ICW: Bupati Dairi Kurang Serius

DAIRI, SUMUTPOS.COM – Penunjukan Pelaksana tugas (Plt) Direktur PD Pasar Dairi kepada Edward Hutabarat, dinilai belum adanya keseriusan Pemkab Dairi membenahi pasar.

Hal itu disampaikan Koordinator Indonesian Corruption Watch (ICW) Dairi-Pakpak Bharat, Marulak Siahaan menangapi penunjukan Edward Hutabarat sebagai pelaksana Direksi Perusahaan Pasar Dairi.

Sebab, menurut Marulak, Edward Hutabarat salah satu dari Badan Pengawas PD Pasar Dairi, dan juga sebagai Kepala Inspektorat Dairi. “Penunjukan itu pertanda Bupati Dairi tidak serius membenahi Pasar Sidikalang sebagai salah satu prioritas program kerja 100 hari. Atau ada hal- hal lain,”ujar Marulak Siahaan, Senin (5/8), di Sidikalang.

Carut-marutnya kondisi PD Pasar Dairi, lanjutnya, harusnya badan pengawas ikut bertanggung jawab. Sebab, badan pengawas menerima honor dari PD Pasar. “Persoalan PD Pasar tidak lepas dari tanggung jawab badan pengawas. Mereka tidak bekerja sebagai pengawas. Kenapa mereka tahu persoalan PD Pasar, tidak melakukan pembenahan,” kata Marulak.

Masih kata Marulak, bagaimana menjadi pelaksana direktur memenejerial PD Pasar, sedangkan badan pengawas yang berfungsi mengawasi tidak berjalan. “Persoalan PD Pasar tidak semata hanya pengutipan retribusi, tetapi bagimana menata tanpa merugikan pedagang,”imbuhnya.

Seharusnya, sambung Marulak, Bupati Dairi menghunjuk orang yang tepat dan profesional, yang tidak bagian dari persoalan PD Pasar tersebut. “Dengan demikian, masyarakat yakin bahwa pembenahan pasar tidak hanya sekedar wacana dan seremonial,”pungkasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi, Sebastianus Tinambunan, Sabtu (3/8) lewat telepon mengatakan, penunjukan Edward Hutabarat sebagai pelaksana direktur sudah sesuai prosedur. Bila jajaran direksi mundur, akan diambil alih oleh badan pengawas. “Pelaksana direktur diminta untuk menata, melakukan penagihan piutang dan menbayarkan gaji pegawai yang menunggak 9 bulan,”terang Sebastianus.

Saat ditanya carut- marutnya kondisi PD Pasar Dairi, apakah badan pengawas tidak ikut bertanggungjawab, Sebastianus mengatakan, mereka mengetahui persoalan itu, makanya badan pengawaslah yang dihunjuk sebagai pelaksana. Sebastianus mengaku, bahwa badan pengawas sudah pernah melaporkan kondisi PD Pasar Dairi.

Sementara itu, Pelaksana Direktur PD Pasar Dairi, Edward Hutabarat mengaku sebagai badan pengawas sudah mengetahui persoalan itu selama ini. Harusnya badan pengawas juga ikut bertanggungjawab atas kondisi itu. Jajaran Direksi PD Pasar Dairi periode 2015-2020, tidak pernah melaporkan hasil kinerja ke badan pengawas. “Itu lah kelemahan kami sebagai Badan Pengawas PD Pasar Sidikalang,” ucapnya.

Edward mengaku paling getol memperingatkan jajaran direksi untuk melaporkan hasil kinerja. Lebih lanjut dikatakannya, pihaknya pernah mengajukan mundur sebagai badan pengawas, tetapi Bupati Dairi tidak memberikan izin. “Badan pengawas tidak menerima honor sejak Juni 2018 hingga sekarang,” tutur Edward.(mag-10/han)

DAIRI, SUMUTPOS.COM – Penunjukan Pelaksana tugas (Plt) Direktur PD Pasar Dairi kepada Edward Hutabarat, dinilai belum adanya keseriusan Pemkab Dairi membenahi pasar.

Hal itu disampaikan Koordinator Indonesian Corruption Watch (ICW) Dairi-Pakpak Bharat, Marulak Siahaan menangapi penunjukan Edward Hutabarat sebagai pelaksana Direksi Perusahaan Pasar Dairi.

Sebab, menurut Marulak, Edward Hutabarat salah satu dari Badan Pengawas PD Pasar Dairi, dan juga sebagai Kepala Inspektorat Dairi. “Penunjukan itu pertanda Bupati Dairi tidak serius membenahi Pasar Sidikalang sebagai salah satu prioritas program kerja 100 hari. Atau ada hal- hal lain,”ujar Marulak Siahaan, Senin (5/8), di Sidikalang.

Carut-marutnya kondisi PD Pasar Dairi, lanjutnya, harusnya badan pengawas ikut bertanggung jawab. Sebab, badan pengawas menerima honor dari PD Pasar. “Persoalan PD Pasar tidak lepas dari tanggung jawab badan pengawas. Mereka tidak bekerja sebagai pengawas. Kenapa mereka tahu persoalan PD Pasar, tidak melakukan pembenahan,” kata Marulak.

Masih kata Marulak, bagaimana menjadi pelaksana direktur memenejerial PD Pasar, sedangkan badan pengawas yang berfungsi mengawasi tidak berjalan. “Persoalan PD Pasar tidak semata hanya pengutipan retribusi, tetapi bagimana menata tanpa merugikan pedagang,”imbuhnya.

Seharusnya, sambung Marulak, Bupati Dairi menghunjuk orang yang tepat dan profesional, yang tidak bagian dari persoalan PD Pasar tersebut. “Dengan demikian, masyarakat yakin bahwa pembenahan pasar tidak hanya sekedar wacana dan seremonial,”pungkasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi, Sebastianus Tinambunan, Sabtu (3/8) lewat telepon mengatakan, penunjukan Edward Hutabarat sebagai pelaksana direktur sudah sesuai prosedur. Bila jajaran direksi mundur, akan diambil alih oleh badan pengawas. “Pelaksana direktur diminta untuk menata, melakukan penagihan piutang dan menbayarkan gaji pegawai yang menunggak 9 bulan,”terang Sebastianus.

Saat ditanya carut- marutnya kondisi PD Pasar Dairi, apakah badan pengawas tidak ikut bertanggungjawab, Sebastianus mengatakan, mereka mengetahui persoalan itu, makanya badan pengawaslah yang dihunjuk sebagai pelaksana. Sebastianus mengaku, bahwa badan pengawas sudah pernah melaporkan kondisi PD Pasar Dairi.

Sementara itu, Pelaksana Direktur PD Pasar Dairi, Edward Hutabarat mengaku sebagai badan pengawas sudah mengetahui persoalan itu selama ini. Harusnya badan pengawas juga ikut bertanggungjawab atas kondisi itu. Jajaran Direksi PD Pasar Dairi periode 2015-2020, tidak pernah melaporkan hasil kinerja ke badan pengawas. “Itu lah kelemahan kami sebagai Badan Pengawas PD Pasar Sidikalang,” ucapnya.

Edward mengaku paling getol memperingatkan jajaran direksi untuk melaporkan hasil kinerja. Lebih lanjut dikatakannya, pihaknya pernah mengajukan mundur sebagai badan pengawas, tetapi Bupati Dairi tidak memberikan izin. “Badan pengawas tidak menerima honor sejak Juni 2018 hingga sekarang,” tutur Edward.(mag-10/han)