solideo/sumut pos
KARO, SUMUTPOS.CO – Bupati Karo Terkelin Brahmana menyatakan, Pemerintah Kabupaten Karo alami peningkatan penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan (RHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karo.
Hal ini dikatakan Terkelin saaat menghadiri acara Penyerahan Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, yang dilaksanakan di Kantor Perwakilan BPK Sumatera Utara, Jalan Imam Bonjol, Kota Medan, pada Senin (14/10).
“Sesuai data hasil yang diterima terkait Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Propinsi Sumatera Utara per Juni 2019 triwulan II, telah menyelesaikan 481 rekomendasi dari 686 rekomendasi, dengan presentase 70.12 persen,” ujar Terkelin.
Sedangkan di triwulan III, Pemerintah Kabupaten Karo menyelesaikan 503 rekomendasi dari 686 rekomendasi atau sebesesar 73.32 persen.
Kepala Inspektorat Philemon Arjuna Sembiring Brahmana menegaskan Pemerintah Kabupaten Karo alami kenaikan penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, sebesar 3,2 persen dari triwulan II hingga triwulan III.
Ditambahkannya, bahwa laporan hasil pemeriksaan ini semua mencakup sejak mulai Tahun Anggaran 2004 sampai Tahun Anggaran 2018.
Kepala Sub Auditorat Sumatera Utara I, BPK Sumatera Utara, Andanu menekankan, agar setiap daerah dapat hasil maksimal perlu adanya dorongan dari kepala daerah kepada setiap inspektorat. Untuk itu, diperlukan komitmen kepala daerah dalam penyelesaian rekomendasi dari BPK Perwakilan Sumatera Utara.
“Ini cara ampuh jika daerah ingin terlihat progres pencapaian target untuk lebih baik dari semula yang terkena banyak temuan. Hal ini sebagai motivasi untuk meningkatkan prestasi lebih baik lagi. Perlu dukungan penuh kepala daerah dapat mendorong inspektorat , agar apa yang direkomendasikan BPK diselesaikan tepat waktu,” tegasnya.(deo/han)
