Site icon SumutPos

Jadi Catatan Kejagung

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Djoelham Kota Binjai

SUMUTPOS.CO – Penyidik Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Binjai dituding tebang pilih dan lambat dalam melakukan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) Rumah Sakit Umum Daerah Djoelham Kota Binjai.

Namun Kajari Binjai Victor Antonius Saragih Sidabutar mengklaim, penyidik lama meningkatkan status perkara dugaan korupsi alkes di rumah sakit milik Pemko Binjai itu karena lambatnya hasil audit BPKP Sumut keluar. Selain hasil audit itu, juga tersendatnya hasil investigasi keluar.”Bukan tebang pilih,” bantah mantan Kajari Kuala Tungkal itu.

Menurut Victor, kasus dugaan korupsi alkes RSUD Djoelham ini sudah menjadi catatan di Kejaksaan Agung (Kejagung). Pasalnya, kasus tersebut tak pernah tuntas atau menunggak hingga menjadi temuan oleh Kejagung.

“Tersendat karena BPKP Sumut. Kami juga tak menyalahkan BPKP. Gak mungkin temuan lagi (sama Kejagung). Jadi yang pasti, itu harus tuntas selesai dalam waktu 3 bulan sampai ke meja pengadilan. Kalau jadi tunggakan, malu saya,” ujar mantan Kasubdit Tipikor Jampidsus Kejagung ini.

Seperti diketahui, semasa Kepala Kejari Binjai dijabat oleh Wilmar Ambarita, kasusu ini tak menunjukkan kemajuan kasus dugaan korupsi alkes RSUD Djoelham ini. Padahal, Wilmar yang memimpin tim penyidik melakukan penyelidikan.

Namun, ketika Kajari Binjai Victor Antonius Saragih Sidabutar menginjakkan kakinya lebih kurang sepekan di Kota Rambutan, langsung menunjukkan taringnya dengan menetapkan 7 tersangka pada kasus dugaan korupsi yang sumber dana berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2012 senilai Rp14 miliar. Sejatinya kasus tersebut sudah dilakukan penyelidikan oleh penyidik sejak 2014 lalu.

Adapun 7 tersangka itu masing-masing mantan Dirut RSUD Djoelham Kota Binjai yang sudah pensiun dr Mahim Siregar, Cipta Depari sebagai Unit Layanan Pengadaan RSUD Djoelham, Suriyana sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, Suhadi Winata sebagai Ketua Pokja Pengadaan Barang dan Jasa, Budi Asmono sebagai Kepala Cabang Kimia Farma Medan tahun 2012, Teddy sebagai Direktur PT Mesarinda Abadi serta Feronica sebagai Direktur PT Petan Daya Medica. Terhadap mereka yang telah merugikan negara Rp3,5 miliar ini, belum dilakukan penahanan oleh penyidik pasca ditetapkan sebagai tersangka pada 6 November 2017 lalu.

Menyikapi hal ini, Ketua Binjai Corruption Watch, Gito Affandi menilai, orang nomor satu di Kejari Binjai tersebut harus menunjukkan kesungguhannya menangani perkara korupsi. Jangan tebang pilih.

“Kita perlu lihat kedepannya. Bukan peristiwa hari ini yang disinyalir sarat dengan tekanan,” ujar Gito, Kamis (16/11).

Gito menambahkan, tekanan tersebut tak ayal mengakibatkan Pelaksana Tugas Direktur Utama RSUD Djoelham, dr Sugianto hingga para staff di bawahnya ikut lemas. Sebab, Kajari Victor dengan nada tegas mempertanyakan dokumen yang selip, diduga telah lenyap.

Gito melanjutkan, Kejari termasuk aparat penegak hukum yang minim melakukan penyelidikan maupun penyidikan perkara korupsi di Kota Rambutan. “Intinya publik perlu bukti kerja. Bukan action. Moment kemarin yang sempat heboh, diharap tidak sekedar gertak atau pencitraan untuk tujuan tertentu,” ujar.

Gito merasa heran dengan lambatnya penanganan kasus yang sedang dilidik oleh Kejari Binjai. Sebab, Kejari Binjai berdalih, lambannya kasus dugaan korupsi alkes RSUD Djoelham ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan itu karena menunggu hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Sumut yang juga telat menyebutkan hasilnya.

“Justru hal ini menimbulkan pertanyaan besar. Apa dan bagaimana proses hukum yang dijalankan Kajari semasa di bawah kepemimpinan Wilmar Ambarita. Tentang batas waktu audit itu pun tentu ada toleran yang wajar,” ujarnya.

Terlebih, kata Gito, dasar kasus itu dilidik oleh penyidik adalah temuan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2013 atas realisasi Tahun Anggaran 2012. “Nah, semua ini kita kembalikan saja kepada koridor hukum dan Standart Operasional Prosedur (SOP) penyidikan,” ujarnya.

Gito mencontohkan, BCW mengendus adanya dugaan korupsi pada swakelola yang diduga fiktif pengerjaannya. Temuan BCW menyatakan, kerugian negara mencapai Rp4,2 miliar. Oleh BCW, sambung Gito, temuan tersebut dilaporkan kepada Kejari Binjai pada awal 2011.

Gito menambahkan, temuan BCW yang menyatakan adanya penyimpanan juga diamini oleh BPKP Sumut. Kata Gito, audit BPKP Sumut dalam kasus dugaan pengerjaan fiktif proyek swakelola Binjai tahun anggaran 2010 itu juga menyebutkan adanya kerugian negara. Yakni senilai Rp3,7 miliar.

Sayang, temuan tersebut BCW yang dikuatkan dengan hasil audit BPKP Sumut tersebut, tak ditindaklanjuti oleh penyidik Kejaksaan.

Sekalipun itu (temuan) bukan BPK, dalam proses hukum, hasil audit yang diajukan penyidik Kejari Binjai terlalu lama amat. Ini menunjukkan proses hukumnya terindikasi tebang pilih dan putus mata rantai. Kembali ke soal alkes, semua ini dikembalikan kepada hati nurani oknum penyidik saja. Sebab, penyidik sangat menentukan arah dan capaian untuk sebuah perkara. Jadi mari kita tunggu dan lihat,” tegas Gito. (ted/ila)

Exit mobile version