SIDIKALANG, SUMUTPOS.CO – Bupati Dairi Eddy Keleng Ate Berutu, menghadiri Rapat Kerja 2021, yang berfokus tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Balai Budaya Sidikalang, Selasa (19/1).
Dalam arahannya, dia mengaku, sangat mengapresiasi Inspektorat Kabupaten Dairi dan jajaran, karena telah proaktif dan responsif untuk melaksanakan kegiatan ini, sesuai arahan yang telah disampaikan.
Dalam rapat kerja tersebut, Eddy juga mengaku, dalam setiap kesempatan dia selalu menekankan, agar pelaksanaan pembangunan diarahkan untuk mewujudkan visi Pemkab Dairi, yakni unggul dan menyejahterakan masyarakat, dalam harmoni keberagaman.
“Kecepatan OPD dalam menjalankan arahan saya, belum seperti yang diharapkan. Koordinasi antar OPD masih lemah dan tidak solid. Kelemahan dan ketidaksolidan ini, lebih terasa lagi di saat pandemi Covid-19 seperti sekarang ini. Karena kita berada dalam situasi yang tidak normal,” jelasnya.
Dia menjelaskan, komunikasi dan koordinasi OPD dengan para camat, masih lemah, apalagi komunikasi dan koordinasi dengan pemerintahan desa.
“Saya minta Inspektorat turun tangan. Keadaan yang menyebabkan performa OPD menjadi terhambat, agar diurai. Sebab dengan demikian performa kerja kita akan semakin baik. Ini awal tahun, jadikanlah ini introspeksi untuk bergerak lebih cepat,” imbau Eddy.
Eddy juga mengatakan, pengawasan intern pemerintah merupakan fungsi manajemen di semua organisasi modern, baik swasta atau organisasi publik, apalagi organisasi yang sudah terdaftar dan dimiliki publik, seperti pemerintahan. Maka, fungsi pengawasan itu menjadi sangat penting, khususnya dalam penyelenggaran pemerintah.
Ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi, terutama dalam pengawasan intern oleh Inspektorat Kabupaten Dairi, di antaranya pengawasan intern bertujuan memastikan kegiatan terlaksana dengan benar, efektif, dan efisien, sesuai dengan perencanaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Pengawasan itu bertujuan mengantisipasi sejak dini, bila terjadi penyimpangan untuk menghindari hal tidak diinginkan yang merugikan, baik oleh masyarakat atau pejabat, dalam melaksanakan program kerja,” tegas Eddy. (ant/saz)
