LANGKAT- Studi banding segenap Kepala Sekolah (Kasek) dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (KUPTD) ke Pulau Bali diragukan manfaatnya sesuai tugas pokok dan fungsinya. Dikhawatirkan, kegiatan yang dibuat Forum Kasek tak akan bisa diterapkan di Langkat.
“Studi banding bukanlah jalan-jalan biasa, pertanggung jawabannya harus jelas. Porsi para Kasek maupun KUPTD itu apakah sudah tepat. Bila mau bicara tentang kemajuan pendidikan, nggak mesti berkaca ke Pulau Dewata. Lagian, harus diingat Bali punya latar belakang PAD seperti Langkat atau tidak. Makanya wajar dunia pendidikan mereka lebih dibanding Langkat,” kata Misno Adi aktifis Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Masyarakat Pancasila Indonesia (MPI), Selasa (6/12).
Misno mengungkapkan studi banding melibatkan keluarga Kasek ataupun KUPTD disebut-sebut menggunakan biaya sendiri, dinilai kurang tepat sasaran. Pasalnya, untuk menjalankan visi misi Bupati memajukan dunia pendidikan seharusnya dengan kinerja, bukan membuat perjalanan ke Bali yang terkesan menghambur-hamburkan uang.
Kabag Humas Pemkab Langkat H Syahrizal menjelaskan kegiatan itu dilakukan Forum Kasek itu tidak seluruhnya menyertakan keluarga hanya sesuai kemampuan masing-masing Kasek dan KUPTD. Sedangkan dugaan indisipliner sesuai PP53/2010 sepanjang sepengetahuan pimpinan tidak bermasalah atau menyalahi, karena sudah ada izin tidak masuk kerja selama tiga hari yakni Senin (6/12) hingga Rabu (8/12).
“Pemkab dalam kaitan hal ini tidak asal cakap-cakap. Bupati mengijinkan studi banding yang menggunakan dana pribadi dengan syarat tidak mengganggu proses belajar mengajar siswa. (mag-4)
