25 C
Medan
Saturday, June 29, 2024

Pemkab Langkat Gelar Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kabupaten Langkat menggelar kegiatan penataan kelembagaan perangkat daerah Kabupaten Langkat TA 2020, di Ruang Pola Kantor Bupati Langkat, Stabat, Rabu (16/9) Kegiatan yang dibuka Bupati Langkat Terbit Rencana PA diwakili Asisten II Ekbangsos H. Hermansyah.

PANITIA: Ketua Panitia HUT ke-75 PMI Sumut, Nona Wahyuni didampingi Sekretaris PMI, Edi Siswanto, Kepala Markas PMI Ade Yudiansyah di PMI Sumut, Selasa (15/9).
PANITIA: Ketua Panitia HUT ke-75 PMI Sumut, Nona Wahyuni didampingi Sekretaris PMI, Edi Siswanto, Kepala Markas PMI Ade Yudiansyah di PMI Sumut, Selasa (15/9).

Asisten II Hermansyah dalam sambutannya, berharap kegiatan ini mendorong SKPD untuk segera menyiapkan langkah dalam percepatan implementasi Permendagri No:9 2019 tentang klarifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, terhadap perencanaan pembangunan keuangan daerah yang berbasis elektronik.

“Sehingga mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien serta optimal melalui klarifikasi, kodefikasi, nomenklatur yang tepat,

Untuk itu, setelah kegiatan ini, peserta dapat melakukan evaluasi, guna membangun struktur yang benar-benar mampu melaksanakan fungsi kewenangan pemerintah yang diatur dalam perundang-undangan.” imbuhnya

Sementara Kabag Orta Setdakab Langkat, Tawar Malam Sembiring, pada laporan panitia, menjelaskan, kegiatan ini dilaksanakan sesuai Permendagri No:18 tahun 2016, tentang perangkat daerah. Permendagri No:90 tahun 2019, tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Tujuannya tiada lain sambung Tawar, untuk menyediakan informasi secara berjenjang melalui penggolongan dan pemberian kode serta penamaan yang di gunakan oleh pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan dan keuangan daerah secara sistematis.

Sehingga informasi tersebut, secara subtansi dapat di gunakan untuk membantu daerah dalam menyusun perencanaan dan pembangunan serta anggaran dan laporannya termasuk pula dalam menentukan kebijakan. Maksud kegiatan ini, lanjut Tawar, agar dapat memahami arah kebijakan penataan kelembagaan perangkat daerah berdasarkan PP no. 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah.

Memberikan pemahaman kepada perangkat daerah tentang informasi secara berjenjang melalui penggolongan dan pemberian kode, serta penamaan yang di gunakan dengan menyesuaikan tugas pokok dan fungsi serta program dan kegiatan yang akan di laksanakan. (yas/han)

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kabupaten Langkat menggelar kegiatan penataan kelembagaan perangkat daerah Kabupaten Langkat TA 2020, di Ruang Pola Kantor Bupati Langkat, Stabat, Rabu (16/9) Kegiatan yang dibuka Bupati Langkat Terbit Rencana PA diwakili Asisten II Ekbangsos H. Hermansyah.

PANITIA: Ketua Panitia HUT ke-75 PMI Sumut, Nona Wahyuni didampingi Sekretaris PMI, Edi Siswanto, Kepala Markas PMI Ade Yudiansyah di PMI Sumut, Selasa (15/9).
PANITIA: Ketua Panitia HUT ke-75 PMI Sumut, Nona Wahyuni didampingi Sekretaris PMI, Edi Siswanto, Kepala Markas PMI Ade Yudiansyah di PMI Sumut, Selasa (15/9).

Asisten II Hermansyah dalam sambutannya, berharap kegiatan ini mendorong SKPD untuk segera menyiapkan langkah dalam percepatan implementasi Permendagri No:9 2019 tentang klarifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, terhadap perencanaan pembangunan keuangan daerah yang berbasis elektronik.

“Sehingga mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien serta optimal melalui klarifikasi, kodefikasi, nomenklatur yang tepat,

Untuk itu, setelah kegiatan ini, peserta dapat melakukan evaluasi, guna membangun struktur yang benar-benar mampu melaksanakan fungsi kewenangan pemerintah yang diatur dalam perundang-undangan.” imbuhnya

Sementara Kabag Orta Setdakab Langkat, Tawar Malam Sembiring, pada laporan panitia, menjelaskan, kegiatan ini dilaksanakan sesuai Permendagri No:18 tahun 2016, tentang perangkat daerah. Permendagri No:90 tahun 2019, tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Tujuannya tiada lain sambung Tawar, untuk menyediakan informasi secara berjenjang melalui penggolongan dan pemberian kode serta penamaan yang di gunakan oleh pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan dan keuangan daerah secara sistematis.

Sehingga informasi tersebut, secara subtansi dapat di gunakan untuk membantu daerah dalam menyusun perencanaan dan pembangunan serta anggaran dan laporannya termasuk pula dalam menentukan kebijakan. Maksud kegiatan ini, lanjut Tawar, agar dapat memahami arah kebijakan penataan kelembagaan perangkat daerah berdasarkan PP no. 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah.

Memberikan pemahaman kepada perangkat daerah tentang informasi secara berjenjang melalui penggolongan dan pemberian kode, serta penamaan yang di gunakan dengan menyesuaikan tugas pokok dan fungsi serta program dan kegiatan yang akan di laksanakan. (yas/han)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/