JAKARTA-Aktivitas tinggi Gunung Sinabung membawa dampak cukup besar. Penanganan ribuan pengungsi menghabiskan dana miliaran rupiah. Setidaknya, dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) saja telah dikeluarkan Rp18 miliar.
Selama ini dana untuk penanganan Sinabung secara keseluruhan menggunakan hasil patungan anggaran Pemkab karo dan BNPB. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho menuturkan, sebenarnya penangung jawab utama penanganan Sinabung adalah Pemda setempat. Dalam hal ini, Pemkab Karo dibantu Pemprov Sumut. Namun, bukan berarti pihaknya bisa lepas tangan.
Menurut dia, tugas utama BNPB di setiap lokasi bencana, termasuk Sinabung, adalah mengkoordinir potensi nasional untuk memberi bantuan yang tidak tertangani Pemda setempat. Hal itu telah diatur dalam UU nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana.Sejak September 2013, dana kebencanaan untuk Sinabung yang keluar dari kantong BNPB mencapai Rp17,97 miliar. “Dana itu dibagi dalam empat pos, yakni dana siap pakai, logistik, biaya pengiriman logistik, dan dana cash for work,” terangnya saat dikonfirmasi kemarin.
Alokasi dana cash for work menjadi pos terbesar, yakni Rp7,2 miliar. Setiap kepala keluarga mendapatkan Rp 500 ribu tiap 10 hari. Kemudian, anggaran terbesar kedua adalah untuk pos logistik sebesar Rp4,97 miliar. Dana tersebut untuk keperluan tenda pengungsi, family kit, peralatan dapur, masker, dan peralatan lainnya hingga tambahan lauk pauk.
Untuk mengirimkan semua logistik tersebut, BNPB menghabiskan dana Rp3,05 miliar. Sedangkan, pos dana siap pakai memakan biaya Rp2,75 miliar. Anggaran tersebut habis untuk operasional tanggap darurat, makanan pengungsi, dan aktivasi pos komando tanggap darurat Sinabung.
Hingga kemarin sore, BNPB mencatat jumlah pengungsi mencapai 21.893 jiwa atau 6.815 KK. Para pengungsi tersebar di 33 lokasi pengungsian. “Ada tambahan pengungsi dari Desa Tanjungmorawa ke Los Siabangabang, Kecamatan Kutabuluh.
27 Erupsi hingga Pukul 18.00 WIB
Sementara itu, aktivitas Gunung Sinabung hingga Minggu (5/1) masih tinggi. Sampai pukul 18.00 WIB tercatat 27 kali erupsi yang diiringi dengan luncuran awan panas dan lava pijar.
Petugas Pos Pemantau Gunung Api (PPGA) Sinabung, Pusat Vukanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Kecamatan Simpang Empat, Windi cahya, mengatakan telah terjadi erupsi dengan tinggi kolom debu dan awan panas yang bervariasi. “Hingga kini aktivitas gunung Sinabung masih tinggi, zona merah masih tetap pada 5 km, kita imbau agar tidak ada lagi yang beraktivitas disitu,” ujarnya, kemarin.
Terkait hujan lumpur yang sempat melanda kawasan Desa Berastepu Sabut (4/1), menurut Windi, itu merupakan akibat debu erupsi yang dilontarkan Sinabung kemarin dan kawasan sekitar gunung dilanda hujan mengakibatkan campuran debu dan hujan.
Pantauan PPGA kemarin secara visual teramati cuaca mendung. Angin tenang dan perlahan bergerak ke arah Barat Daya. Teramati erupsi dengan ketinggian kolom debu erupsi 500-2.000 m. Luncuran awan panas ke arah Tenggara-Selatan dengan jarak luncur 1.500 -3.000 m serta luncuran lava pijar ke arah Tenggara-Timur.
Di sisi lain, pergantian Dan SatGas Bencana Erupsi Sinabung dari unsur TNI ke jajaran SKPD Pemkab Karo terus disorot. Langkah yang terbilang coba-coba ini harusnya tidak dilakukan mengingat semakin meningginya aktivitas gunung api Sinabung.
“Ini seperti trial namanya, selama ini kan sudah bagus baik instrumen maupun pelaksanaan di lapangan,” ujar Ketua DPRD Karo, Effendi Sinukaban, Sabtu (4/1) malam.
Lebih lanjut Sinukaban menerangkan, keputusan Bupati Karo menunjuk Kepala Dinas Perhubungan, Lesta Karokaro, merupakan langkah berani. “Secara pribadi dan lembaga, saya lebih sepaham jika Dan SatGas tetap dipegang oleh unsur TNI karena mereka lebih disiplin dan komando. Jadi, dalam hal kontijensi cepat dan fokus melakukan penanganan di lapangan. Lihat saja, ketika mengevakuasi warga, TNI dan Polri lebih mampu berinteraksi,” tambah Effendi.
Namun, dengan telah diputuskannya perubahan organisasi di tubuh satuan tugas penanganan bencana erupsi Sinabung tentu DPRD akan tetap melakukan pengawasan. “ Tidak ada rapat unsur muspida dalam penanganan erupsi Sinabung sejak awal, kita di DPRD Karo bisa mendapatkan informasi penting berkat koordinasi yang baik dengan Dan SatGas yang lama, Dandim 0205 TK,Letkol Kav Prince Meyer Putong. Dia seperti jembatan hidup yang mampu menggunakan apa yang dimiliki untuk membagi informasi,” tambah Effendi.
Makanan Harus Dipantau
Sebelumnya kritik pada pemerintah sempat dilontarkan dokter spesialis penyakit Tropik dan Infeksi DR Dr Umar Zein DTMH&H Sp Pd KPTI. Menurutnya, meletusnya Sinabung dikhawatirkan memberi dampak yang cukup besar bagi kesehatan masyarakat. Selain karena material gunung seperti debu yang bisa membuat warga sakit, makanan untuk pengungsi juga wajib diperhatikan. Itulah sebab pemerintah harus membantu mengontrol makanan para pengungsi. “Tidak hanya masyarakat, pemerintah yang harus diimbau untuk terus memperhatikan masyarakatnya. Penyakit yang paling sering timbul dalam keadaan seperti ini dalam lingkungan pengungsian adalah diare. Biasanya dalam tempat pengungsian, kehigienisan makanan itu tidak terpantau sehingga perlu persan dari pemerintah juga untuk ini,” ujarnya,pekan lalu.
Lanjutnya, pemerintah, khususnya Dinas Kesehatan Sumut, Dinas Sosial dan bagian Lingkungan diminta untuk ikut berperan dan memantau kondisi yang terjadi. Tidak hanya menunggu laporan dari pihak pemerintah Karo. “Sudah seharusnya pemerintah memantu dan proaktif dengan keadaan di sana. Nonpemerintah saja memberi bantuan, masak tunggu diminta baru memberikan. Harus juga ikut memantau dan memikirlan,” katanya.(byu/jpnn/riz/nng/smg/pu/rbb)
