Bupati Langkat Apresiasi Jaksa Garda Desa

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Kejaksaan Negeri Langkat menggelar sosialisasi pencanangan Jaksa Garda Desa Kabupaten Langkat tahun 2019 di ruang pola Kantor Bupati, Senin (15/4). Sosialisasi ini dibuka langsung Bupati Langkat Terbit Rencana PA melalui Sekdakab Langkat, dr H Indra Salahuddin Mkes MM.

Sekdakab Langkat menyambut baik dan mengapresiasi, serta berharap seluruh Kepalda Desa (Kades) mengikuti momen penting dengan sebaik-baiknya. “Agar dapat menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Desa, maka ikuti kegiatan sebaiknya,” sebut Sekda Indra Salahudin.

Dikatakan Indra Salahuddin, sosialisasi ini merupakan upaya pencegahan, pengawasan dana penanganan permasalahan Dana Desa (DD) maupun Anggaran Dana Desa (ADD) yang perlu dilakukan secara intensif, agar tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan desa semakin tinggi.

Untuk itu, Sekda meminta agar dokumen perencanaan yang berkenaan dengan pelaksanaan anggaran (APB Desa), disusun dan dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. “Sebagai pengendalian dini dalam pengelolaan keuangan di masing-masing Desa,” katanya.

Saat ini, lanjut Indra Salahuddin, prioritas utama pemerintah terkait Dana Desa, untuk peningkatan penyaluran DD mulai dari KPPN sampai ke Rekening Kas Desa (RKD) dan menekan tingkat kebocoran atau penyalahgunaan DD.

“Oleh karena itu, saya minta kepada OPD terkait maupun kecamatan, agar meningkatkan fasilitasinya kepada desa, terutama yang berkenaan dengan penyiapan dokumen – dokumen dalam penyaluran DD sesuai tahapanya dalam peraturan UU,” terangnya.

Sementara itu, Kajari Langkat, Wahyu Syah Brudin SIP SH MH menjelaskan, Jaksa Garda Desa bukan bentuk interfensi terkait pengelolaan DD, namun andil memberikan kontribusi kepada Desa, agar tersalurkan dengan baik dan benar.

“Kegiatan ini tindak lanjut dari MoU Kementerian Desa dengan Kejaksaan Agung, yang sudah terlaksana pada maret tahun 2018 lalu di Jakarta,” sebutnya.

Untuk sosialisasi, kata Kajari, tentang pengawalan, penyaluran dan pemanfaatan DD di Medan, telah dilaksanakan oleh Jaksa Agung Intelijen dengan pejabat Kementerian Desa pada Maret 2019. “Sedangkan secara umum, acara sosialisasi ini telah dilaksanakan di beberapa Kabupaten di Sumut,” ujarnya.

Ibrahim Ali SH MH, selaku Kasi Intel Kajari Langkat mengatakan, Kementerian Desa berharap kepada Kejagung beserta jajaran melalui tupoksi bidang intelijen dapat mengawal pemanfaatan dan penyaluran DD di wilayah tugasnya masing-masing.

“Sebab pemerintah sangat berharap, pengalokasian DD maupun ADD disalurkan secara benar agar dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Desa,” terangnya.

Turut hadir para Asisten dan Staf Ahli Bupati para kepala OPD Pemkab Langkat terkait, plt Kadis PMD Langkat Musti SE MSi, Sekdis PMD Langkat Ir M Mirza, Kabid Pemerintahan Desa Misliadi SE, para Kades se Langkat, serta hadirin lainnya. (bam/han)

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Kejaksaan Negeri Langkat menggelar sosialisasi pencanangan Jaksa Garda Desa Kabupaten Langkat tahun 2019 di ruang pola Kantor Bupati, Senin (15/4). Sosialisasi ini dibuka langsung Bupati Langkat Terbit Rencana PA melalui Sekdakab Langkat, dr H Indra Salahuddin Mkes MM.

Sekdakab Langkat menyambut baik dan mengapresiasi, serta berharap seluruh Kepalda Desa (Kades) mengikuti momen penting dengan sebaik-baiknya. “Agar dapat menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Desa, maka ikuti kegiatan sebaiknya,” sebut Sekda Indra Salahudin.

Dikatakan Indra Salahuddin, sosialisasi ini merupakan upaya pencegahan, pengawasan dana penanganan permasalahan Dana Desa (DD) maupun Anggaran Dana Desa (ADD) yang perlu dilakukan secara intensif, agar tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan desa semakin tinggi.

Untuk itu, Sekda meminta agar dokumen perencanaan yang berkenaan dengan pelaksanaan anggaran (APB Desa), disusun dan dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. “Sebagai pengendalian dini dalam pengelolaan keuangan di masing-masing Desa,” katanya.

Saat ini, lanjut Indra Salahuddin, prioritas utama pemerintah terkait Dana Desa, untuk peningkatan penyaluran DD mulai dari KPPN sampai ke Rekening Kas Desa (RKD) dan menekan tingkat kebocoran atau penyalahgunaan DD.

“Oleh karena itu, saya minta kepada OPD terkait maupun kecamatan, agar meningkatkan fasilitasinya kepada desa, terutama yang berkenaan dengan penyiapan dokumen – dokumen dalam penyaluran DD sesuai tahapanya dalam peraturan UU,” terangnya.

Sementara itu, Kajari Langkat, Wahyu Syah Brudin SIP SH MH menjelaskan, Jaksa Garda Desa bukan bentuk interfensi terkait pengelolaan DD, namun andil memberikan kontribusi kepada Desa, agar tersalurkan dengan baik dan benar.

“Kegiatan ini tindak lanjut dari MoU Kementerian Desa dengan Kejaksaan Agung, yang sudah terlaksana pada maret tahun 2018 lalu di Jakarta,” sebutnya.

Untuk sosialisasi, kata Kajari, tentang pengawalan, penyaluran dan pemanfaatan DD di Medan, telah dilaksanakan oleh Jaksa Agung Intelijen dengan pejabat Kementerian Desa pada Maret 2019. “Sedangkan secara umum, acara sosialisasi ini telah dilaksanakan di beberapa Kabupaten di Sumut,” ujarnya.

Ibrahim Ali SH MH, selaku Kasi Intel Kajari Langkat mengatakan, Kementerian Desa berharap kepada Kejagung beserta jajaran melalui tupoksi bidang intelijen dapat mengawal pemanfaatan dan penyaluran DD di wilayah tugasnya masing-masing.

“Sebab pemerintah sangat berharap, pengalokasian DD maupun ADD disalurkan secara benar agar dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Desa,” terangnya.

Turut hadir para Asisten dan Staf Ahli Bupati para kepala OPD Pemkab Langkat terkait, plt Kadis PMD Langkat Musti SE MSi, Sekdis PMD Langkat Ir M Mirza, Kabid Pemerintahan Desa Misliadi SE, para Kades se Langkat, serta hadirin lainnya. (bam/han)