MEDAN, SUMUTPOS.CO -Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) tahun ini menganggarkan Rp50 miliar untuk pembangunan gedung pendidikan dan pelatihan (diklat), khususnya kepemimpinan tingkat (pim) II, sekaligus mempersiapkan sumber daya pelatih (widyaswara).
Hal ini sesuai harapan Gubernur Sumut HT Erry Nuradi, agar Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BP SDM) dapat mengagendakan diklat kepemimpinan bagi pejabat secara berkelanjutan tiap tahunnya.
Erry mengatakan, untuk peningkatan kapasitas serta kewenangan melakukan diklat pim II, yang khusus bagi pejabat setingkat eselon II, pihaknya juga terus menggenjot agar pemerintah pusat memberikan kepercayaan kepada Pemprov Sumut, khususnya BP SDM, dalam melakukan diklat pim III dan IV, seperti saat ini.
“Saat ini Pemprov Sumut sudah banyak melakukan perubahan, termasuk sarana dan prasarana. Tahun ini akan dibangun balai diklat lebih baik lagi, dengan anggaran Rp50 miliar. Mudah-mudahan ada energi baru, dan bisa menyelenggarakan diklat pim II, setelah fasilitas dan SDM-nya siap. Tapi diklat pim III dan IV juga harus terus ditingkatkan,” jelas Erry dalam arahannya pada Pembukaan Diklat Kepemimpinan Tingkat III dan Tingkat IV Angkatan X, yang bakal digelar 10 April-27 Juli 2017 mendatang di Aula Mawar Kantor BP SDM Sumut, Jalan Ngalengko Medan, Senin (10/4).
“Diharapkan kegiatan seperti ini selalu dilaksanakan, termasuk juga untuk para guru SMA. Jadi tidak hanya kepemimpinan, tapi juga diklat fungsional. Ini dalam rangka meningkatkan capacity building,” imbuh Erry.
Erry mengatakan, saat ini capacity building pejabat di Sumut, masih tertinggal dibandingkan sejumlah provinsi lain. Karena itu ia berharap, dengan diklat tersebut, para pejabat baik di lingkungan Pemprov Sumut maupun di pemkab/pemko, bisa meningkatkan kinerja dan jiwa kepemimpinannya, serta yang terpenting sesuai kompetensi masing-masing.
Erry juga berharap, ada regulasi yang mengharuskan seorang aparatur sipil negara (ASN) mengikuti diklat sebelum menduduki jabatan. “Bedanya dengan TNI-Polri, untuk mendapatkan jabatan harus sekolah dulu. Kalau di pemerintahan, sudah punya jabatan baru sekolah,” jelasnya.
Ia menyampaikan, dari total 54 jabatan eselon II, yang mengikuti diklat pim II baru 30 persen. Untuk eselon III, baru 264 atau 63 persen dari total 418 jabatan. Termasuk eselon IV, baru sekitar 16 persen, yakni 194 orang. “Jadi tugas BP SDM ini masih banyak lagi. Ini masih target untuk provinsi, belum lagi yang di kabupaten/kota. Jadi diharapkan diklat ini berkesinambungan. Bahkan kalau bisa dibuat lebih singkat, supaya banyak yang bisa ikut,” kata Erry.
Dalam hal peningkatan capacity building tersebut, lanjut Erry, ia berpesan agar seluruh pejabat dan ASN, menjadi orang yang beruntung. Falsafah yang digunakan adalah hari ini harus lebih baik dari kemarin, hari esok harus lebih baik dari hari ini. “Sekarang zamannya terbuka, semua orang tahu apa yang dilakukan. Makanya BP SDM menjadi ujung tombak untuk peningkatan capacity building,” bebernya.
Sementara terkait peningkatan capacity building, Erry menyindir para pejabatnya yang seringkali menghindari pertanyaan wartawan. Hal tersebut karena ada laporan kepadanya langsung, sejumlah kepala SKPD Pemprov Sumut menolak diwawancarai. “Saya banyak terima komplain dari kawan-kawan media, ketika memerlukan konfirmasi di SKPD terkait, rata-rata pejabatnya mencoba menggunakan ‘ilmu tolak bala’. Ini harus diluruskan, ini zamannya terbuka, harus ada pejabat yang ditugaskan memberikan informasi apa yang dilaksanakan. Kalau ada kendala, bisa dibicarakan,” tegasnya.
Sementara Komite Penjamin Mutu Lembaga Administrasi Negara (LAN), Zakaria Marpaung mengatakan, keunggulan suatu negara bukan hanya dilihat dari anggaran pembangunannya, tapi dari kualitas SDM-nya. Sehingga untuk berkompetisi, satu negara harus menempatkan pejabat yang berkompeten di bidangnya. “Kemajuan di Sumut harus diimbangi dengan kemajuan SDM-nya. Jadi selain sektor unggulan, juga diutamakan pembangunan manusianya. Itu fokus dari pemerintah pusat,” sebutnya.
Sementara Kepala BP SDM Sumut, Bonar Sirait mengatakan, sebanyak 80 orang peserta mengikuti diklat pim III dan IV dari lingkungan Pemprov Sumut, dan pemkab/pemko, masing-masing 40 orang. Dengan mendasari tujuan nilai integritas, profesional, inovatif, peduli. (bal/saz)