25 C
Medan
Friday, November 22, 2024
spot_img

Pemkab Langkat Minta Bantuan Pemprovsu untuk Menyegel Diskotek SF

STABAT, SUMUTPOS.CO- Kasatpol PP Kabupaten Langkat, Dameka Singarimbun menyebut, pihaknya sudah menyurati Pemprovsu terkait keberadaan Diskotek SF yang kembali beroperasi tanpa mengantongi izin. Dia juga mengakui, unsur forkopimca di Kuala sudah melaporkan hasil pertemuan kepada Pemkab Langkat, menyikapi beroperasinya Diskotek SF.

“Insyaallah besok sudah disurati ke Dinas Perizinan Provinsi,” ujar Dameka.

Setelah disurati ini, kata Dameka, Pemprov Sumut akan menggelar rapat.

“Untuk menindaklanjuti hasil rapat, di provinsi dibentuk tim terpadu untuk bersama-sama turun menertibkan diskotek tersebut. Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Kewenangan,” sambungnya.

Sikap Pemkab Langkat seakan ‘buang badan’ terkait keberadaan Diskotek SF. Kata Dameka, pengawasan terhadap diskotek ilegal ada di provinsi.

Pandangan senada juga disampaikan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Kadis PMPPTSP) Kabupaten Langkat, Edi Suratman. “Benar memang kemarin fokopimca sudah melakukan pertemuan soal Diskotek Star Fly,” ujar Edi.

Menurut dia, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Satpol PP dan Sekda Langkat, sebagai bentuk menunggu arahan untuk menertibkan Diskotek Star Fly. “Kalau bicara soal izin, diskotek itu tidak ada izin. Dan kita tau, kalau izin diskotek itu ada di dinas provinsi,” pungkasnya.

Dalam hal ini, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara menyesalkan sikap pemerintah kabupaten terkait keberadaan diskotek yang diduga ilegal karena beroperasi tanpa mengantongi izin. Pasalnya, sikap Pemkab Langkat diduga acuh terkait hal tersebut.

Menurut Kadis PMPPTSP Sumut, Faisal Arif Nasution, sejatinya Pemkab Langkat dapat menindak diskotek berinisial SF. “Kalau sudah pernah disegel (Pemkab Langkat), sudah bisa lah dieksekusi. Tapi karena sudah lama (disegel) coba kami cek ya,” kata Faisal.

Alasan Pemkab Langkat dapat menyegel Diskotek SF lantaran tempat hiburan malam tersebut membandel dan nekat beroperasi walau tak mengantongi izin operasional. Bahkan muncul dugaan, bangunan tempat disko ini ilegal atau tidak mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB) yang kini disebut persetujuan bangunan dan gedung (PBG).

“Harusnya pemerintah setempat bisa secara otomatis (menyegel), kemudian laporkan kepada kami. Kalau di provinsi, kami melakukan pengawasan terhadap diskotek yang sudah memiliki izin, apakah sudah sesuai dengan izinnya atau tidak” kata Faisal.

“Memang benar kami yang mengeluarkan izin dan sudah sering saya sampaikan bahwa daerah dapat melakukan penindakan. Jangan beranggapan semua diskotek yang gak punya izin menjadi tanggung jawab provinsi,” sambung mantan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Sumut yang kini disebut Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ini.

Jika semua dibebankan kepada provinsi, kata Faisal, apa fungsi dan pengawasan bagi pemerintah kabupaten serta kota yang ada. Dia menyebut, sudah berulang kali menyampaikan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan terhadap diskotek yang tidak mengantongi izin.

“Kalau memang tidak mampu atau menyerah, buat surat kepada kami untuk mohon dukungan. Namun begitu kita cek dan mau saya tanyakan kenapa tiba-tiba persoalan yang gak punya izin menjadi tanggung jawab kami,” tukasnya.

Diskotek SF nekat beroperasi yang berdiri di areal perkebunan sawit. Meski begitu, hal tersebut tak menyurutkan langkah menejemen Diskotek SF untuk kembali beroperasi.

Bangunan THM ini diduga ilegal dan telah melanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Langkat. Meski begitu, Diskotek SF kembali beroperasi pada Januari 2024.

Bahkan, Menejemen Diskotek SF sukses menggelar acara dengan mengundang DJ ternama asal Kota Medan pada malam Hari Ulang Tahun Kabupaten Langkat, Selasa (16/1/2024). Hal tersebut menjadi pertanyaan masyarakat kenapa diskotek yang pernah disegel Pemkab Langkat dapat kembali beroperasi.

Masyarakat resah dengan keberadaan THM tersebut. Terlebih lagi, hal ini tidak sejalan dengan visi Kabupaten Langkat yang religius.

Pun begitu, Diskotek SF kembali menggelar pesta serupa untuk kali kedua, Kamis (25/1/2024). Pada event pertama dengan tiket masuk Rp50 ribu per orang, pengunjung cukup padat. (ted/ram)

STABAT, SUMUTPOS.CO- Kasatpol PP Kabupaten Langkat, Dameka Singarimbun menyebut, pihaknya sudah menyurati Pemprovsu terkait keberadaan Diskotek SF yang kembali beroperasi tanpa mengantongi izin. Dia juga mengakui, unsur forkopimca di Kuala sudah melaporkan hasil pertemuan kepada Pemkab Langkat, menyikapi beroperasinya Diskotek SF.

“Insyaallah besok sudah disurati ke Dinas Perizinan Provinsi,” ujar Dameka.

Setelah disurati ini, kata Dameka, Pemprov Sumut akan menggelar rapat.

“Untuk menindaklanjuti hasil rapat, di provinsi dibentuk tim terpadu untuk bersama-sama turun menertibkan diskotek tersebut. Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Kewenangan,” sambungnya.

Sikap Pemkab Langkat seakan ‘buang badan’ terkait keberadaan Diskotek SF. Kata Dameka, pengawasan terhadap diskotek ilegal ada di provinsi.

Pandangan senada juga disampaikan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Kadis PMPPTSP) Kabupaten Langkat, Edi Suratman. “Benar memang kemarin fokopimca sudah melakukan pertemuan soal Diskotek Star Fly,” ujar Edi.

Menurut dia, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Satpol PP dan Sekda Langkat, sebagai bentuk menunggu arahan untuk menertibkan Diskotek Star Fly. “Kalau bicara soal izin, diskotek itu tidak ada izin. Dan kita tau, kalau izin diskotek itu ada di dinas provinsi,” pungkasnya.

Dalam hal ini, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara menyesalkan sikap pemerintah kabupaten terkait keberadaan diskotek yang diduga ilegal karena beroperasi tanpa mengantongi izin. Pasalnya, sikap Pemkab Langkat diduga acuh terkait hal tersebut.

Menurut Kadis PMPPTSP Sumut, Faisal Arif Nasution, sejatinya Pemkab Langkat dapat menindak diskotek berinisial SF. “Kalau sudah pernah disegel (Pemkab Langkat), sudah bisa lah dieksekusi. Tapi karena sudah lama (disegel) coba kami cek ya,” kata Faisal.

Alasan Pemkab Langkat dapat menyegel Diskotek SF lantaran tempat hiburan malam tersebut membandel dan nekat beroperasi walau tak mengantongi izin operasional. Bahkan muncul dugaan, bangunan tempat disko ini ilegal atau tidak mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB) yang kini disebut persetujuan bangunan dan gedung (PBG).

“Harusnya pemerintah setempat bisa secara otomatis (menyegel), kemudian laporkan kepada kami. Kalau di provinsi, kami melakukan pengawasan terhadap diskotek yang sudah memiliki izin, apakah sudah sesuai dengan izinnya atau tidak” kata Faisal.

“Memang benar kami yang mengeluarkan izin dan sudah sering saya sampaikan bahwa daerah dapat melakukan penindakan. Jangan beranggapan semua diskotek yang gak punya izin menjadi tanggung jawab provinsi,” sambung mantan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Sumut yang kini disebut Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ini.

Jika semua dibebankan kepada provinsi, kata Faisal, apa fungsi dan pengawasan bagi pemerintah kabupaten serta kota yang ada. Dia menyebut, sudah berulang kali menyampaikan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan terhadap diskotek yang tidak mengantongi izin.

“Kalau memang tidak mampu atau menyerah, buat surat kepada kami untuk mohon dukungan. Namun begitu kita cek dan mau saya tanyakan kenapa tiba-tiba persoalan yang gak punya izin menjadi tanggung jawab kami,” tukasnya.

Diskotek SF nekat beroperasi yang berdiri di areal perkebunan sawit. Meski begitu, hal tersebut tak menyurutkan langkah menejemen Diskotek SF untuk kembali beroperasi.

Bangunan THM ini diduga ilegal dan telah melanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Langkat. Meski begitu, Diskotek SF kembali beroperasi pada Januari 2024.

Bahkan, Menejemen Diskotek SF sukses menggelar acara dengan mengundang DJ ternama asal Kota Medan pada malam Hari Ulang Tahun Kabupaten Langkat, Selasa (16/1/2024). Hal tersebut menjadi pertanyaan masyarakat kenapa diskotek yang pernah disegel Pemkab Langkat dapat kembali beroperasi.

Masyarakat resah dengan keberadaan THM tersebut. Terlebih lagi, hal ini tidak sejalan dengan visi Kabupaten Langkat yang religius.

Pun begitu, Diskotek SF kembali menggelar pesta serupa untuk kali kedua, Kamis (25/1/2024). Pada event pertama dengan tiket masuk Rp50 ribu per orang, pengunjung cukup padat. (ted/ram)

Artikel Terkait

spot_imgspot_imgspot_img

Terpopuler

Artikel Terbaru

/