikatakan Sekretaeris Dewan (Sekwan) DPRD Sumut Randiman Tarigan, bahwa saat ini proses tender tersebut sedang dievaluasi untuk menurunkan nilai pagu anggarannya. Sementara soal besaran angkanmya, belum diketahui dan belum disampaikan ke publik.

“Kita sudah evaluasi itu pengajuan anggarannya. Sekarang sedang berjalan, jadi akan turun dari yang diusulkan di awal,” kata Randiman, Rabu (3/9).

Sebagaimana dapat dilihat di laman Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Sumut, pengumuman proses tender tersebut sudah tidak lagi tertera dalam website. Proses tender yang sebelumnya sudah diulang dengan jadwal yang seharusnya sudah memasuki tahap penandatanganan kontrak oleh pemenang tender kemarin, kini kemnbali dibatalkan dengan menghilangnya informasi di laman website LPSE Sumut.

“Sudah kita perintahkan untuk dievaluasi, jadi ya tunggu saja prosesnya. Nanti setelah penyesuaian harga, baru dibuka kembali (tendernya) ke publik,” ujarnya.

Sementara itu Ketua DPRD Sumut Saleh Bangun mengaku tidak tahu menahu soal pengadaan tersebut. Ia pun menyarankan hal itu untuk ditanyakan langsung kepada Sekretaris Dewan (Sekwan) selaku pemegang kuasa anggaran lembaganya. Termasuk anggaran dan proses tendernya, ada pada sekretariat.

Sedangkan Ketua Fraksi PDIP DPRD Sumut Budiman Nadapdap mengatakan tidak mempermasalahkan apakah dirinya diberikan lencana atau tidak.

Di sisi lain, Calon Ketua DPRD Sumut H Ajib Shah mengaku telah meminta kepada Sekwan untuk menurunkan harga pagu anggaran dari yang lalu. Mengingat salah satu alasannya adalah terlalu besarnya anggaran untuk itu dengan kondisi masyarakat yang cukup sulit. Sehingga kesan yang timbul di masyarakat, anggota dewan senag dengan bermewah-mewah. (bal/azw)

Artikel Terkait

spot_imgspot_imgspot_img

Terpopuler

Artikel Terbaru

/