DAIRI, SUMUTPOS.CO – Ketidakharmonisan antara Bupati dan Wakil Bupati Dairi, Eddy Keleng Ate Berutu dan Jimmy AL Sihombing mulai terkuak ke publik. Pemicunya, minimnya koordinasi di antara keduanya. Jimmy selaku wakil bupati merasa jarang dilibatkan dalam pengambilan kebijakan, termasuk dalam lelang jabatan dan pelantikan pejabat di lingkungan Pemkab Dairi.
PERISTIWA Wakil Bupati Dairi, Jimmy AL Sihombing yang menginterupsi proses pelantikan pejabat eselon dua di kabupaten itu, memang cukup mengejutkan. Sebab, selama ini Dairi dikenal adem dari gonjang-ganjing politik lokal.
Ketika ditemui wartawan di ruang kerjanya, Kamis (9/7), Jimmy mengakui, saat ini hubungan komunikasinya dengan Bupati Eddy Keleng Ate Berutu sedang kurang baik. Namun begitu, Jimmy mengaku akan tetap mengemban amanah serta melaksanakan tugas dengan baik. “Saya akan tetap melakukan tugas dan fungsi pokok (tupoksi) sebagai Wakil Bupati, seperti diamanatkan undang-undang kepada saya,” katanya.
Jimmy mengungkapkan, apa yang dia lakukan saat pelantikan pejabat eselon 2 di Balai Budaya Sidikalang, Selasa (7/7) lalu, adalah bentuk protes agar ke depan, antara dirinya dengan bupati saling berkoordinasi dalam membuat kebijakan.
Sebagai wakil bupati, kata Jimmy, tupoksinya adalah melakukan evaluasi, pengawas, dan pembina (Wasbin) terhadap aparatur sipil negara (ASN) serta memberikan pertimbangan kepada bupati. “Bagaimana saya mau mengevaluasi dan memberikan pertimbangan bila saya tidak dilibatkan atau tidak ada koordinasi dengan bupati,” ucap Jimmy.
Dia juga menegaskan, legitimasi wakil bupati dengan bupati adalah sama. “Kami satu paket dipilih rakyat, berarti saya dan bupati sama-sama bertanggungjawab kepada masyarakat. Saya tidak minta yang macam-macam. Saya hanya butuh koordinasi bilamana dalam membuat kebijakan, termasuk pengisian jabatan harus saling koordinasi,” tegasnya.
Jimmy menyadari, kejadian seperti ini akan merugikan keduanya. Artinya, pasangan bupati dan wakil bupati yang mendapat mandat mayoritas dari masyarakat Dairi pada Pilkda serentak 2018 lalu dan dilantik pada, 24 April 2019 tersebut, tidak akan bisa mewujudkan visi misi bila terus bersiteru. Karenanya, dia membuka bersedia untuk melakukan rekonsiliasi dengan Bupati Eddy Kelleng Ate Berutu. “Saya siap untuk duduk bersama dan memulihkan hubungan keharmonisan guna mewujudkan visi misi serta program kerja selama menjabat Bupati/Wakil Bupati Dairi periode 2019-2024 mendatang,” pungkasnya.
Menyikapi memanasnya hubungan Eddy-Jimmy, Anggota DPRD Sumut, Anwar Sani Tarigan mengaku sangat menyesalkan hal itu.
Menurutnya, bupati dan wakilnya harus kompak, sejalan dalam mengemban amanah yang diberikan rakyat. “Mereka itukan satu paket, kalau mereka tidak harmonis, bagaimana program bisa jalan? Mereka berdua harus solid, supaya janji mereka kepada masyarakat saat kampanye untuk mewujudkan perubahan menuju Dairi Unggul. Jika mereka berdua sudah pecah kongsi, masyarakat Dairi yang jadi korban karena program pembangunan tidak berjalan dengan baik,” tandasnya.
Sebelumnya, ketidakharmonisan Bupati dan Wabup Dairi terjadi pada pelantikan pejabat eselon 2 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi, Selasa (7/7) sore. Di saat Sekretaris Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Horas Padede sedang membacakan daftar nama pejabat yang akan dilantik, tiba-tiba Jimmy AL Sihombing masuk ke ruangan dan mendatangi arena pelantikan serta langsung naik ke podium mengambil mikropon.
Begitu naik ke podium, Jimmy melambaikan tangan ke arah Horas Pardede untuk menghentikan sementara pembacaan nama pejabat yang akan dilantik. Jimmy meluapkan isi hatinya, dan mempertanyakan kepada Kepala BKPSDM, Dapot Hasudungan Tamba, kenapa dirinya tidak diundang dalam pelantikan pejabat itu.
Jimmy juga mempertanyakan hal itu kepada Bupati Eddy Keleng Ate Berutu. “Kenapa begini Pak Bupati, tolonglah kita koordinasi. Kita kan sama-sama dipilih rakyat, kita kan satu paket. Bagaimana visi misi kita bisa kita jalankan kalau kita saja tidak harmonis,” pungkasnya saat itu.(rud/ram)
