Pemkab Deliserdang Dukung Nikah Massal Kemenag, Pasutri Langsung Terima KTP-KK Baru

LUBUKPAKAM– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deliserdang menyatakan dukungan penuh terhadap rencana pelaksanaan Nikah Akbar berskala nasional yang digagas Kementerian Agama (Kemenag) pada Jumat (27/11) mendatang. Sebagai bentuk komitmen nyata, Pemkab Deliserdang memutuskan untuk menambah kuota peserta sebanyak 100 pasangan dari alokasi awal yang telah ditetapkan.

Keputusan tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Deliserdang Asri Luddin Tambunan saat menerima audiensi jajaran Kantor Kemenag Kabupaten Deliserdang yang dipimpin oleh Saripuddin Daulay di Lubukpakam, Senin (16/11/2026). “Ini terobosan yang sangat baik. Karena itu, kami akan memberikan dukungan penuh untuk menyukseskan kegiatan dimaksud. Pemkab juga akan menambahkan kuota 100 pasangan lagi,” ujar Asri Luddin Tambunan.

Lebih dari sekadar perhelatan seremonial, Bupati menekankan bahwa program Nikah Akbar ini harus memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan dan kepastian hukum warga. Ia menginstruksikan jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) serta Dinas Sosial, untuk bergerak cepat melayani para pasangan suami istri (pasutri) yang baru saja sah menikah.

“Selesai akad nikah, Disdukcapil harus langsung menerbitkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) baru bagi pasutri ini. Selanjutnya, Dinas Sosial melakukan pendataan untuk mendeteksi kondisi keluarga baru tersebut, apakah masuk dalam kategori desil 1 atau memenuhi syarat sebagai penerima bantuan sosial,” tegasnya.

Selain pemenuhan dokumen administrasi dan jaring pengaman sosial, Bupati juga membuka peluang pemberdayaan ekonomi bagi para peserta. Apabila memungkinkan, pemerintah daerah akan berupaya memfasilitasi akses peluang kerja bagi para pasutri baru tersebut.
“Dengan langkah terintegrasi seperti ini, kehadiran pemerintah benar-benar dirasakan dan kita bisa memanusiakan manusia,” tambah Asri.

Sebelumnya, Kepala Kantor Kemenag Deliserdang Saripuddin Daulay menjelaskan bahwa Nikah Akbar ini merupakan agenda resmi berskala nasional di bawah naungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Dirjen Bimas) Islam Kementerian Agama RI. Dalam pelaksanaannya di Sumatera Utara, Kementerian Agama menunjuk dua daerah sebagai tuan rumah, yakni Kota Medan dan Kabupaten Deliserdang.

“Kegiatan ini merupakan program langsung dari Dirjen Bimas Islam, yang menunjuk Kota Medan dan Kabupaten Deliserdang sebagai lokasi pelaksanaan,” terang Saripuddin.

Usai menggelar audiensi bersama Bupati, rombongan jajaran Kemenag Deliserdang langsung bergerak menuju lokasi rencana acara untuk melakukan peninjauan lapangan. Rangkaian prosesi Nikah Akbar nantinya akan dipusatkan di gedung Mal Pelayanan Publik (MPP) Pemkab Deliserdang, Jalan Sudirman, Lubukpakam. (adz)

LUBUKPAKAM– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deliserdang menyatakan dukungan penuh terhadap rencana pelaksanaan Nikah Akbar berskala nasional yang digagas Kementerian Agama (Kemenag) pada Jumat (27/11) mendatang. Sebagai bentuk komitmen nyata, Pemkab Deliserdang memutuskan untuk menambah kuota peserta sebanyak 100 pasangan dari alokasi awal yang telah ditetapkan.

Keputusan tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Deliserdang Asri Luddin Tambunan saat menerima audiensi jajaran Kantor Kemenag Kabupaten Deliserdang yang dipimpin oleh Saripuddin Daulay di Lubukpakam, Senin (16/11/2026). “Ini terobosan yang sangat baik. Karena itu, kami akan memberikan dukungan penuh untuk menyukseskan kegiatan dimaksud. Pemkab juga akan menambahkan kuota 100 pasangan lagi,” ujar Asri Luddin Tambunan.

Lebih dari sekadar perhelatan seremonial, Bupati menekankan bahwa program Nikah Akbar ini harus memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan dan kepastian hukum warga. Ia menginstruksikan jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) serta Dinas Sosial, untuk bergerak cepat melayani para pasangan suami istri (pasutri) yang baru saja sah menikah.

“Selesai akad nikah, Disdukcapil harus langsung menerbitkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) baru bagi pasutri ini. Selanjutnya, Dinas Sosial melakukan pendataan untuk mendeteksi kondisi keluarga baru tersebut, apakah masuk dalam kategori desil 1 atau memenuhi syarat sebagai penerima bantuan sosial,” tegasnya.

Selain pemenuhan dokumen administrasi dan jaring pengaman sosial, Bupati juga membuka peluang pemberdayaan ekonomi bagi para peserta. Apabila memungkinkan, pemerintah daerah akan berupaya memfasilitasi akses peluang kerja bagi para pasutri baru tersebut.
“Dengan langkah terintegrasi seperti ini, kehadiran pemerintah benar-benar dirasakan dan kita bisa memanusiakan manusia,” tambah Asri.

Sebelumnya, Kepala Kantor Kemenag Deliserdang Saripuddin Daulay menjelaskan bahwa Nikah Akbar ini merupakan agenda resmi berskala nasional di bawah naungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Dirjen Bimas) Islam Kementerian Agama RI. Dalam pelaksanaannya di Sumatera Utara, Kementerian Agama menunjuk dua daerah sebagai tuan rumah, yakni Kota Medan dan Kabupaten Deliserdang.

“Kegiatan ini merupakan program langsung dari Dirjen Bimas Islam, yang menunjuk Kota Medan dan Kabupaten Deliserdang sebagai lokasi pelaksanaan,” terang Saripuddin.

Usai menggelar audiensi bersama Bupati, rombongan jajaran Kemenag Deliserdang langsung bergerak menuju lokasi rencana acara untuk melakukan peninjauan lapangan. Rangkaian prosesi Nikah Akbar nantinya akan dipusatkan di gedung Mal Pelayanan Publik (MPP) Pemkab Deliserdang, Jalan Sudirman, Lubukpakam. (adz)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru