TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kota (Pemko) Tebingtinggi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) dan instansi vertikal terkait, mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi secara virtual di ruang Kerja Wali Kota lantai 4 Gedung Balai Kota, Jalan Sutomo Kota Tebingtinggi, Rabu (4/10/2023).
Rakor pengendalian inflasi dipimpin Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI Komjen Pol Tomsi Tohir yang diikuti seluruh Kepala Daerah, Gubernur, Bupati, Wali Kota, bersama Forkopimda dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di daerah masing-masing.
Usai rakor pengendalian inflasi tersebut, Pj Wali Kota Tebingtinggi Syarmadani menyampaikan bahwa angka inflasi yang terjadi di Kota Tebingtinggi pada bulan September 2023 mencapai 0,16 persen untuk bulan ke bulan, sedangkan untuk tahun per tahun mencapai 2,50 persen sesuai dengan tingkat inflasi Kota Pematang Siantar.
“Untuk diketahui, data inflasi di Kota Tebingtinggi, berdasarkan BPS Kota Tebingtinggi, Indeks Harga Konsumen (IHK) Kota Tebingtinggi mengikuti IHK Kota Pematang Siantar,” jelas Syarmadani.
Syarmadani juga meminta kepada Organisasi Pimpinan Daerah (OPD) dan TPID Kota Tebingtinggi untuk terus melakukan pemantauan kenaikan harga beras di wilayah Kota Tebingtinggi dari data harga-harga beras yang beredar di pasar-pasar tradisional yang ada di Kota Tebingtinggi.
Selain itu, Pemko Tebingtinggi akan tetap menjalani hubungan harmonis dengan pihak PT Bulog untuk selalu menjaga ketersediaan stok beras untuk Kota Tebingtinggi dan penyaluran program bantuan beras melalui Bulog untuk segera dilakukan oleh pihak-pihak terkait agar harga beras dipasaran segera membaik.
Sebelumnya Irjen Kemendagri Komjen Pol Tomsi Tohir dalam rakor, bantuan beras sebanyak 21.353.000 ton untuk bulan September, Oktober dan November 2023 di lakukan oleh Pemerintah Pusat. Namun penyaluran bantuan itu, masih sangat lambat karena baru 7 persen atau sekitar 14.997 ton yang terdistribusi.
“Tolong Kepala Daerah Kabupaten Kota dan Bulog untuk betul-betul menjalankan perintah bapak Presiden dalam percepatan penyaluran bantuan beras ini. Sebab, keterlambatan penyaluran beras berdampak pada kenaikan harga beras secara signifikan selama satu bulan ini,” ungkapnya.
Menurutnya, jika realisasi penyaluran beras cepat dilakukan, sehingga kenaikan harga beras akan turun. Untuk itu, Pemerintah Daerah agar aktif melakukan komunikasi dengan Bulog sehingga bantuan beras dapat disegerakan penyalurannya kepada masyarakat.
“Kami berharap agar Pemerintah Daerah rutin melakukan pengecekan ketersediaan cadangan beras di daerah masing-masing dengan melibatkan Perum Bulog,” pintanya. (ian/ram)
