BINJAI- Minimnya pendapatan asli daerah (PAD) Kota Binjai yakni hanya Rp 46 miliar, membuat Pemko Binjai masuk dalam daftar salah satu kabupate/kota rawan bangkrut di Sumut. Apalagi, belanja pegawai Pemko Binjai mengalami pembengkakan setiap tahunnya. Hal ini diungkapkan Kepala Bagian (Kabag) Keuangan dan Aset Daerah Binjai, Aspian ketika dikonfirmasi beberapa waktu lalu.
Dijelaskan Aspian, menilik dari aspek biaya langsung dan tidak langsung yang belum berimbang, sah-sah saja bila Kota Binjai dikatakan rawan bangkrut. Apalagi, hanya mengandalkan PAD sebesar Rp 46 miliar yang diperoleh dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) dan retribusi pasar dan parkir.
“Kalau dibilang Binjai bangkrut mungkin saja, tapi dilihat dari sudut mana dulu. Memang kalau dilihat dari persentase belanja langsung dengan tidak langsung yang tidak seimbang, mungkin sah-sah saja dibilang bangkrut. Tapikan kita tetap berupaya agar anggaran yang kita punya bisa dilaksanakan seperti yang ditetapkan pemerintah,” ujarnya.
Diakui Aspian, saat ini belanja langsung Pemko Binjai sebesar 60 persen dan belanja tak langsung sebesar 40 persen. Besarnya biaya langsungnya, diperuntukkan bagi gaji pegawai dan biaya oprasional pegawai Pemko Binjai.
“Ya, kalau hanya mengandalkan PAD kita yang tidak seberapa itu, mungkin roda pemerintah di Binjai ini sudah tidak berjalan. Untungnya, ada dana perimbangan dari pemerintah pusat, sehingga semua biaya belanja daerah dapat terpenuhi,” paparnya.
Untuk tahun 2013 ini sambungnya, dana perimbangan pusat yang diterima Pemko Binjai sebesar Rp 538 miliar yang terdiri dari DAU Rp 477 miliar dan DAK Rp 62 miliar. Selain itu, ada pula dana Bantuan Daerah Bawahan (BDB) dari Provinsi sebesar Rp 96 miliar, kemudian biaya Corporate Social Responsibility (CSR) dari Bank Sumut senilai Rp300 juta.
“Memang kalau dilihat dari jumlahnya cukup besar, tapikan pencairannya tidak sekaligus. Seperti dana DAU atau DAK, ditransfer setiap bulan selama 12 bulan. Demikian pula dengan BDB, juga tidak bisa dicairkan sekaligus, biasanya pertriwulan. Sedangkan biaya CSR diluar dari APBD,” jelasnya.
Wali Kota Binjai HM Idaham ketika dikonfirmasi usai rapat paripurna pengesahan APBD Binjai TA 2013 di gedung dewan, mengakui besaran biaya langsung dan tidak langsung belum sesuai, tapi dia menjamin pembangunan di Kota Binjai tetap berjalan.
“Bangkrut, nggak juga ah. Kan bisa kalian lihat pembangunan yang sudah berjalan. Memang untuk biaya langsung dan tidak langsung belum sesuai, karena belanja pegawai kita masih cukup tinggi. Sebelum saya kemari PAD Binjai cuma Rp18 miliar, tapi sekarang sudah Rp46 miliarada untuk meningkatkan lumbung PAD kita,” katanya.(ndi)
