Anggota DPRD: Proses Tender Lambat
HUMBAHAS, SUMUTPOS.CO – Serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2019 yang hanya mencapai 84,47 persen atau senilai Rp921,1 miliar dari APBD Rp1,090 triliun. Terkait hal itu, dua anggota DPRD Humbahas mengaku kecewa. Keduanya menuding, rendahnya serapan anggaran akibat lambannya proses tender proyek.
“Target serapan anggaran harusnya mencapai 98 persen. Ini akibat kebijakan Bupati yang tidak tegas. Selama ini, Bupati kurang memperhatikan kinerja para OPD yang memiliki jumlah anggaran terbanyak.Proses tender lambat dilaksanakan. Kerjasama antara SKPD kurang. Dan penyelesaian SPJ masing-masing OPD juga lamban,” kata Politisi Gerindra, Moratua Gajah, Rabu (15/1).
Menurut dia, Bupati Dosmar Banjarnahor yang juga Ketua Partai PDI Perjuangan Humbahas, kurang mampu memotivasi para SKPD agar meningkatkan kinerjanya selama 2019. “Ini menjadi catatan buat Bupati untuk mengingatkan OPD masing-masing,” katanya.
Terkait hal itu, Komisi C DPRD berencana memanggil Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah untuk mempertanyakan hal tersebut. Selain itu, BPKPAD juga akan ditanyakan mengenai belum disampaikan realisasi anggaran dan Perbup APBD tahun 2020 ke DPRD.
“Ini akan kita rapatkan. Selain masalah serapan anggaran ini, kita juga akan mempertanyakan gaji ASN yang belum mereka terima sampai saat,” katanya.
Politisi Partai PSI, Poltak Purba, juga menyampaikan kekecewaan senada. Menurut dia, jika serapan anggaran hanya 84,47 persen, pemerintah telah memperlambat pembangunan.
“Kita sangat kecewa,” katanya.
Poltak mengaku, sejak proses APBD 2019 dimulai, dirinya sudah raku apakah anggaran akan terserap dengan baik. Pasalnya, proses tender lambat dilaksanakan. “Sehingga pembangunan pun terlambat,” katanya.
Selain itu, ia melihat masih ada pekerjaan fisik tahun anggaran 2019 yang belum selesai. Karena itu, ia berjanji akan mempertanyakan hal ini ke OPD terkait.
Ketua DPRD Humbang Hasundutan, Ramses Lumban Gaol, saat coba dikonfirmasi lewat sambungan telepon, Rabu (15/1) , tidak mau menanggapi soal rendahnya serapan anggaran APBD 2019 Humbahas.
Bupati Humbang Hasundutan, Dosmar Banjarnahor, mengatakan belum bisa menanggapi soal serapan APBD. Menurut Ketua Partai PDI Perjuangan Humbahas ini, pihaknya masih menunggu laporan dari BPK untuk mengetahui total serapan anggaran 2019.
Sebelumnya, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD), Jhon Harry Marbun melalui Kepala Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan, Batara Siregar mengatakan, serapan APBD Humbahas 2019, baru terealisasi 84,47 persen atau mata uangnya senilai Rp 921,1 miliar dari APBD Rp1,09 triliun.
Namun serapan APBD Rp921 miliar itu masih angka sementara. Karena masih ada sejumlah OPD yang belum memasukkkan data serapan ke pihaknya. “Nanti finalnya setelah disampaikan ke BPK untuk diaudit, “ ujar Batara saat dihubungi, Selasa (14/1).
Dijelaskan Batara, realisasi serapan anggaran secara keseluruhan merupakan dari belanja modal dan belanja operasi. Untuk belanja modal dari anggaran Rp222,4 miliar, terealisasi Rp160,18 miliar atau 72 persen. Di antaranya, belanja modal tanah Rp507,6 juta, realisasi Rp395 juta atau mencapai 77 persen. Bbelanja modal peralatan dan mesin Rp53,8 miliar, realisasi Rp36,74 miliar. Belanja bangunan dan gedung dari Rp28,8 miliar, realisasi Rp25,14 miliar atau 87,29 persen.
Kemudian, belanja jalan, irigasi dan jaringan dari Rp124,23 miliar, realisasi Rp89,95 miliar atau 72,41 persen. Belanja aset tetap lainnya dari Rp15,06 miliar, realisasi Rp7,94 miliar atau 57,75 persen.
Untuk belanja operasi yang dilaokasikan untuk beberapa bagian, di antaranya belanja pegawai dari Rp416,2 miliar, terealisasi Rp395,14 miliar atau 94,94 persen. Belanja barang dari Rp 256,87 miliar, realisasi Rp174,76 miliar atau 68,04 persen. Belanja hibah dari Rp10,76 miliar, realisasi Rp 7,3 miliar atau 67,87 persen.
Selanjutnya, belanja bansos dari Rp1,04 miliar realisasi Rp916,2 juta atau 87,53 persen. Dan belanja bantuan keuangan Rp179,07 miliar realisasi 100 persen. “Jadi untuk belanja operasi dari jumlah anggarannya senilai Rp863,99 miliar, terealisasi Rp757,2 miliar atau 87,64 persen persen. Silpa ditentukan setelah diaudit,” pungkasnya. (des)
