Status Prioritas Danau Toba Terancam Dicabut
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Status superprioritas Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba terancam dicabut oleh Pemerintah Pusat. Alasannya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalami kendala dalam melakukan serap anggaran senilai Rp4 triliun yang disiapkan untuk Danau Toba, karena sulitnya pembebasan lahan.
“Minimnya serapan anggaran terjadi karena permasalahan dasar dalam pengembangan kawasan pariwisata belum berjalan baik, yaitu masalah lahan,” ungkap pengamat pariwisata Sumut.
Wahyu A Pratomo, saat dikonfirmasi Sumut Pos, Minggu (9/2).
Wahyu yang juga anggota Kelompok Kerja Pariwisata Kawasan Dana Toba dan Pariwisata Berkelanjutan (KK-PKDT & PB) Universitas Sumatera Utara (USU), menjelaskan untuk menyelesaikan masalah lahan ini, Pemkab se-Kawasan Danau Toba mesti ikut serta membantu menuntaskan kendala tersebut.
“Kewenangan dalam pembebasan lahan berada pada pemerintah daerah. Oleh karena itu, kepala daerah di kawasan Danau Toba perlu strategi untuk menyelesaikan masalah ini. Apalagi di sekitar kawasan Danau Toba banyak lahan yang memiliki status tanah adat,” sebut Wahyu.
Menurut Wahyu, perlu strategi komunikasi yang baik antara pimpinan daerah dengan masyarakat. Dari sudut pandang makro, jelasnya, bila Pemerintah Pusat tidak melanjutkan status superprioritas KSPN di Danau Toba, maka pengembangan Danau Toba menjadi kurang baik.
“Jika anggaran pemerintah untuk membangun sarana dan prasarana dalam jumlah tidak terserap dengan baik, tentu akan mengurangi optimalisasi pertumbuhan ekonomi Sumut,” tutur Wahyu.
Namun dari sudut pandang mikro, menurut Wahyu, masyarakat yang memiliki lahan di kawasan itu merasa, hal tersebut mungkin yang terbaik. Karena mempertahankan tanah adat menyangkut perlindungan hak atas lahan yang dimiliki secara turun-temurun, serta keberlangsungan mata pencaharian, dan lain-lain.
“Untuk itu, strategi komunikasi dan partisipasi masyarakat harusnya dilakukan sejak awal. Jangan langsung membuat sebuah aksi, yang dapat memunculkan konfilik,” sebut Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) USU itu.
Oleh karena itu, lanjunya, status superprioritas KSPN mungkin tidak perlu terlalu dipaksakan dalam jangka waktu tertentu, jika masyarakat merasa belum dikomunikasikan secara baik. “Pimpinan daerah harus lebih intens berdialog terkait jalan keluar bersama yang disepakati. Karena masalah lahan kewenangannya ada di pemkab. Mereka harus dapat berdiskusi dengan masyarakat agar lahannya rela dibeli. Apakah dengan harga kesepakatan sesuai dengan harga pasar, atau dengan cara berdialog dengan tokoh adat/masyarakat,” ujar Wahyu.
Ia menambahkan, perlu kerja sama membangun sebuah kawasan pariwisata, sehingga masyarakat mendapat penghasilan. Atau skema lainnya yang berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat
“Misalnya, pemda melalui BUMD membeli lahan rakyat, lalu bekerja sama dengan investor untuk membangun kawasan wisata. Jadi ada partisipasi untuk memiliki. Masyarakat menjaga tempat wisata sebagai sumber penerimaannya dan daerah juga memiliki PAD dari tempat-tempat wisata yang ada,” tandasnya.
Percepatan Operasional Kualatanjung
Masih soal pembangunan di Sumatera Utara, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, menyatakan mendukung penuh percepatan pembangunan di Sumut sebagai salahsatu provinsi yang menjadi prioritas pembangunan nasional.
“Untuk percepatan pembangunan di Sumatera Utara, kita akan dukung penuh,” ujar Erick Thohir saat ditemui Wakil Gubernur Sumut, Musa Rajekshah, di Kantor Kementerian BUMN Jalan Medan Merdeka Selatan Jakarta Pusat, Jumat (7/2). Turut hadir Wakil Ketua DPRD Sumut Harun Mustafa Nasution serta Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sumut, Armansyah Effendy Pohan.
Pertemuan antara lain membahas percepatan pengembangan Pelabuhan Kualatanjung. Menteri BUMN dan Wagub percaya, sinergi dan kolaborasi adalah kunci keberhasilan dalam mewujudkan Indonesia unggul dan Sumut bermartabat. Keduanya juga sepakat, bahwa pengembangan Pelabuhan Kualatanjung akan berdampak positif terhadap perekonomian Indonesia khususnya masyarakat Sumut.
Wagub sebelumnya menyampaikan, dalam waktu dekat depot minyak atau Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) milik PT Pertamina akan segera dibangun di kawasan Pelabuhan Kualantanjung, Kabupaten Batubara.
“Dengan adanya fasilitas depot minyak ini, bisa menyimpan minyak bumi dan petrokimia. Nantinya dari TBBM ini, produk minyak bumi akan dikirim ke SPBU maupun industri ke seluruh Sumatera Utara,” ujar pria yang akrab disapa Ijeck.
Ijeck menjelaskan dengan dibangunnya kilang minyak tersebut, sedikitnya akan lahir lapangan kerja untuk 25.000 orang. “Keberadaan Terminal Bahan Bakar Minyak akan memberi kontribusi penting untuk mempercepat pertumbuhan di Sumut. Dengan adanya depot ini akan semakin banyak menyerap tenaga kerja sehingga bisa meningkatkan perkenomian kita dan PAD Sumut,” tambahnya.
Ijeck pun optimis, bahwa kilang minyak ini akan mampu mendatangkan banyak investor ke Sumut. “Jika depot ini sudah berdiri, peluang investor untuk menanamkan modalnya di Sumut akan semakin besar. Hal ini akan berdampak positif terutama dapat meningkatkan tingkat perekonomian kita, meningkatkan angka tenaga kerja, sehingga meningkatkan kesejahteraan di Sumut,” harapnya. (gus/prn)
