25 C
Medan
Sunday, December 15, 2024
spot_img

KNPI Desak Komisi A DPRD Humbahas Pertimbangkan Sekolah Dibuka, Ketua Komisi: Ini Menjadi Bahan Masukan

SARAN: Komisi A DPRD Humbahas saat menerima saran dan masukkan Ketua KNPI Humbahas, Dina Situmeang sekaitan proses belajar yang telah dilaksanakan untuk menjadi pertimbangan kembali.gamael/sumut pos.
SARAN: Komisi A DPRD Humbahas saat menerima saran dan masukkan Ketua KNPI Humbahas, Dina Situmeang sekaitan proses belajar yang telah dilaksanakan untuk menjadi pertimbangan kembali.gamael/sumut pos.

HUMBAHAS, SUMUTPOS.CO – KNPI Humbang Hasundutan mendesak Komisi A DPRD Humbang Hasundutan yang membidangi pendidikan untuk mempertimbangkan pembukaan sekolah di tahun ajaran baru dengan pola tatap muka.

Ketua KNPI, Dina Situmeang mengatakan, penerapan new normal dalam dunia pendidikan, terlebih dahulu harus memastikan kesiapan sekolah dalam penerapan protokol kesehatan. Seperti penggunaan masker dan penyediaan tempat cuci tangan. “Ini yang perlu dipertimbangkan, jika proses belajar itu ketat, mereka akan mudah stres. Dan itu dapat pastikan imun mereka akan menurun dan rentan akan kena,” tegasnya dihadapan anggota Komisi A, Selasa (14/7).

Pertimbangan lain adalah pemakaian masker dan pelindung wajah. Diharapkan dapat menggunakan standar WHO, dan itu harus disiapkan oleh pihak sekolah. Menurutnya, pemakaian masker dan pelindung wajah akan membuat para peserta didik merasa sesak. Dan dampaknya mereka tidak akan fokus pada pelajaran.

“Lebih bagus anak kita bodoh dari pada mempertaruhkan nyawanya hanya untuk ilmu, sementara persiapan pemerintah tidak ada,” tegasnya.

Oleh karena itu, Dina meminta agar keputusan sekolah dengan tatap muka ini dapat pertimbangan lagi. Karena dirinya tidak ingin generasi muda harus mempertaruhkan nyawanya hanya untuk mencari ilmu disela-sela pandemi ini.

Dina berharap keputusan meliburkan sekolah dengan memperlakukan proses belajar mengajar dari jarak jauh merupakan langkah yang tepat untuk memutus rantai penyebaran virus corona.

“Jika tetap dilakukan ini, bisa memunculkan gejala yang baru, biarpun kita di zona hijau,” tutupnya berharap.

Ketua Komisi A, Bresman Sianturi didampingi Sanggul Rosdiana Manalu dan Marolop Situmorang mengaku akan memanggil pihak Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan terkait masukan hal tersebut. Bresman mengatakan, masukan tentang pertimbangan pembukaan sekolah di tahun ajaran baru ini sangatlah tepat.

“Pertama, apakah dalam proses belajar itu tidak mengganggu tingkat stress, kedua ketika memakai masker dan alat pelindung wajah apakah tidak mengganggu pernapasan karena dalam satu ruangan dengan waktu selama 4 jam lebih. Inilah yang nanti kita tanyakan, selain kita nanti turun ke lapangan melihat kondisi persiapan sekolah,” ungkap Bresman.

Bresman mengungkapkan bahwa Komisi A setuju sekolah dibuka dengan kesiapan protokol kesehatan, mulai, masker, alat pelindung wajah dan sabun cuci. Namun, ia berharap masalah masker perlu harus sesuai dengan standar WHO. Jika itu tidak sesuai, diharapkanya sekolah harus ditutup.

“Memang karena kita zona hijau, kita setuju sekolah di buka. Tapi disinilah kesiapan protokol kesehatan harus bisa memastikan. Apalagi sekarang memakai masker saja menurut WHO tidak asal-asalan,” tuturnya. (des/ram)

SARAN: Komisi A DPRD Humbahas saat menerima saran dan masukkan Ketua KNPI Humbahas, Dina Situmeang sekaitan proses belajar yang telah dilaksanakan untuk menjadi pertimbangan kembali.gamael/sumut pos.
SARAN: Komisi A DPRD Humbahas saat menerima saran dan masukkan Ketua KNPI Humbahas, Dina Situmeang sekaitan proses belajar yang telah dilaksanakan untuk menjadi pertimbangan kembali.gamael/sumut pos.

HUMBAHAS, SUMUTPOS.CO – KNPI Humbang Hasundutan mendesak Komisi A DPRD Humbang Hasundutan yang membidangi pendidikan untuk mempertimbangkan pembukaan sekolah di tahun ajaran baru dengan pola tatap muka.

Ketua KNPI, Dina Situmeang mengatakan, penerapan new normal dalam dunia pendidikan, terlebih dahulu harus memastikan kesiapan sekolah dalam penerapan protokol kesehatan. Seperti penggunaan masker dan penyediaan tempat cuci tangan. “Ini yang perlu dipertimbangkan, jika proses belajar itu ketat, mereka akan mudah stres. Dan itu dapat pastikan imun mereka akan menurun dan rentan akan kena,” tegasnya dihadapan anggota Komisi A, Selasa (14/7).

Pertimbangan lain adalah pemakaian masker dan pelindung wajah. Diharapkan dapat menggunakan standar WHO, dan itu harus disiapkan oleh pihak sekolah. Menurutnya, pemakaian masker dan pelindung wajah akan membuat para peserta didik merasa sesak. Dan dampaknya mereka tidak akan fokus pada pelajaran.

“Lebih bagus anak kita bodoh dari pada mempertaruhkan nyawanya hanya untuk ilmu, sementara persiapan pemerintah tidak ada,” tegasnya.

Oleh karena itu, Dina meminta agar keputusan sekolah dengan tatap muka ini dapat pertimbangan lagi. Karena dirinya tidak ingin generasi muda harus mempertaruhkan nyawanya hanya untuk mencari ilmu disela-sela pandemi ini.

Dina berharap keputusan meliburkan sekolah dengan memperlakukan proses belajar mengajar dari jarak jauh merupakan langkah yang tepat untuk memutus rantai penyebaran virus corona.

“Jika tetap dilakukan ini, bisa memunculkan gejala yang baru, biarpun kita di zona hijau,” tutupnya berharap.

Ketua Komisi A, Bresman Sianturi didampingi Sanggul Rosdiana Manalu dan Marolop Situmorang mengaku akan memanggil pihak Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan terkait masukan hal tersebut. Bresman mengatakan, masukan tentang pertimbangan pembukaan sekolah di tahun ajaran baru ini sangatlah tepat.

“Pertama, apakah dalam proses belajar itu tidak mengganggu tingkat stress, kedua ketika memakai masker dan alat pelindung wajah apakah tidak mengganggu pernapasan karena dalam satu ruangan dengan waktu selama 4 jam lebih. Inilah yang nanti kita tanyakan, selain kita nanti turun ke lapangan melihat kondisi persiapan sekolah,” ungkap Bresman.

Bresman mengungkapkan bahwa Komisi A setuju sekolah dibuka dengan kesiapan protokol kesehatan, mulai, masker, alat pelindung wajah dan sabun cuci. Namun, ia berharap masalah masker perlu harus sesuai dengan standar WHO. Jika itu tidak sesuai, diharapkanya sekolah harus ditutup.

“Memang karena kita zona hijau, kita setuju sekolah di buka. Tapi disinilah kesiapan protokol kesehatan harus bisa memastikan. Apalagi sekarang memakai masker saja menurut WHO tidak asal-asalan,” tuturnya. (des/ram)

Artikel Terkait

spot_imgspot_imgspot_img

Terpopuler

Artikel Terbaru

/