LUBUK PAKAM-Fraksi Partai Golkar kecewa terhadap kinerja pemerintahan Bupati Deli Serdang Amri Tambunan. Soalnya partai berlambang pohon beringin ini masih menemukan adanya ketidak azas dan tidak taat aturan di dalam LHP BPK-RI, sehingga hasil Disclaimer Opini secara berturut turut selama tiga tahun.
Demikian disampaikan, Ricky Prandana Nasution sebagai juru bicara fraksi partai Golkar dalam pandangannya,terhadap Laporan Pertanggungjawaban Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2010 pada rapat paripurna yang digela,senin (11/7) silam.
Bahkan, dampak hasil Disclaimer Opini tiga kali secara berturut-turut membuat kepercayaan public terhadap pemerintah daerah semakin lemah. Padahal, sebelumnya sejumlah elemen sempat memberikan apresasi tehadap pelaksanan pembangunan yang diprakrasi Bupati Deli Serdang Amri Tambunan baik melalui program Gerakan Deli Serdang Membangun (GDSM) untuk pembangunan infrastukutur, Percepatan Rehabilitasi Apresasi Terhadap Sekolah (CERDAS) untuk Dunia Pendidikan serta Percepatan Kesehatan terhadap Ibu dan Anak (CERIA).
Namun semua program-program pembangunan yang beralas untuk mensejahterahkan rakyat itu , runtuh karena ulah sejumlah pimpinan Satuaan Kerjak Perangkat Daerah (SKPD) yang terkesan tidak patuh. Bahkan Dinas PU yang selalu masuk daftar terkuran BPK-RI, terkesan “kebal” terhadap teguran yang dilayangkan oleh Bupati Deli Serdang.
Dalam sebuah kesempatan beberapa waktu lalu, Ricky menyebut Disclaimer Opini pengelolaan keuangan di Pemkab Daliserdang memperlihatkan kebebalan Bupati Amri Tambunan. Tetapi melalui surat bantahan kemarin, Ricky menegaskan tidak pernah menyebut kata Amri Tambunan bodoh dalam penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap laporan keuangan pemerintahan daerah (LKPD) Deli Serdang TA 2010 dalam rapat paripurna DPRD, 11 juli lalu.
Dalam LKPD tersebut, Fraksi Partai Golkar mempertanyakan seputar lemahnya Sistem Pengendalian Internal antara lain, sehingga berpotensi akan mengalami kerugian sekitar Rp 3.401.125.250. yang berasal dari Saldo Piutang Pajak dan Piutang per 31 Desember 2010 yang tidak tertagih.
Selanjutnya, kelemahan SMD apratur membuat kelebihan perhitungan dan penyetoran ke Kas Negara atas tunjangan pajak penghasilan Pasal 21 bagi pimpinan dan anggota DPRD TA 2010 Rp 330.147.728, akibatnya membuat sebagian anggota DPRD kecewa.
Selain itu, Fraksi Partai Golkar meminta penjelasan kepada Bupati Deli Serdang Amri Tambunan terkait adanya temuan BPK-RI perwakilan Sumut tentang realisasi Belanja Modal Rp 101.820.353.145 yang tidak dapat diyakini kewajarannya. Kemudian seputar adanya utang kontruksi sekitar Rp 50.494.966.458, mohon diberikan perincian daftar kapan mulai utang dibuat dan utang itu untuk pekerjaan kontruksi apa tolong buatkan daftarnya, daftar nama-nama perseorang atau badan usaha yang belum dibayarkan, selanjutnya kenapa utang kontruski tersebut tidak dikonsultasikan terlebih dahulu ke DPRD.
Fraksi Golkar mempertanyakan kenapa penatausahan asset tetap berupa peralatan dan mesin serta bangunan belum memadai.
Fraksi Golkar juga menemukan ketidak patuhan terhadap undang-undang yang dilakukan Bendahara Pengeluaran Dinas Kehuatanan Rp 10.873.000, tidak disetorkan ke Kas Daerah. Keterlambatan Bendahara Dinas PU Dinas Cipta Karya dan Pertambangan, Dinas Pendidikan memotong pajak Rp 9.299.406.957 merupakan indikasi lemahnya kinerja SMD aparat.(bntr)
