BERSAMA : Anggota DPD RI Parlindungan Purba bersama Kasatker OP BWSS II Sumut Aron Lumbanbatu, Kepala BPBD Wahid Sitorus, Anggota DPRD Husin, Zainal Arifin Tambunan, perwakilan Dinas PUPR Tebingtinggi mendengarkan keluhan masyarakat atas banjir di Pasar Inpres.
TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Menyahuti keluhan masyarakat Tebingtinggi khususnya para pedagang Pasar Inpres yang kerap dilanda banjir, Anggota DPD RI Sumut, Parlindungan Purba turun langsung ke lokasi banjir di Jalan Tengiri.
Hadir juga Kasatker OP BWSS II Sumut, Aron Lumbanbatu, Kepala BPBD Tebingtinggi Wahid Sitorus, Anggota DPRD Tebingtinggi Husin, Zainal Arifin Tambunan, Ketua DPC Gerindra Sergai Budi, perwakilan Dinas PUPR Tebingtinggi, Sabtu (16/11).
“Penanganan banjir di Tebingtinggi harus diselesaikan secara terpadu tidak bisa dilakukan secara tersendiri dan harus duduk bersama,”terang Parlindungan Purba. Parlindungan Purba pun mengaku akan melayani keluhan masyarakat Tebingtinggi, khususnya para pedagang yang kerap dilanda banjir untuk dicarikan solusinya, seperti melakukan normalisasi terhadap sungai yang melintasi Kota Tebingtinggi.
“Tebingtinggi dialiri sungai Sei Padang, Sibaro dan Sungai Bahilang yang hulunya dari Kabupaten Simalungun yang harus dinormalisasi,”ujarnya. Dengan melakukan normalisasi, menurut Parlindungan merupakan penanganan yang harus dilakukan. Dicontohkannya dengan menggambarkan apa yang telah diterapkan di Kota Medan dengan melakukan pengorekan di setiap aliran sungai.
Parlindungan juga mengatakan, dalam waktu dekat akan melakukan rapat koordinasi dengan pihak pihak terkait seperti BWSS II, BPBD Sumut, Pemkab Simalungun, Pemkab Sergai dan Pemko Tebingtinggi yang bertujuan untuk penanganan banjir.
“Kita juga sudah mendorong penyelesaian master plan penanganan banjir yang sedang dikerjakan IDB,”ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPBD Tebingtinggi Wahid Sitorus mengatakan, dalam menyikapi banjir telah mendata tanggul tanggul yang jebol, dimana titik rawan banjir dan apa permasalahan yang harus ditindaklanjuti ke depan agar air tidak melewati benteng. “Sudah didata dan dianggap perlu penambahan benteng sekitar 1,5 meter,”kata Wahid.
Dalam hal penambahan benteng di pinggiran aliran sungai, Wahid mengakui keterbatasan dana sehingga belum bisa terealisasikan. Untuk itu, Pemko Tebingtinggi berharap Pemerintah Pusat dapat memfasilitasinya. Wahid menjelaskan, banjir yang terjadi di Tebingtinggi merupakan kiriman dari Kabupaten Simalungun, sehingga perlu penataan antara sistem satu Daerah Aliran Sungai (DAS). (ian/han)
