MEDAN, SUMUTPOS.CO – Hasil pendataan Pemerintah Sumatera Utara (Pemprovsu), saat ini tercatat sekitar 1,3 juta kepala keluarga yang tergolong tidak mampu terkena dampak Covid-19. Untuk itu, Pemprov Sumut mengalokasikan anggaran bantuan selama satu bulan.
“Setelah dihitung, satu bulan Pemprov Sumut akan membantu total sekitar Rp260 miliar,” ujar Gubsu Edy Rahmayadi, dalam pertemuan dengan anggota DPRD Sumut di Pendopo Rumah Dinas Gubsu, Rabu (15/4)n
Menurut Gubsu, ada tiga hal yang dibahas dengan anggota DPRD Sumut soal penanganan Covid-19. Pertama kegiatan fisik seperti penyiapan fasilitas kesehatan, dokter dan perawatnya. Kedua, nonfisik yakni bantuan ekonomi kepada masyarakat di luar Program Keluarga Harapan (PKH) pusat. Dan ketiga, menjaga agar tidak terjadi PHK pada perusahaan.
Untuk menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak ekonomi senilai Rp260 miliar, saat ini pemerintah sedang mendata 1,3 juta KK warga tidak mampu tersebut, agar pembagian bantuan tepat sasaran.
Dana bantuan akan diambil dari dana refocussing kegiatan dan relokasi anggaran Pemprov Sumut, di mana setiap tahapannya Pemprov Sumut menyediakan dana sekitar Rp500 miliar. Seluruhnya ada tiga tahap persiapan yang dilakukan Pemprov Sumut dalam penanganan Covid-19.
“Tahap pertama ini dari refocussing dan realokasi anggaran kami menyediakan Rp500 miliar. Jika pandemi ini belum juga usai, akan masuk tahap kedua dengan dana Rp500 miliar. Dan bila belum selesai juga, akan disiapkan dana sekitar Rp500 miliar. Ini demi rakyat kita. Tetapi kita tentu tak ingin ada tahap kedua dan tahap ketiga,” tambah Edy Rahmayadi.
Ketua Tim Infrastruktur Gugus Tugas Percepatangan Penanganan Covid-19, Handoyo, mengatakan dana-dana ini tidak akan cukup bila tidak ada kesadaran masyarakat melakukan pencegahan penyebaran Covid-19. Karena itu, lanjutnya, semua lapisan masyarakat termasuk anggota DPRD, diminta ikut menyosialisasikan kepada masyarakat.
“Seberapa besarpun anggaran yang kita siapkan, tidak akan cukup bila tidak ada kesadaran dari masyarakat untuk komitmen mencegah penyebaran Covid-19. Jadi, bantuan anggota dewan untuk langsung terjun ke masyarakat, bergerak di dapilnya masing-masing membantu menyosialisasikan pencegahan penyebaran Covid-19, akan sangat besar manfaatnya. Saat ini dokter bukan garda terdepat penanganan Covid-19, tetapi masyarakat,” tegasnya.
Sekretaris Fraksi PDIP DPRD Sumut, Syahrul Ependi, mengatakan legislatif akan mendukung upaya-upaya pemerintah dalam penanganan Covid-19. Namun dia juga menegaskan DPRD Sumut akan terus memantau dan mengawasi jalannya penanganan Covid-19.
Pertemuan tersebut juga dihadiri Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah, Sekda Provinsi Sumatera Utara R. Sabrina, Ketua DPDRD Sumut Baskami Ginting dan OPD terkait.
Bantuan Pangan Perlu Tiru DKI
Mengenai dampak ekonomi akibat kebijakan pemerintah meminta masyarakat bekerja, belajar, dan ibadah dari rumah untuk memutus rantai penularan Covid-19, program Jaring pengaman sosial (JPS) dinilai mesti segera dilaksanakan tanpa pandang bulu.
“Saat ini kondisi tidak normal akibat wabah Covid-19.. Karena itu, pemerintah harus bekerja cepat membantu rakyat terdampak corona. Karena perekonomian sedang sulit,” kata Ketua DPRD Sumut, Baskami Ginting, menjawab wartawan, Rabu (15/4).
Pihaknya meminta pemerintah mengguyut stimulus ekonomi kepada masyarakat kelas menengah ke bawah. “Pemerintah pusat telah mengeluarkan kebijakan refocusing/realokasi anggaran yang tidak perlu, untuk percepatan penanganan Covid-19. Artinya, anggaran di semua kegiatan dapat digeser untuk membantu dampak ekonomi sosial masyarakat terdampak corona,” katanya.
Menurut Baskami, kebijakan Pemprov DKI Jakarta mendistribusikan bantuan sembako setiap minggu selama wabah corona, dapat saja ditiru Pemprovsu. Karena manfaat kebijakan itu dapat dirasakan langsung oleh rakyat.
Menurut politisi PDI Perjuangan ini, pihaknya telah menyurati Gubsu Edy Rahmayadi agar segera menyampaikan realokasi anggaran untuk penanggulangan Covid-19 di Sumut, pada APBD TA. 2020 ke DPRD Sumut.
DPRD juga sudah menerima surat pemberitahuan tentang Pergubsu No.7/2020 tentang Perubahan Atas Pergubsu No.47/2019 tentang Penjabaran APBD 2020, dalam rangka melakukan realokasi kegiatan dan realokasi anggaran pada APBD Sumut 2020. Tetapi alokasi anggaran untuk Covid-19 belum disampaikan ke DPRD Sumut.
“Meski penggeseran anggaran berada di ranah pemerintah provinsi, tapi tetap harus berkoordinasi dengan legislatif. Azas transparansi harus dikedepankan dalam penyusunan, pergeseran maupun penggunaan APBD, guna menghindari masalah hukum di kemudian hari,” pungkasnya. (rel/prn)
