23.9 C
Medan
Sunday, June 23, 2024

Jokowi Minta Daerah Tak Gegebah

ARAHAN PRESIDEN: Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi mendengarkan arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melalui video conference  di Kediaman Gubernur, Jalan Pantai Bunga, Deli Tua, Deliserdang, Rabu (10/6).   Biro Humas Setdaprovsu /Fahmi Aulia
ARAHAN PRESIDEN: Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi mendengarkan arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melalui video conference di Kediaman Gubernur, Jalan Pantai Bunga, Deli Tua, Deliserdang, Rabu (10/6). Biro Humas Setdaprovsu /Fahmi Aulia

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada daerah yang menerapkan new normal agar tetap berhati-hati. Karena diperlukan data-data yang valid sebagai rujukan, sehingga tidak gegabah dalam penerapannya. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) pun menyatakan siap melaksanakan segala arahan Presiden untuk menerapkan tatanan baru di tengah pandemi Covid-19.

ARAHAN tersebut disampaikan Presiden yang melakukan video conference dengan kepala daerah se-Indonesia langsung dari Graha BNPB, Jakarta Timur, Rabu (10/6). Gubernur Sumut Edy Rahmayadi mengikuti arahan Presiden tersebut dari kediamannya di kawasan Deli Tua, Deliserdang. Turut serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Sumut.

Dikatakan Presiden, ada beberapa hal yang mesti dilakukan daerah menuju tatanan baru. Pertama, diperlukan persiapan yang ketat. Hal tersebut berupa sosialisasi yang masif dalam hal protokol kesehatan, sehingga kedisiplinan masyarakat mengenai itu dapat terus terjaga. “Sehingga kalau kita masuk ke tatanan normal baru, masyarakat sudah siap,” kata Presiden.

Kedua, pemerintah daerah yang hendak mengajukan tatanan normal baru, harus memperhatikan penentuan waktu. Kalkulasi data dan fakta di lapangan harus tepat. Selain itu, manajemen pemerintah daerah harus dipersiapkan. Mulai dari pelacakan yang agresif hingga fasilitas kesehatan yang ada.

Pada poin ketiga, tidak semua sektor yang akan dibuka. Ada sektor dan aktivitas prioritas yang akan dibuka secara bertahap. Keempat, Presiden menginginkan koordinasi pemerintah provinsi hingga kabupaten/kota harus diperkuat. Begitu pula dengan internal Forkopimda yang juga harus diperkuat. “Lebih penting lagi libatkan semua elemen masyarakat,” kata Presiden.

Terakhir, pemerintah daerah harus memperhatikan data dan fakta di lapangan. Pemerintah harus terus mengevaluasi angka kasus baru yang terjadi di wilayahnya. Karenanya, Jokowi juga meminta Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 untuk membuka data-data terkait penularan viruýs Corona di daerah. Sehingga masyarakat bisa mengetahuinya secara pasti. “Nantinya setiap hari diberikan peringatan kepada daerah-daerah yang kasusnya tertinggi atau kasusnya meninggkat atau angka kematiannya tertinggi,” katanya.

Lebih lanjut, Jokowi juga menuturkan, perlunya dibuka data-data mengenai penularan virus Corona di daerah ini supaya masyarakat tetap waspada. Sehingga data-data tersebut bisa menjadi rujukan untuk masyarakat. “Sehingga semua daerah memiliki kewaspadaan yang sama dalam penanganan di lapangan,” ungkapnya.

Keberhasilan pengendalian Covid-19 di satu daerah, kata Jokowi, bergantung pada kedisiplinan masyarakat dalam menjalani protokol kesehatan. “Jika dalam perkembangan terjadi kenaikan kasus baru, maka akan langsung kita lakukan pengetatan dan penutupan kembali. Jangan sapai ada kesalahan memutuskan sehingga terjadi kenaikan kasus di sebuah daerah,” kata Presiden.

Diketahui, data-data yang dimiliki pemerintah mengenai virus Korona saat ini sudah berdasarkan ýindikator dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dalam virus Korona atau Covid-19 ini.ý Sehingga semuanya dikelompokan lewat empat zona risiko.

Pertama zona hijau yakni tidak ada kasus virus Korona. Kemudian zona kuning adalah daerah yang risiko penularannya kecil. Selanjutnya adalah zona oranye dengan risiko sedang. Terakhir zona merah dengan risiko penularannya tinggi. “Jadi indikator kita lepang berbasi scientific sesuai standar WHO untuk menganalisa data-data dari daerah,” ungkapnya.

Jokowi juga meminta pemerintah daerah yang telah menerapkan new normal untuk hati-hati. Karena, lanjut Jokowi, bisa saja daerah yang tadinya sudah dianggap aman. Namun ternyata malah terjadi penularan. “Hati-hati jangan sampai lengah. Karena sekali lagi, di lapangan masih dinamis,” ujarnya lagi.

Jokowi juga menuturkan, jika daerah ada yang telah menerapkan new normal namun tiba-tiba terjadi penularan yang cukup tinggi, maka pemerintah akan menutup kembali. Sehingga status new normal tersebut dicabut. “Jika dalam perkembangan ditemukan kenaikan kasus baru. Maka akan langsung kita lakukan pengetatan atau penutupan kembali,” katanya.

Oleh sebab itu, Jokowi mengingatkan, keberhasilan masyarakat dalam melawan Covid-19 ini sangat bergantung kepada kedisiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan. Maka penularan virus Corona bisa dikendalikan. Sehingga tidak terjadi penularan virus tersebut. “Jadi saya tegaskan, keberhasilan pengendalian Covid-19 ini sangat ditentukan oleh kedisiplinan dan protokol kesehatan,” pungkasnya.

Menyikapi arahan Presiden Jokowi, Kepala Dinas Kesehatan Alwi Mujahit Hasibuan menyampaikan, arahan tersebut sesuai dengan apa yang dilakukan Pemprov Sumut saat ini. Misalnya, Sumut saat ini sedang mengumpulkan masukan dari masyarakat dan ahli mengenai apa yang cocok dilakukan saat menuju normal baru.

“Arahan tadi sangat jelas, kita sangat mendukung, arahan itu sinkron dengan apa yang dilakukan Sumut. Saat ini kita sedang menunggu masukan masyarakat dan ahli. Masukan ini akan kita kirim ke kabupaten/kota sesuai dengan daerah merah, kuning atau hijau. Kemudian kita akan menunggu apa masukannya, baru pimpinan akan menentukan seperti apa normal baru yang diinginkan,” kata Alwi.

Masukan tersebut nantinya akan menjadi petunjuk bagi daerah untuk menjalankan normal baru di masing-masing wilayah. Masukan tersebut nantinya dikumpulkan dan akan disampaikan ke pemerintah pusat. “Konsep ini kita kita kirim untuk dipelajari mana yang paling tepat, sehingga daerah dalam menetapkan new normal itu berdasarkan data dan fakta,” ujar Alwi.

ARAHAN PRESIDEN: Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi mendengarkan arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melalui video conference  di Kediaman Gubernur, Jalan Pantai Bunga, Deli Tua, Deliserdang, Rabu (10/6).   Biro Humas Setdaprovsu /Fahmi Aulia
ARAHAN PRESIDEN: Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi mendengarkan arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melalui video conference di Kediaman Gubernur, Jalan Pantai Bunga, Deli Tua, Deliserdang, Rabu (10/6). Biro Humas Setdaprovsu /Fahmi Aulia

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada daerah yang menerapkan new normal agar tetap berhati-hati. Karena diperlukan data-data yang valid sebagai rujukan, sehingga tidak gegabah dalam penerapannya. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) pun menyatakan siap melaksanakan segala arahan Presiden untuk menerapkan tatanan baru di tengah pandemi Covid-19.

ARAHAN tersebut disampaikan Presiden yang melakukan video conference dengan kepala daerah se-Indonesia langsung dari Graha BNPB, Jakarta Timur, Rabu (10/6). Gubernur Sumut Edy Rahmayadi mengikuti arahan Presiden tersebut dari kediamannya di kawasan Deli Tua, Deliserdang. Turut serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Sumut.

Dikatakan Presiden, ada beberapa hal yang mesti dilakukan daerah menuju tatanan baru. Pertama, diperlukan persiapan yang ketat. Hal tersebut berupa sosialisasi yang masif dalam hal protokol kesehatan, sehingga kedisiplinan masyarakat mengenai itu dapat terus terjaga. “Sehingga kalau kita masuk ke tatanan normal baru, masyarakat sudah siap,” kata Presiden.

Kedua, pemerintah daerah yang hendak mengajukan tatanan normal baru, harus memperhatikan penentuan waktu. Kalkulasi data dan fakta di lapangan harus tepat. Selain itu, manajemen pemerintah daerah harus dipersiapkan. Mulai dari pelacakan yang agresif hingga fasilitas kesehatan yang ada.

Pada poin ketiga, tidak semua sektor yang akan dibuka. Ada sektor dan aktivitas prioritas yang akan dibuka secara bertahap. Keempat, Presiden menginginkan koordinasi pemerintah provinsi hingga kabupaten/kota harus diperkuat. Begitu pula dengan internal Forkopimda yang juga harus diperkuat. “Lebih penting lagi libatkan semua elemen masyarakat,” kata Presiden.

Terakhir, pemerintah daerah harus memperhatikan data dan fakta di lapangan. Pemerintah harus terus mengevaluasi angka kasus baru yang terjadi di wilayahnya. Karenanya, Jokowi juga meminta Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 untuk membuka data-data terkait penularan viruýs Corona di daerah. Sehingga masyarakat bisa mengetahuinya secara pasti. “Nantinya setiap hari diberikan peringatan kepada daerah-daerah yang kasusnya tertinggi atau kasusnya meninggkat atau angka kematiannya tertinggi,” katanya.

Lebih lanjut, Jokowi juga menuturkan, perlunya dibuka data-data mengenai penularan virus Corona di daerah ini supaya masyarakat tetap waspada. Sehingga data-data tersebut bisa menjadi rujukan untuk masyarakat. “Sehingga semua daerah memiliki kewaspadaan yang sama dalam penanganan di lapangan,” ungkapnya.

Keberhasilan pengendalian Covid-19 di satu daerah, kata Jokowi, bergantung pada kedisiplinan masyarakat dalam menjalani protokol kesehatan. “Jika dalam perkembangan terjadi kenaikan kasus baru, maka akan langsung kita lakukan pengetatan dan penutupan kembali. Jangan sapai ada kesalahan memutuskan sehingga terjadi kenaikan kasus di sebuah daerah,” kata Presiden.

Diketahui, data-data yang dimiliki pemerintah mengenai virus Korona saat ini sudah berdasarkan ýindikator dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dalam virus Korona atau Covid-19 ini.ý Sehingga semuanya dikelompokan lewat empat zona risiko.

Pertama zona hijau yakni tidak ada kasus virus Korona. Kemudian zona kuning adalah daerah yang risiko penularannya kecil. Selanjutnya adalah zona oranye dengan risiko sedang. Terakhir zona merah dengan risiko penularannya tinggi. “Jadi indikator kita lepang berbasi scientific sesuai standar WHO untuk menganalisa data-data dari daerah,” ungkapnya.

Jokowi juga meminta pemerintah daerah yang telah menerapkan new normal untuk hati-hati. Karena, lanjut Jokowi, bisa saja daerah yang tadinya sudah dianggap aman. Namun ternyata malah terjadi penularan. “Hati-hati jangan sampai lengah. Karena sekali lagi, di lapangan masih dinamis,” ujarnya lagi.

Jokowi juga menuturkan, jika daerah ada yang telah menerapkan new normal namun tiba-tiba terjadi penularan yang cukup tinggi, maka pemerintah akan menutup kembali. Sehingga status new normal tersebut dicabut. “Jika dalam perkembangan ditemukan kenaikan kasus baru. Maka akan langsung kita lakukan pengetatan atau penutupan kembali,” katanya.

Oleh sebab itu, Jokowi mengingatkan, keberhasilan masyarakat dalam melawan Covid-19 ini sangat bergantung kepada kedisiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan. Maka penularan virus Corona bisa dikendalikan. Sehingga tidak terjadi penularan virus tersebut. “Jadi saya tegaskan, keberhasilan pengendalian Covid-19 ini sangat ditentukan oleh kedisiplinan dan protokol kesehatan,” pungkasnya.

Menyikapi arahan Presiden Jokowi, Kepala Dinas Kesehatan Alwi Mujahit Hasibuan menyampaikan, arahan tersebut sesuai dengan apa yang dilakukan Pemprov Sumut saat ini. Misalnya, Sumut saat ini sedang mengumpulkan masukan dari masyarakat dan ahli mengenai apa yang cocok dilakukan saat menuju normal baru.

“Arahan tadi sangat jelas, kita sangat mendukung, arahan itu sinkron dengan apa yang dilakukan Sumut. Saat ini kita sedang menunggu masukan masyarakat dan ahli. Masukan ini akan kita kirim ke kabupaten/kota sesuai dengan daerah merah, kuning atau hijau. Kemudian kita akan menunggu apa masukannya, baru pimpinan akan menentukan seperti apa normal baru yang diinginkan,” kata Alwi.

Masukan tersebut nantinya akan menjadi petunjuk bagi daerah untuk menjalankan normal baru di masing-masing wilayah. Masukan tersebut nantinya dikumpulkan dan akan disampaikan ke pemerintah pusat. “Konsep ini kita kita kirim untuk dipelajari mana yang paling tepat, sehingga daerah dalam menetapkan new normal itu berdasarkan data dan fakta,” ujar Alwi.

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/