DAIRI, SUMUTPOS.CO- Wakil Ketua DPRD Kabupaten Dairi, Wanseptember Situmorang, mengaku sangat kecewa karena pokok pikiran (Pokir) atau aspirasi masyarakat tidak diakomodir tim anggaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi pada Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (R-APBD) tahun anggaran 2021.
Kekecewaan Wanseptember, disampaikan pada sidang DPRD dalam agenda pemandangan umum anggota dewan terhadap nota pengantar Bupati Dairi tentang R-APBD Dairi tahun 2021, Rabu (18/11).
Sidang dipimpin Ketua Dewan, Sabam Sibarani. Hadir Wakil Bupati, Jimmy Andrea Lukita Sihombing dan Sekretaris Daerah (Sekda), Leonardus Sihotang.
Dalam pemandangan umumnya, Wanseptember Situmorang menegaskan, dalam R-APBD tahun 2021 hanya 10% anggaran Pokir/Aspirasi masyarakat yang disampaikan legislatif ditampung eksekutif. Padahal, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri), anggaran untuk pokir dewan bisa dialokasikan sampai 40%.
“Selain pokir minim diakomodir, dewan juga tidak dilibatkan dalam penyusunan R-APBD 2021,” ucap Wanseptember.
Politisi Partai Demokrat itu menyampaikan, Partai Demokrat memiliki tanggungjawab besar terhadap masyarakat Dairi.
“Untuk saya sendiri, saya dipilih masyarakat sebanyak 3.600 suara. Dan suara Partai Demokrat di Dairi pada Pemilu Legislatif lalu meraih 25 ribu suara. demokrat. Harapan rakyat perjuangan demokrat. APBD Dairi, bukan hanya milik pemerintahan Eddy – Jimmy tetapi milik masyarakat,” tegasnya.
Wanseptember mengungkapkan, banyak pengalokasian anggaran, tetapi tidak sesuai dengan kebutuhan rakyat. Dia juga menyoroti, kinerja pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) yang dilantik beberapa waktu lalu dan didatangkan dari luar Dairi progresnya belum terlihat.
“Padahal, mereka (pejabat impor) tersebut tidak lebih unggul dari ASN di kabupaten ini,” terangnya.
Ia menyebutkan, akan sulit mewujudkan perubahan menuju Dairi Unggul seperti visi misi pemerintahan Bupati Eddy Keleng Ate Berutu-Jimmy Andrea Lukita Sihombing, jika pemerintah sendiri tidak mau berubah, dan setiap pejabat yang dilantik harus membuat fakta integritas dan bila tidak bisa memenuhi sesuai fakta integritas agar segera dievaluasi.
Terkait R-APBD Dairi tahun 2021, sebanyak 10 anggota dewan sampaikan pemqndangan umum yakni Lisbet Tobing, Batara Sinaga, Juangga Silaban, Kian Munthe, Alfriansyah Ujing, Idul Fitri Tarigan, Lamasi Simamora serta Bona Tindaon.
Terpisah, Sekda Leonardus Sihotang mengapresiasi, kritikan/masukan dewan melalui pemandangan umum. Aspirasi masyarakat atau pokir disampaikan dewan harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran. Usulan yang ditampung prioritas adalah yang disulkan mulai dari musrembang Desa, Kecamatan dan Kabupaten, lalu masuk ke KUA-PPAS.
“Pokir boleh banyak, tetapi apakah semua diakomodir? tentu tidak juga dan harus kita sesuaikan kemampuan anggaran,” ujarnya.
Sekda mengatakan, untuk tahun anggaran 2021 mendatang, terjadi pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) Dairi sebesar Rp60 miliar, hal itu akan berdampak terhadap pembangunan. (rud/ram)
