MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Sumatera Utara, Bambang Pardede dinilai minim melakukan pembinaan terhadap sektor jasa konstruksi di Sumut.
Hal itu, disampaikan oleh Sekretariat Bersama (Sekber) Asosiasi Terakreditasi Sumut, Rikson Sibuea, kepada wartawan di Medan, Rabu (19/10). Ia mengatakan apa dilakukan oleh pihak Dinas BMBK Sumut jauh diharapkan bersama.
Rikson mengatakan pembinaan yang dilakukan Dinas BMBK belum lama ini di Medan, dinilai justru tidak tepat sasaran. Sehingga pembinaan dilakukan tidak berjalan dengan maksimal dan baik.
Pelatihan itu juga dinilai mengambang dari amanah UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Pasalnya, ia menjelaskan pelatihan itu, tidak melibatkan lembaga-lembaga pelatihan yang telah bersertifikat dan terakreditasi oleh Kementerian PUPR yang ada di Sumut.
“Tanya dong di Sumatera Utara, siapa yang punya lembaga ini. Undang dong, tanya semua, jangan satu-satu,” ucap Rikson.
Rikson menguntungkan untuk melaksanakan pelatihan menurut Undang-undang adalah lembaga yang telah disertifikasi, yakni lembaga sertifikasi yang sudah terakreditasi.
Disisi lain, Rikson mengatakan Dinas BMBK Sumut juga terkesan tidak memberdayakan mereka dalam pembangunan dan perbaikan infrastruktur di Sumut ini. Namun, asosiasi-asosiasi jasa konstruksi terus meningkatkan kualitas kerja dengan meraih akreditasi dari Kementerian PUPR.
“Jadi ada ketidakpedulian Dinas Bina Marga terhadap asosiasi dan pelaku usaha jasa konstruksi yang ada di Sumut,” tutur Rikson.
Rikson menjelaskan Sekber Asosiasi Terakreditasi Sumut mendukung Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut melaksanakan program pembangunan Infrastruktur di Sumut yang terarah dan tepat sasaran.
“Pak Bambang diskusi ke kita ketika itu, dan setelah mendapatkan penjelasan serta komitmen Gubernur dan dinas untuk pembangunan infrastruktur di Sumut, kita pun mendukung pembangunan infrastruktur Sumut,” jelas Rikson.
Rikson mengungkapkan pihak mereka sangat berdampak dengan Covid-19. Sehingga diperlukan sokongan dari Pemerintah untuk bersama membangun infrastruktur di Sumut ini.
Dengan begitu, Rikson mendesak Gubernur Sumut untuk memberi atensi dalam pembinaan jasa konstruksi Sumut. Karena, Sekber Asosiasi Terakreditasi Sumut perlu mendapatkan perhatian pemerintah atas terkena dampak COVID-19.
“Dan perihal pembinaan jasa konstruksi, Sekber juga sudah lama menyurati Gubsu untuk menyampaikan saran dan meminta arahan. Tetapi hingga saat ini tidak ada ditanggapi, mungkin Gubsu belum ada waktu,” kata Rikson.
Sementara itu, Kadis BMBK Sumut, Bambang Pardede, yang dikonfirmasi wartawan lewat WhatsApp, belum bersedia menanggapi pernyataan Sekber Asosiasi Terakreditasi Sumut tersebut.(rel)
