Sekda Provsu, Hasban Ritonga di aula Martabe Gubernuran. Hasban akan pensium per 1 Juli mendatang. DPRD Sumut menolak jika penggantinya masih berstatus Plt.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Harapan sejumlah anggota DPRD Sumut agar jabatan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sekdaprovsu) tidak diisi dengan pelaksana tugas (Plt) tampaknya bakal kandas. Pasalnya, nama Inspektur Provinsi Sumut, Ok Henry digadang-gadang menjadi Plt Sekda. Informasi ini langsung mendapat respon dari pimpinan dewan. Melalui rapat internal, empat dari lima pimpinan dewan menolak OK Henry menjadi Plt Sekdaprovsu.
Ketua DPRD Sumut, Wagirin Arman berharap agar gubernur segera memproses nama-nama pengganti Hasban Ritonga. “Tidak ada itu Plt Sekda, akan menyulitkan posisi dewan ketika Sekda dijabat oleh Plt. Walaupun secara aturan tidak ada yang dilanggar,” kata Wagirin ketika ditemui usai Salat Jumat di masjid komplek DPRD Sumut, Jumat (12/5).
Kata dia, budaya (kebiasaan) gubernur yang sering menunjuk pelaksana tugas (Plt) pada sejumlah jabatan penting harus segera dihilangkan. “Plt Sekda tidak akan bisa memahami persoalan secara konkret baik P-APBD 2017 ataupun R-APBD 2018,” jelas politisi senior asal Golkar itu.
Gubernur Sumut, lanjut Wagirin, hanya memiliki kapasitas untuk menunjuk tiga nama calon sekda untuk diusulkan kepada Presiden melalui Mendagri. Tentunya proses tersebut membutuhkan waktu yang tidak sedikit.
“Hasban itu pensiun 1 Juli 2017, masih ada waktu sekitar 1 bulan setengah lagi. Kalau diproses dari saat ini, bisa saja nama Sekda baru akan muncul sebelum Hasban pensiun. Jadi ketika Hasban pensiun, Gubernur bisa melakukan pelantikan,” jelasnya.
Mengenai sosok yang akan diusulkan ke Gubernur, Wagirin menilai Pemprovsu tidak kekurangan stok pejabat yang memiliki kemampuan dan kapasitas untuk menjadi Sekdaprovsu. “Kalau bicara pejabat yang berpengalaman, ada Arsyad Lubis (Kadisdik Sumut), Agus Tripiyono (Kabiro Keuangan), Jumsadi Damanik (Asisten I Sekdaprovsu), Sarmadan Hasibuan (Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah). Yang jelas, tiga nama yang dipilih gubernur harus memiliki kemampuan, kapabilitas serta pengalaman menjadi pemimpin dan satu lagi calon tersebut harus cinta Provinsi Sumut,” pungkasnya.
“Saya ikut rapat pimpinan itu, 4 pimpinan dewan sepakat untuk menolak ditunjuknya posisi Plt Sekda,”ujar salah satu Pimpinan DPRD Sumut yang enggan namanya ditulis, Jumat (12/5).
Sebelumnya, seorang pimpinan dewan yang enggan disebutkan namanya, mengakui kalau empat dari lima pimpinan dewan menolak adanya Plt Sekda. “Saya ikut rapat pimpinan itu. Empat pimpinan dewan sepakat untuk menolak ditunjuknya posisi Plt Sekda,” kata seorang pimpinan dewan tersdebut, Jumat (12/5).
Ketua Fraksi PKS DPRD Sumut, Zulfikar mengungkapkan pandangan senada. Bahkan, dia memprediksi ketika Gubenur menunjuk Plt Sekdaprovsu setelah Hasban pensiun maka roda pemerintahan akan terganggu. Berdasarkan jadwal serta komitmen Pemprovsu dengan DPRD Sumut, P-APBD 2017 sudah mulai dibahas Juni mendatang. “Pembahasan P-APBD sepertinya cukup satu bulan,” ungkapnya.
Di bulan Juli, lanjut Zulfikar, sudah masuk kepada tahapan penyerahan kebijakan umum anggaran prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) R-APBD 2018.
“Jadwal atau agenda kerja kita padat mulai Juni. Saya khawatir kalau Sekdaprovsu setelah Hasban itu Plt, akan menganggu rencana kerja yang sudah disepakati khususnya terkait anggaran,” jelasnya.
Belum lagi, disebut Zulfikar, masalah lain akan muncul. “Sebentar lagi kan pilkada serentak, dan Pilgubsu salah satunya. Bisa kacau semuanya kalau Sekdaporvsu itu Plt,” bilangnya.
Mengenai sosok yang akan dipilih gubernur, Zulfikar mengatakan, limanama yang dimunculkan oleh Sumut Pos seperti Binsar Situmorang, Arsyad Lubis, Sarmadan Hasibuan, M Fitriyus, serta Jumsadi Damanik merupakan sosok berpengalaman di birokrasi. “Siapapun yang akan dipilih merupakan hak prerogatif gubernur. Nanti akan ada TPA (Tim Penilai Akhir) dari pihak istana yang akan memilih satu dari tiga nama yang diusulkan gubernur. Siapapun itu, tidak akan kita campuri,”jelasnya.
Pengamat Pemerintahan, Sohibul Anshor Siregar menyarankan agar sebisa mungkin posisi Sekdaprovsu tidak dijabat oleh Plt setelah Hasban Pensiun. Gatot Pujo Nugroho saat menjabat gubernur, bilang dia, pernah memperpanjang masa jabatan Nurdin Lubis saat menjadi Sekdaprovsu.
“Bisa saja pola itu yang sedang dipersiapkan oleh gubernur dengan menambah masa jabatan Hasban setahun ke depan. Ini juga ada kaitannya dengan Pilgubsu 2018, dimana ketika gubenur cuti saat masa kampanye maka Sekdaprovsu lah yang mengamankan semuanya. Walaupun ini sifatnya pribadi, tapi sangat mungkin terjadi,” jelasnya.
Meski begitu, ia tidak tahu pasti apakah aturan ASN tersebut masih bisa dipakai saat ini atau sudah ada aturan baru. “Kalau tidak bisa diperpanjang, maka harus dicari penggantinya secepat mungkin. Agar tidak ada kekosongan jabatan yang menghambat jalannya pemerintahan,” sebutnya.
Akademisi asal UMSU itu dengan tegas menolak untuk menyebutkan sejumlah nama yang dianggap pantas untuk menggantikan posisi Hasban. “Ada beberapa kriteria untuk calon Sekdaprovsu yang baru. Salah satunya harus berpengalaman dan pekerja keras, memiliki jiwa kepemimpinan. Sekdaprovsu itu posisi strategis, bisa penyaring masalah bahkan membuat masalah baru. Setidaknya Sekdaprovsu kedepan harus sosok yang tidak memunculkan masalah baru,” pungkasnya.
Gubernur Sumut, T. Erry Nuradi memberi keterangan kepada wartawan.
Saat dikonfirmasi, Gubernur Sumut HT Erry Nuradi mengatakan, persoalan apakah mendudukkan jabatan defenitif atau seorang Plt sebagai pengganti Hasban Ritonga yang sudah pensiun, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Sebab menurutnya, perbedaannya hanya pada di status, tetapi kewenangannya tetap sama.
“Bisa defenitif bisa juga pelaksana tugas. Tapi kalau Plt kan bisa juga sekalian uji coba para calon sekda nantinya,” kata Erry sambil senyum.
Pun begitu, gubernur juga melihat kemungkinan jabatan Sekdaprov nantinya akan segera ditentukan secara defenitif mengingat yang akan menjadi panitia seleksi (pansel) nantinya adalah pemerintah pusat. Sehingga dia akan mengusulkan tiga nama ke Mendagri sebelum diputuskan siapa yang akan menjadi pimpinan ASN di Pemprov Sumut usai ditinggal Hasban Ritonga.
“Ya kita lihat nantilah. Sepertinya definitif. Karena panselnya dari pusat. Kita nanti akan mengajukan tiga nama. Dan yang memilihnya adalah pemerintah pusat,” sebut orang nomor satu di Sumut itu.
Dari sejumlah nama yang potensial untuk menjadi Sekdaprov Sumut seperti diberitakan Sumut Pos sebelumnya, Erry mengaku dirinya hanya akan mengirimkan tiga nama saja kepada pemerintah pusat. Sehingga dari lima nama yang muncul, akan dilakukan seleksi untuk memilih tiga orang pejabat untuk diseleksi. “Kita tetapkan hanya tiga orang saja yang akan dikirim ke pusat. Saya kira itu nanti akan dilakukan, tunggu saja,” sebutnya. (dik/bal/adz)