25 C
Medan
Saturday, November 23, 2024
spot_img

Refleksi Akhir Tahun 2021 Forda UKM Sumut, UKM di Sumut Belum Kondusif

SERGAI, SUMUTPOS.CO – Di tengah maraknya pembinaan, UKM mendapatkan banyak ide dan gagasan pengembangan usaha. Namun saat pengembangan usaha dimulai, masih saja ada aksi ‘membinasakan’ UKM melalui sweeping oleh oknum aparat.

Forda UKM mencatat, sepanjang tahun 2021, setidaknya ada 25 surat panggilan permintaan keterangan yang dilayangkan aparat Kepolisian Resort Sergai dan Polda Sumut kepada pelaku UKM. Hal ini sangat meresahkan para pelaku usaha, terlebih di tengah pandemi Covid-19, dimana pengusaha berupaya untuk bisa bangkit lagi.

Presidium Forda UKM Sumut, Lie Ho Peng menyebutkan, UKM kondusif ini akan dirasakan jika saat mengelola usaha, tidak ada merasa resah dan khawatir jika ada orang yang datang ke tempat usahanya.

“Maksudnya UKM kondusif ini, jika dibuka satu toko jika masih merasa takut berarti belum kondusif. Namun jika datang orang, tidak ada rasa takut, itu baru namanya kondusif,” ujarnya dalam refleksi akhir tahun 2021 bertema ‘UKM kondusif Sumut bangkit’ yang digelar di Pondok Permai, Serdang Bedagai, Senin (13/12/2021).

Namun faktanya, sampai saat ini tidak sedikit pelaku UKM yang resah, ketika ada oknum pajak, oknum preman, polisi atau oknum berseragam TNI yang datang ke tempat usahanya. Dengan keresahan ini, akan sulit bagi UKM untuk bisa bangkit, terlebih pasca pandemi Covid-19.

Forda UKM sambungnya, yang fokus memberikan advokasi. Dengan bergabung dalam wadah ini, UKM bisa melakukan advokasi mandiri. “Dengan advokasi mandiri, itu sebetulnya bisa selesai. Oknum nakal tidak akan berani macam-macam. Istilah sekarang, dia sudah vaksin. Kalau masuk Forda UKM, berarti dia sudah vaksin,” ujarnya.

Ia mencontohkan, saat ada tempat usaha yang didatangi lima orang oknum polisi beberapa waktu lalu. “Dia ketakutan telpon saya. Saya bilang, kamu anggota Forda UKM. Tunjukkan kalau kamu anggota Forda, periksa dia, surat tugasnya mana, apa tujuan datang kemari. Sebentar saja mereka pergi. Kalau oknum nakal pasti pergi kalau begitu. Jadi maksud dari Forda UKM itu, salah satunya adalah itu,” ujarnya .

Sementara Ketua Forda UKM Sumut, Sri Wahyuni Nukman menyebutkan, kondisi pandemi Covid-19 ini banyak yang tidak normal. UKM mulai diperhatikan dan banyak pembinaan dari sejumlah lembaga pemerintah serta swasta. Tapi, oknum aparat kepolisian seakan mau membinasakan pelaku UKM yang sedang terjepit mempertahankan usaha dan pekerjaannya.

“Kami sangat bermohon kepada Kapolda Sumut untuk memperhatikan pelaku UKM yang sedang bertarung mempertahankan usaha dan pekerjanya agar tak ada Pemberhentian Hubungan Kerja (PHK). Kami berharap Kapolda Sumut juga satu suara dengan kami, stop sweeping terhadap pelaku UKM,” katanya di sela-sela refleksi akhir tahun 2021 yang dihadiri pengurus Forda UKM Sergai dan puluhan pelaku usaha di Serdang Bedagai dan Deliserdang.

Selain itu, Forda UKM juga meminta kepolisian di resort kabupaten/kota se-Sumut agar memberikan perlindungan khusus kepada para pelaku UKM. Karena selain ada oknum aparat yang ‘sering’ melakukan sweeping, ada juga proposal atau kwitansi bulanan yang dikirimkan Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Kemasyarakatan.

“Pelaku UKM sering kami ajarkan laporkan atau videokan, ada yang berani ada yang juga akhirnya mendapat teror, inilah yang kami harapkan. Aparat kepolisian kami harap benar-benar mengayomi dan melindungi masyarakatnya, termasuk para pelaku UKM,” harapnya.

Sisi lain, kepada pemerintah kabupaten, provinsi dan pemerintah pusat, di Sumut cukup banyak centra peternakan ayam. Seperti diketahui, banyak pelaku UKM khususnya peternakan unggas nyaris gulung tikar akibat harga pakan ternak yang melambung tinggi, serta adanya hantaman persaingan harga telur.

“Kami berharap kepada pemerintah untuk memberikan kemudahan kepada pelaku UKM dalam mendapatkan pakan ternak khususnya jagung dengan harga murah. Atau, Pemerintah Provinsi membuat regulasi khusus harga jagung di Sumut. Sehingga pelaku UKM di bidang unggas bisa bertahan dan ikut membantu pemerintah membuka lapangan pekerjaan,” katanya didampingi Sekretaris Forda UKM Sumut, Chairil Hudha dan Wakil Ketua, Nurhalim Tanjung.

Pada tahun 2022, Forda UKM Sumut akan terus bergerak membina dan melakukan advokasi kepada pelaku UKM di Sumut. Untuk itu, semua harapan tersebut bisa diterima dan bisa diwujudkan pada tahun 2022. “Karena, saatnya UKM dibantu bangkit, pasca pandemi Covid- 19,” harapnya.

Sementara Plh Ketua Forda UKM Sergai, A Eng didampingi Sekretaris, Iwan Tirta dan Wakil Bendahara, James menyebutkan, setelah bergabung dengan Forda UKM banyak perubahan dan kemajuan yang dirasakan para pelaku usaha. Ia pun berharap ke depan para anggota semakin solid dan punya komitmen untuk bersama-sama saling mendukung satu dan lainnya. (adz)

SERGAI, SUMUTPOS.CO – Di tengah maraknya pembinaan, UKM mendapatkan banyak ide dan gagasan pengembangan usaha. Namun saat pengembangan usaha dimulai, masih saja ada aksi ‘membinasakan’ UKM melalui sweeping oleh oknum aparat.

Forda UKM mencatat, sepanjang tahun 2021, setidaknya ada 25 surat panggilan permintaan keterangan yang dilayangkan aparat Kepolisian Resort Sergai dan Polda Sumut kepada pelaku UKM. Hal ini sangat meresahkan para pelaku usaha, terlebih di tengah pandemi Covid-19, dimana pengusaha berupaya untuk bisa bangkit lagi.

Presidium Forda UKM Sumut, Lie Ho Peng menyebutkan, UKM kondusif ini akan dirasakan jika saat mengelola usaha, tidak ada merasa resah dan khawatir jika ada orang yang datang ke tempat usahanya.

“Maksudnya UKM kondusif ini, jika dibuka satu toko jika masih merasa takut berarti belum kondusif. Namun jika datang orang, tidak ada rasa takut, itu baru namanya kondusif,” ujarnya dalam refleksi akhir tahun 2021 bertema ‘UKM kondusif Sumut bangkit’ yang digelar di Pondok Permai, Serdang Bedagai, Senin (13/12/2021).

Namun faktanya, sampai saat ini tidak sedikit pelaku UKM yang resah, ketika ada oknum pajak, oknum preman, polisi atau oknum berseragam TNI yang datang ke tempat usahanya. Dengan keresahan ini, akan sulit bagi UKM untuk bisa bangkit, terlebih pasca pandemi Covid-19.

Forda UKM sambungnya, yang fokus memberikan advokasi. Dengan bergabung dalam wadah ini, UKM bisa melakukan advokasi mandiri. “Dengan advokasi mandiri, itu sebetulnya bisa selesai. Oknum nakal tidak akan berani macam-macam. Istilah sekarang, dia sudah vaksin. Kalau masuk Forda UKM, berarti dia sudah vaksin,” ujarnya.

Ia mencontohkan, saat ada tempat usaha yang didatangi lima orang oknum polisi beberapa waktu lalu. “Dia ketakutan telpon saya. Saya bilang, kamu anggota Forda UKM. Tunjukkan kalau kamu anggota Forda, periksa dia, surat tugasnya mana, apa tujuan datang kemari. Sebentar saja mereka pergi. Kalau oknum nakal pasti pergi kalau begitu. Jadi maksud dari Forda UKM itu, salah satunya adalah itu,” ujarnya .

Sementara Ketua Forda UKM Sumut, Sri Wahyuni Nukman menyebutkan, kondisi pandemi Covid-19 ini banyak yang tidak normal. UKM mulai diperhatikan dan banyak pembinaan dari sejumlah lembaga pemerintah serta swasta. Tapi, oknum aparat kepolisian seakan mau membinasakan pelaku UKM yang sedang terjepit mempertahankan usaha dan pekerjaannya.

“Kami sangat bermohon kepada Kapolda Sumut untuk memperhatikan pelaku UKM yang sedang bertarung mempertahankan usaha dan pekerjanya agar tak ada Pemberhentian Hubungan Kerja (PHK). Kami berharap Kapolda Sumut juga satu suara dengan kami, stop sweeping terhadap pelaku UKM,” katanya di sela-sela refleksi akhir tahun 2021 yang dihadiri pengurus Forda UKM Sergai dan puluhan pelaku usaha di Serdang Bedagai dan Deliserdang.

Selain itu, Forda UKM juga meminta kepolisian di resort kabupaten/kota se-Sumut agar memberikan perlindungan khusus kepada para pelaku UKM. Karena selain ada oknum aparat yang ‘sering’ melakukan sweeping, ada juga proposal atau kwitansi bulanan yang dikirimkan Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Kemasyarakatan.

“Pelaku UKM sering kami ajarkan laporkan atau videokan, ada yang berani ada yang juga akhirnya mendapat teror, inilah yang kami harapkan. Aparat kepolisian kami harap benar-benar mengayomi dan melindungi masyarakatnya, termasuk para pelaku UKM,” harapnya.

Sisi lain, kepada pemerintah kabupaten, provinsi dan pemerintah pusat, di Sumut cukup banyak centra peternakan ayam. Seperti diketahui, banyak pelaku UKM khususnya peternakan unggas nyaris gulung tikar akibat harga pakan ternak yang melambung tinggi, serta adanya hantaman persaingan harga telur.

“Kami berharap kepada pemerintah untuk memberikan kemudahan kepada pelaku UKM dalam mendapatkan pakan ternak khususnya jagung dengan harga murah. Atau, Pemerintah Provinsi membuat regulasi khusus harga jagung di Sumut. Sehingga pelaku UKM di bidang unggas bisa bertahan dan ikut membantu pemerintah membuka lapangan pekerjaan,” katanya didampingi Sekretaris Forda UKM Sumut, Chairil Hudha dan Wakil Ketua, Nurhalim Tanjung.

Pada tahun 2022, Forda UKM Sumut akan terus bergerak membina dan melakukan advokasi kepada pelaku UKM di Sumut. Untuk itu, semua harapan tersebut bisa diterima dan bisa diwujudkan pada tahun 2022. “Karena, saatnya UKM dibantu bangkit, pasca pandemi Covid- 19,” harapnya.

Sementara Plh Ketua Forda UKM Sergai, A Eng didampingi Sekretaris, Iwan Tirta dan Wakil Bendahara, James menyebutkan, setelah bergabung dengan Forda UKM banyak perubahan dan kemajuan yang dirasakan para pelaku usaha. Ia pun berharap ke depan para anggota semakin solid dan punya komitmen untuk bersama-sama saling mendukung satu dan lainnya. (adz)

Artikel Terkait

spot_imgspot_imgspot_img

Terpopuler

Artikel Terbaru

/