LANGKAT- Guna menyahuti keinginan pemerintah mensejahterakan rakyat, melalui bentuk perhatian tanggung jawab sosial perusahaan (investor) diperlukan pengelolaan bermutu. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dinilai sebagai wadah tepat, mempilari tujuan dimaksud.
Pernyataan itu mengemuka ketika berlangsungnya rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III Bidang Keuangan DPRD Kabupaten Langkat dengan sejumlah Satuan Kerja Perangkat Desa (SKPD) Pemkab diantaranya Dispenda, Disperindag, Kantor Pelayanan Terpadu (KPT), Dishub, Satpol-PP, Bag Hukum dan Camat di gedung dewan, Kamis (10/5).
“Bukanlah menjadi hal yang mustahil sepertinya, tugas ataupun beban pemerintah mensejahterakan rakyat kemungkinan sangat terbantu lewat pengelolaan bermutu diambil dari tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) digawein BUMD,” kata Ketua Komisi III, Sri Wahna Kaban.
Wahna didampingi Wakil Ketua Komisi III, H Sunarto, dan sejumlah anggota Hasan Basri, Poiman, Riska P, S Sihotang dan Syahrial Simanjuntak berharap dinas terkait BUMD mengambil langkah sigap.
Tujuannya, menselaraskan harapan bupati saat menghimpun segenap pengusaha berinvestasi di bumi Langkat akhir pekan lalu terkait bentuk perhatian atau CSR terhadap masyarakat. (mag-4)
