HUMBAHAS, SUMUTPOS.CO – Sejumlah pengunjuk rasa dari Aliansi Masyarakat Kampus Kabupaten Humbang Hasundutan atau disebut AMK menggelar aksi damai di kantor DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, Jumat (4/6). Aksi ini untuk menyikapi sikap 15 anggota dewan yang melakukan penyegelan sejumlah ruangan kantor Sekretariat Dewan.
Dalam aksi itu, mereka menyebut bahwa apa yang terjadi itu adalah pertikaian kekanak-kanakan yang tidak seharusnya dilakukan.
Koordinator Aliansi Masyarakat Kampus Richard Siburian mengatakan, di tengah situasi pandemi Covid-19 dan resesi di tengah masyarakat Humbang Hasundutan. Sebagai wakil rakyat, bukan malah mencari jalan keluar untuk meningkatkan taraf hidup rakyatnya. Tapi menghianati dan mengabaikan fungsi legislatif dan eksekutif yang seutuhnya.
Menurut AMK, bahwa sebagai anggota legislatif telah kehilangan moral di tengah kisruh DPRD dengan penyegelan gedung rakyat. Dengan pertikaian kekanak-kanakan yang tidak seharusnya dilakukan.
“Sehingga, DPRD Humbahas sangat tidak pantas menjadi contoh di tengah-tengah bangsa dan negara,” ucap Richard membaca surat selembaran sikap aksinya.
Disisi lain, Aliansi juga menilai bahwa kegaduhan DPRD hari ini juga sangat merugikan perjalanan anggaran yang sangat dibutuhkan untuk menjawab persoalan rakyat. Sehingga, hal ini telah merugikan rakyat Humbang Hasundutan akibat dipimpin orang-orang yang tidak pantas.
Dalam aksi tersebut, Aliansi Masyarakat Kampus meminta kepada seluruh Ketua dan anggota DPRD Humbang Hasundutan untuk mundur dari perwakilan rakyat, karena telah mempermalukan wajah legislatif Humbang Hasundutan, dan tidak bermoral serta tidak mampu menjadi wadah aspirasi rakyatnya sendiri.
Para pengunjuk rasa juga meminta kepada Bupati Dosmar Banjarnahor selaku pimpinan daerah untuk tidak sombong dan keras kepala dalam menjalankan amanah rakyat. Karena, menurut pemahaman kami hal ini menjadi salah satu sumber penting kegaduhan di DPRD Humbang Hasundutan juga demi kepentingan rakyat.
Dalam aksi juga dikemukanan agar partai politik yang ada di Humbang Hasundutan untuk segera mengganti DPRD saat ini dengan kader yang berintegritas, jujur dan mampu menampung aspirasi rakyat.
“Apabila DPRD dan partai politik tidak melakukan ini. Maka, kami bersama rakyat Humbang Hasundutan akan mengambil alih, menduduki dan mengembalikan kedaulatan rakyat yang seutuhnya dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Dengan tembusan, Kementerian Dalam Negeri, pimpinan seluruh partai politik, Bupati/Wakil Bupati Humbang Hasundutan. Demikian surat pernyataan sikap ini, kami sampaikan,” tandas Richard.
Dari amatan wartawan menyebutkan, sebanyak 10 an pengunjuk rasa dari Aliansi Masyarakat Kampus menggelar aksi damainya.
Namun, dalam aksi ini tidak ada mendapat pengawalan dari pihak Satpol PP dan kepolisian.
Dan, dari 25 anggota dewan tidak ada menghadiri. Selain, sejumlah pegawai Sekretariat Dewan.
Namun, aksi ini mereka menempelkan beberapa spanduk ke kantor DPRD. Seperti bertuliskan, ‘Suarakan dan Lawan. Wakil Rakyat Darurat Kemanusiaan dan Arogansi Kaum terdidik. Harap Waras’
Selain itu, ‘Semua Anggota DPRD Humbahas Mundur Saja Kalau Jadi Aktor FTV’. Serta spanduk dengan tulisan ‘DPRD Humbang Hasundutan Jangan Konyol Main Segel-Segelan’. (des/ram)
