VIDCON: Wali Kota Binja, HM Idaham bersama jajaran saat mengikuti rapat melalui video conference dengan Gubsu Edy Rahmayadi di ruangan Binjai Command Center, Senin (4/5).
tedi/ SUMUT POS
VIDCON: Wali Kota Binja, HM Idaham bersama jajaran saat mengikuti rapat melalui video conference dengan Gubsu Edy Rahmayadi di ruangan Binjai Command Center, Senin (4/5). Tedi/ SUMUT POS
BINJAI, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Binjai, HM Idaham mengikuti rapat jarak jauh melalui Video Conference bersama Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi di Ruangan Binjai Command Center (BCC), Senin (4/5).
Dalam rapat tersebut, Gubsu Edy Rahmayadi selaku pimpinan rapat mengatakan, Pemprov Sumut menyiapkan anggaran sebesar Rp300 miliar dalam rangka jaring pengamanan sosial untuk semua kabupaten/kota se-Sumut. Nantinya, penyaluran bantuan akan berpedoman pada jumlah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Dalam kesempatan itu, Wali Kota Binjai melaporkan jumlah masyarakat kurang mampu yang masuk dalam DTKS sebanyak 22. 677 Kepala Keluarga (KK) di Kota Binjai. Di dalamnya sudah ditampung dengan PKH dan BLT.
“Kami memiliki 7.000 masyarakat yang riil berdasarkan DTKS yang harus dibantu segera. Karena tidak pun karena wabah virus Corona, mereka memang sudah rakyat yang tidak mampu Pak,” ucap Idaham.
Wali Kota 2 periode ini juga menjelaskan bahwa sebelumnya Pemerintah kota Binjai sudah melakukan bantuan jaring pengaman sosial kepada 45.000 KK di kota Binjai dengan menggunakan APBD Kota Binjai. (ted/han)
VIDCON: Wali Kota Binja, HM Idaham bersama jajaran saat mengikuti rapat melalui video conference dengan Gubsu Edy Rahmayadi di ruangan Binjai Command Center, Senin (4/5). Tedi/ SUMUT POS
BINJAI, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Binjai, HM Idaham mengikuti rapat jarak jauh melalui Video Conference bersama Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi di Ruangan Binjai Command Center (BCC), Senin (4/5).
Dalam rapat tersebut, Gubsu Edy Rahmayadi selaku pimpinan rapat mengatakan, Pemprov Sumut menyiapkan anggaran sebesar Rp300 miliar dalam rangka jaring pengamanan sosial untuk semua kabupaten/kota se-Sumut. Nantinya, penyaluran bantuan akan berpedoman pada jumlah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Dalam kesempatan itu, Wali Kota Binjai melaporkan jumlah masyarakat kurang mampu yang masuk dalam DTKS sebanyak 22. 677 Kepala Keluarga (KK) di Kota Binjai. Di dalamnya sudah ditampung dengan PKH dan BLT.
“Kami memiliki 7.000 masyarakat yang riil berdasarkan DTKS yang harus dibantu segera. Karena tidak pun karena wabah virus Corona, mereka memang sudah rakyat yang tidak mampu Pak,” ucap Idaham.
Wali Kota 2 periode ini juga menjelaskan bahwa sebelumnya Pemerintah kota Binjai sudah melakukan bantuan jaring pengaman sosial kepada 45.000 KK di kota Binjai dengan menggunakan APBD Kota Binjai. (ted/han)
